Karyawan PT GKP di area nursery

By:
On:
In: Daerah, Pertambangan
With: 0 Comments

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) meresmikan nursery pada Sabtu, 14 Januari 2023. Lahan nursery ini adalah lahan yang digunakan untuk mengembangkan bibit tanaman untuk reklamasi lahan pasca tambang. Senin (16/1).

Peresmian ini dilakukan setelah tahapan konstruksi pembangunan nursery selesai. Hadir dalam peresmian tersebut, pimpinan site PT GKP, Saman Tedja, GM Operasional, Aep Khaeruddin, Kepala Teknik Tambang, Aep Khaeruddin, Head of Site, Basri Kambatu.

Environment Superintendent Sutanto menjelaskan, saat ini bibit tanaman yang tersedia sebanyak 7.000 bibit tanaman. Ada beberapa jenis bibit tanaman seperti sengon laut, ebony, kayu batu, kayu hitam dan cemara laut. Selain itu juga disiapkan bibit tanaman buah-buahan seperti mangga, durian, dan rambutan. Bibit tanaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan reklamasi pasca tambang.

“Pembangunan nursery ini sebagai bentuk komitmen PT GKP terhadap kaidah penambangan yang baik dan benar, dengan membangun salah satu sarana nursery untuk menunjang aktivitas pertambangan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut Sutanto menjelaskan, pembangunan sarana pembibitan ini merupakan komitmen perusahaan yang mana tidak hanya fokus melakukan aktivitas penambangan semata, namun, ada tanggung jawab besar untuk mengembalikan fungsi rona awal hutan di Pulau Wawonii.

“Pembangunan pusat pembibitan (nursery) ini selaras dengan EMS atau Enviromental Management System Harita Group,” imbuhnya.

Kepala Teknik Tambang (KTT) Aep Khaeruddin optimis kedepannya nursery ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan pasca tambang melalui penanaman pohon.

“Ke depan nursery bisa menjadi wadah masyarakat untuk memperoleh bibit-bibit tanaman secara gratis, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan anak cucu kita dimasa mendatang,” harapnya.

Nursery ini dibangun bukan hanya untuk kalangan internal perusahaan saja, akan tetapi untuk masyarakat secara luas, sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan reklamasi pasca tambang.

“Salah satu tujuan kita juga untuk mengedukasi masyarakat lingkar tambang secara khusus dan masyarakat Wawonii pada umumnya bahwa perusahaan tidak hanya menambang tetapi juga peduli pada ekosistem pasca tambang melalui kegiatan reklamasi,” jelas Sutanto.

Untuk diketahui, pembangunan nursery milik PT GKP dilaksanakan sejak akhir Oktober 2022 dan selesai pada 13 Januari 2023. Lahan yang digunakan untuk program nursery ini seluas 1,2 hektare, dengan kapasitas bibit tanaman sebanyak 35.000 hingga 40.000 pohon.

Sumber: Sorot Sultra
Karyawan GKP

By:
On:
In: Hukum, Pertambangan
With: 0 Comments

WAWONII- Kegiatan usaha pertambangan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan ini siap berproduksi dan berkontribusi aktif pada tahun 2023 ini, mengingat PT GKP merupakan perusahaan yang taat hukum. Tidak ada satupun ketentuan perundangan yang mengatur kegiatan usaha pertambangan yang dilanggar.

“Keberadaan PT GKP di Pulau Wawonii itu sah dan legal. Semua ketentuan perundangan dipenuhi dan dipatuhi. Tidak hanya patuh pada sisi teknis pertambangan yang diatur oleh Kementerian ESDM (kementerian teknis), tetapi juga pada sisi lain seperti pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, serta patuh pada peraturan daerah. Semuanya dipenuhi dan dijalankan sesuai ketentuan,” demikian disampaikan Legal Officer, Marlion, S.H.CMLC

Lebih lanjut ia mengatakan, PT GKP merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP), berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pria kelahiran Roko-Roko (Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara), yang telah mendapatkan sertifikasi konsultan dan pengacara pertambangan itu menjelaskan, kegiatan pertambangan PT GKP juga sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), baik nasional, provinsi maupun kabupaten. Di tingkat nasional, sudah ada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam lampiran beleid itu menegaskan bahwa Pulau Wawonii (Kab. Konawe Kepulauan), termasuk dalam wilayah pertambangan.

Pun demikian dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034. Dalam lampirannya disebutkan hanya wilayah Wakatobi yang tidak diperkenankan untuk kegiatan usaha pertambangan. Di luar wilayah tersebut, kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan.

Selain regulasi di atas, Ia juga mengungkapkan, izin kegiatan usaha PT GKP juga diberikan Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan untuk melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana yang dituangkan dalam rencana tata ruang Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2041.

PT GKP juga  sudah mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang kegiatan izin usaha pertambangan, project area dan juga pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan terminal khusus.  Perusahaan juga telah mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI tahun 2014. Dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Konawe Kepulauan pun sudah  mengeluarkan izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan dan juga kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan pertambangan.

“Dari berbagai legalitas untuk kegiatan usaha pertambangan yang sudah dikantongi PT GKP tersebut,  jelas bahwa keberadaan PT GKP di Pulau Wawonii, sudah diberikan ruang untuk kegiatan pertambangan, memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan serta izin lingkungan, sebagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,” jelasnya lagi.

Dasar hukum dan legalitas yang kuat PT GKP dalam menjalankan usaha di Pulau Wawonii, juga disampaikan Zubair Halulanga, aktivis sosial Wawonii. Menurut dia, PT GKP merupakan unit usaha dari sebuah perusahaan besar yang sudah pasti taat azas dan mematuhi ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan. Dalam menjalankan usahanya pun, PT GKP sudah pasti menjalankan kegiatan sesuai prinsip pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice). 

“Ini (GKP) bukan perusahaan abal-abal. Ini perusahaan besar yang rekam jejaknya kita tahu sangat taat dan patuh pada ketentuan perundangan,” demikian ujar dia.

Zubair yang terus mengikuti perjalanan PT GKP di Wawonii mengungkapkan, sejak mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2022 lalu, PT GKP sudah banyak merekrut karyawan dan mayoritas karyawan adalah warga lokal Wawonii. Multiplier effect kehadiran perusahaan, sangat dirasakan oleh masyarakat Wawonii. Baik dari sisi lapangan pekerjaan, kontribusi di bidang sosial kemasyarakatan, infrastruktur maupun ekonomi. 

“Jadi jelas, dari sisi legalitas, PT GKP sudah memiliki legalitas yang sah dan jelas. Manfaat kehadiran perusahaan pun jelas dirasakan,” demikian tegas dia.

Zubair, putra asli Wawonii yang juga seorang advokat tersebut menegaskan bahwa, PT GKP datang di Wawonii dengan terhormat. Semua ketentuan perundangan dipenuhi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan dijalankan. Dan sampai sejauh ini, menurut dia, tidak ada alasan baik dari sisi legal, teknis maupun sosial yang menghendaki kegiatan operasional dan izin usaha pertambangan PT GKP dihentikan dari Wawonii.

Dari sisi regulasi,  kegiatan pertambangan baik mineral maupun batubara dapat dihentikan, karena ada kondisi kahar, keadaan yang menghalangi, dan atau kondisi daya dukung lingkungan yang tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi, sebagaimana termaktub dalam Peraturan pemerintah No. 96 tahun 2021. Dari tiga kondisi tersebut, tidak satupun terjadi pada kegiatan PT GKP di Pulau Wawonii.

Marlion dan Zubair sepakat bahwa sampai saat ini, keberadaan PT GKP di Pulau Wawonii, masih berada dalam koridor ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait. Legalitas PT GKP jelas dan sah, serta manfaat kehadiran perusahaan dirasakan oleh banyak orang.

Sumber: Harian Kendari