Sulawesi tenggara memiliki potensi yang sangat besar di dunia tambang

By:
On:
In: Daerah, Pertambangan
With: 0 Comments

Potensi sumber daya alam pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki nilai produksi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 303 ribu triliun.    

Gubernur Sultra Nur Alam pada acara pembukaan tripartit antara pemerintah, perbankan dan pelaku usaha di Bau-Bau, Sabtu (31/1), mengatakan, kekayaan alam strategis di bidang pertambangan di daerah itu antara lain nikel dengan deposit sekitar 97,4 miliar ton dengan nilai produksi sekitar Rp 23 ribu triliun.

Selain itu, terdapat tambang aspal di Pulau Buton yang memiliki deposit sekitar 3,8 miliar ton dengan nilai produksi sekitar Rp 1,841 triliun.     

Provinsi Sultra, kata Nur Alam, juga memiliki kandungan emas yang diperkirakan depositnya sekitar 1,125 juta ton dengan nilai produksi Rp 277 ribu triliun. “Pemerintah yakin rakyat Sultra akan sejahtera jika kekayaan alam ini dapat dikelola dengan baik,” kata Nur Alam yang didampingi Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Investasi Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaluddin.

Gubernur mengemukakan, pemerintah bersama rakyat Sultra harus optimistis bahwa di masa mendatang, daerah itu akan lebih maju daripada daerah lain, bahkan akan dikenal di dunia karena berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki.     

“Kita bisa bayangkan bahwa potensi tambang saja dengan perkiraan nilai produksi sekitar Rp 303 ribu triliun, apalagi dengan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan, kekayaan daerah itu kalau dikelola dengan baik, akan membawa kesejahteraan di masa depan,” ujarnya.      Oleh karena itu, gubernur mengajak investor menanamkan modalnya untuk mengolah potensi sumber daya alam tersebut sesuai prinsip kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat daerah setempat.     

Pemerintah, kata Nur Alam, juga sangat mendukung kehadiran investor untuk mengolah potensi sumber daya di Sultra, dan Pemerintah Provinsi Sultra juga terus berupaya membenahi pembangunan infrastruktur perekonomian di daerah ini.    

Nur Alam juga minta lembaga perbankan di Sultra untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan investasi, terutama pengolahan potensi sumber daya alam di daerah ini, dengan memberikan permodalan usaha kepada dunia usaha.     

Gubernur menilai, aktivitas perbankan di Sultra cukup menggembirakan dengan nilai aset tahun 2008 mencapai sekitar Rp 5,86 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2007 sebanyak Rp 5,1 triliun.

polisi kendari ringkus pengedar sabu

By:
On:
In: Daerah, Nasional
With: 0 Comments

Sabu siap Edar dengan berat 139,68 Gram berhasil disikat Jajaran Satuan Narkoba Polres Kendari kembali berhasil meringkus pemilik Narkoba jenis Sabu tersangka yang berinisial   MH (27) Jumat (14/2/20) Jam 22.00 wita

Hasil penagkapan, polisi menemukan sejumlah barang bukti Sabu 4 (empat) paket yang  berisikan Shabu dengan berat  111,65 gr (seratus sebelas koma enam lima) gram

Dari hasil introgasi pelaku, dia mengatakan bahwa barang tersebut di peroleh dari seorang yang bernama EN yang saat ini berstatus Narapidana di Kantor Lapas Perempuan Kelas III Kendari.

Di hari yang sama juga sat narkoba polres kendari berhasil menangkap JI (35) pengedar Narkoba di jalan Manunggal I Kel. Punggaloba Ke. Kendari Barat Kota Kendari dari hasil penangkapan  di temukan barang bukti 39 sachet siap edar seberat 23,26 Gram

Lanjut Didik mengatakan Kedua pelaku di tangkap di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Kendari

Tak hanya sampai disitu rabu tanggal 12 februari 2020 Sat Narkoba juga menangkap pengedar Narkoba jenis seberat  4.77 gram di Jalan Pasar Baruga Kec. Baruga Kota Kendari pelaku berinisial AS

jadi total Barang bukti jenis sabu yang kami tangkap dalam sehari berjumlah 139. 68 Gram

Tiga pengedar sabu yang ditangkap berinisial AW, JU dan HA. Sedangkan napi perempuan yang diamankan berinisial ER.

Kapolres Kendari, AKBP Didik Erfianto mengatakan, tim opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Kendari menangkap AW di bilangan pasar Baruga, Rabu 12 Februari 2020. Pengedar AW ditangkap dengan barang bukti sabu 4,77 gram, kemudian dilakukan pengembangan.

“Dari hasil pengembangan itu, Jumat 14 Februari 2020 tim opsnal Satreskoba Polres Kendari mengamankan dua pengedar berinisial JU dan HA”, ujar Didik Erfianto saat ditemui awak media di Polres Kendari, Senin 17 Februari 2020.

“Tersangka yang kita amankan empat orang, napi wanita sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini sudah berstatus sebagai tersangka”, tuturnya.

Empat tersangka disangkakan pasal 114 subsider pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal enam (6) tahun penjara.

csr pt gkp sembako ramadhan

By:
On:
In: Daerah, harita nickel, Pertambangan
With: 0 Comments

Di setiap bulan Ramadhan banyak masyarakat , lembaga maupun instansi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ada yang berbagi-bagi takjil, berinfaq, dan memberikan sembako gratis.

Seperti yang dilakukan oleh PT. GKP (Gema Kreasi Perdana) melalui program CSR yang biasa mereka lakukan. PT. GKP membagikan 1.600 paket sembako kepada masyarakat Wawonii, Sulawesi tenggara.

Humas PT. GKP, Marlion mengatakan sekiranya 1.600 paket sembako ramadhan disalurkan di setiap desa yang ada di kecamatan Wawonii tenggara. Setiap desa mendapatkan 100 paket. “Totalnya ada 1.600 paket sembako yang kami siapkan. Semua sudah kami salurkan kepada warga “, kata Marlion, Humas PT. GKP.

Senyum semringah terlihat di wajah Wa Ati (30). Warga desa Roko-Roko, kecamatan Wawonii Tenggara, Konawe Kepulauan (Konkep), yang merupakan salah satu dari ribuan warga yang mendapat paket sembako dari PT. GKP. “Alhamdulillah, paket sembako Ramadhan ini sangat membantu sekali”, ujar Wa Ati usai menerima paket sembako.

Manajemen PT. GKP juga menyalurkan paket sembako di desa Lawey, kecamatan Wawonii Selatan. Desa itu dekat dengan lokasi perusahaan pertambangan milik Harita Group. Bulan Ramadhan ini menjadi momentum berbagi kebaikan oleh PT. GKP sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga yang ada disekitar lokasi pertambangan. “1.600 paket sembako ini menjadi bagian dari program CSR PT. GKP. Walaupun kami belum beroperasi, tetapi perhatian kepada masyarakat begitu besar”, ujar putra daerah asli Wawonii tersebut.

Marlion menambahkan, program desa bersinar yang digagas oleh PT. GKP juga sudah difungsikan. Masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Wawonii tenggara sudah dapat menikmati listrik 24 jam dari PT. GKP. “Program desa terang yang digagas oleh GKP mulai dari desa Roko-Roko Raya hingga Nambo Jaya. Ini kami lakukan sebagai bentuk apresiasi manajemen PT. GKP”, tambah Marlion.

PT. GKP juga sudah banyak menyalurkan CSR. Mulai dari perbaikan dua jembatan di Wawonii tenggara, membenahi jalan poros Bobolio-Wawouso, kecamatan Wawonii selatan. Saat ini PT. GKP sedang membuat tempat wudhu dan toilet di masjid desa Dompo-Dompo Jaya.

Direktur Operasional PT. GKP, Bambang Murtiyoso, mengapresiasi masyarakay Roko-roko Raya karena program CSR PT. GKP dapat diterima dengan baik. “PT. GKP bisa menjadi bagian dari masyarakat Roko-Roko Raya untuk bersama memajukan daerah. Dibulan yang penuh berkah ini, mari kita jaga hubungan silaturahmi agar selalu terjalin dengan baik”, ujarnya.

Sumber: kendaripos.co.id

konflik PT. GKP

By:
On:
In: Pertambangan, Politik
With: 0 Comments

Wahana lingkungan hidup (Walhi) Sulawesi tenggara (Sultra) angkat bicara terkait konflik yang terjadi di pulau Wawonii, kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dua pecan belakangan ini.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin menyoroti gubernur Sultra Ali Mazi yang mestinya merasa malu dengan konflik sosial sesama masyarakat di Pulau Kelapa tersebut. Konflik horizontal itu akibat masuknya investasi tambang yang menuai pro-kontra di tengah masyarakat.

Siapa yang tidak malu, kita di Sultra tiap hari di media muncul, ditahu kelakuan masyarakat seperti ini. Gubernur malulah harusnya dia, dibicarakan soal jeleknya Sultra kan tidak bagus”, tegas Saharuddin yang akrab disapa Udin saat ditemui di kantornya.

Hadirnya perusahaan tambang di Konawe Kepulauan (Konkep), seperti PT. GKP, dinilai akan menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat. Saharuddinmelanjutkan dirinya telah mengatakan dari awal hadirnya perusahaan tambang seperti PT. GKP akan memicu konflik horizontal di tengah – tengah masyarakat.

Sehingga dia menegaskan kembali Direktur PT. GKP, Bambang Mufioso harusnya sudah ditangkap, sebab dia telah menimbulkan konflik susoal di Pulau Kelapa itu.

“Seperti yang terjadi sekarang antara warga saja sudah tidak saling mengunjungi. Bagaimana kalua diidentifikasikan mana yang menolak mana yang tidak, kemudian dilempari rumahnya tiap malam. Siapa yang pusing dan tanggung itu pengamanan”, ujarnya.

“Mereka menyulut akar permasalahan di tengah masyarakat. Jadi tangkap saja mereka itu. Syukur ini tidak ada bentuk kekerasan hanya menghambat orang jalan, kalua ada kekerasan atau sweeping siapa yang bertangung jawab?”, sambungnya.

Saharuddin juga mengatakan, alangkah baiknya Pemprov Sultra harus kembali meninjau keputusannya.

“GKP kan sudah dihentikan sementara, kalua bisa langsung tutup saja semua perusahaan disana daripada menjadi konflik seperti saat ini”, tegasnya. Jadi, lanjut Saharuddin untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi konflik sosial, Pemprov harus mencabut IUP PT. GKP.

Tak hanya IUP PT. GKP di Konkep, Saharuddin meminta Pemprov juga harus mencabut IUP-IUP yang ada di pulau kecil. Sebagaimana diketahui IUP yang ada di pulau kecil hanya dua, yakni di Wawonii dan Kabaena.

“Solusi harus dicabut IUP PT. GKP dan seluruh IUP yang ada di pulau-pulau kecil. Sekarang yang terlihat izin itu hanya ada di pulau kecil yakni Wawonii sama Kabaena”, cetusnya.

Dia berharap Konkep segera bersih dari perusahaan-perusahaan tambang.