Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) digoyang gempa, Kamis (31/12/2021). Kejadian lindu berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita.

Data BMKG Kendari menyebutkan, kekuatan gempa tektonik mengguncang Pulau Wawonii itu mencapai 3,9 Skala Richter.

Masih dari data BMKG, lokasi gempa berada pada 3,70 Lintang Selatan, 123,11 bujur Timur atau 38,5 km Timur Laut Wawonii Barat Kab Konawe Kepulauan dengan kedalaman 102 km.

“Mohon info jika merasakan gempa tersebut. Terima kasih,” tulis BMKG Kendari dalam kanal resminya.

 

Sumber: Lajur.co

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar kegiatan padat karya. Pengerjaan pembukaan akses jalan menuju Menara Suar Tanjung Pemali di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Kepala Kantor Distrik Navigasi (Disnav) Kelas III Kendari, Abdul Kasim mengatakan padat karya tersebut diikuti oleh 40 warga sekitar dan berlangsung selama 10 hari.

“Padat karya berlangsung selama 10 hari dengan upah Rp120 ribu per orang per hari,” kata Abdul Kasim dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa 12 oktober 2021.

Abdul Kasim mengungkapkan, akses jalan di Pulau Wawonii yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut masih terisolir dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan sehingga para penjaga Menara Suar dan warga sekitar harus berjalan kaki saat membawa logistik.

Ia menjelaskan, kegiatan padat karya itu meliputi pembuatan jalan setapak yang berjarak 120 meter dan pembersihan lingkungan sekitarnya.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menghadirkan negara ke tengah-tengah masyarakat, sehingga tercipta solidaritas dan sinergi dalam upaya menciptakan kesejahteraan bersama, khususnya bagi masyarakat sekitar.

“Kegiatan padat karya ini dilakukan secara swakelola sehingga bisa melibatkan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berkelompok dengan diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal dari unsur masyarakat untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat.

Pertimbangan dan prioritas tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus, tidak bekerja dalam waktu yang lama, dan mempertimbangkan juga masyarakat yang memerlukan pekerjaan guna menyambung kelangsungan perekonomian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menjelaskan bahwa kegiatan padat karya ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat terutama yang terdampak oleh pandemi.

Ridwan yang merupakan putra asli Kendari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya padat karya di daerahnya tersebut.

“Padat karya ini memberikan kesempatan kerja pada masyarakat sehingga akan terjadi perputaran ekonomi. Makanya saya berterima kasih sebesar-besarnya (atas terselenggaranya padat karya tersebut),” kata Ridwan Bae.

Kegiatan padat karya dilaksanakan dalam rangka menyukseskan program pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat terutama di tengah masa pandemi.

Padat karya ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM.006/58/17/DJPL/2021 tanggal 03 September 2021 tentang Rencana Pelaksanaan Program Padat Karya Tahap II Tahun 2021 gelombang II dan gelombang IV pada UPT di lingkungan Ditjen Hubla.

Sumber: SuaraSulsel.id

Korem 143/HO bersama dengan Polda Sultra membagikan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid -19 di Kelurahan Bungku Toko, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Selasa, (24/8/2021). 

“Komandan Korem 143/HO Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan bersama Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya memimpin langsung penyerahan paket sembako. Sasaran pembagian Bansos di sekitar Pelabuhan Bungkutoko dan Kampung Nelayan Muna-Muna Bungkutoko,” ungkap Plh Kapenrem 143/HO Letda Inf Rusmin Ismail. 

Aksi peduli TNI dan Polri dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat nelayan di tengah PPKM bertujuan untuk membantu meringankan beban yang dialami di tengah kondisi pandemi. “Adapun paket yang di berikan kepada masyarakat berjumlah 100 paket sembako,” kata Rusmin.

Sementara itu salah satu warga Ibu Wasadia mengungkapkan rasa syukurnya atas pemberian bantuan itu. “Syukur Alhamdulillah, terimakasih kepada Bapak – bapak Tentara dan Polisi yang sudah peduli kepada kami. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, dimana kondisi sulit di tengah pandemi sekarang ini,” ucapnya.

Sumber: sindonews.com

longsor Konawe Utara

Desa Tapunggaya di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) diterjang longsor akibat curah hujan yang cukup tinggi. 24 Rumah dan 1 bangunan sekolah dasar (SD) rusak parah.

“Kurang lebih ada 24 rumah yang rusak,” ujar Kapolsek Lasolo Iptu Bhekti Indra Kurniawan saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (12/7/2021).

Iptu Bhekti melanjutkan, bangunan sekolah yang rusak merupakan SD 1 Tapunggaya.

Menurutnya, longsor terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi terjadi pada Minggu (11/7) tepatnya pada pukul 23.30 Wita.

“Dan ada satu bangunan rumah yang rata dengan tanah,” katanya.

Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun warga yang rumahnya terdampak hingga saat ini masih mengungsi ke rumah keluarganya.

“Tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan atas kejadian tersebut namun untuk sementara para pemilik rumah yang terkena dampak dari longsor telah mengungsi ke rumah keluarga,” pungkasnya.

Sumber: Detik.com

Kota Kendari ikut mengeluarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM (PPKM) berskala mikro sejak Rabu (7/7/2021). Sebelumnya, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara, jadi salah satu dari 43 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah level 4 penanganan Covid-19 dan masuk dalam daftar PPKM mikro.

Menanggapi ini, Gubernur Ali Mazi kemudian mengeluarkan instruksi gubernur yang cakupannya wilayah soal penetapan PPKM mikro menjadi lebih luas yakni se-Sulawesi Tenggara. SK ini, mulai berlaku sejak 7 Juli hingga 14 hari kedepan.

Sebelumnya, Kota Kendari juga masuk sebagai kabupaten di urutan 33 yang berada pada level 4 daerah terdampak Covid-19. Sehingga, dianggap perlu memberlakukan PPKM hingga 20 Juli mendatang.

Melalui rapat gabungan Pemprov Sulawesi Tenggara dan Forkompinda di Kendari, Selasa (6/7/2021), Pemprov melalui Sekda Provinsi menyatakan, sudah menghasilkan keputusan yang sama dengan SK Mendagri. Sekda Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas menyatakan, selain itu ada TNI dan Polri yang siap mengawal.

“PPKM Mikro akan berlaku sejak 6 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Intinya, apa yang akan kami lakukan adalah sesuai SK Mendagri RI,” ujarnya.

Menurutnya, akan hasil rapat ini bakal disahkan melalui surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara dan surat edaran Walikota Kendari. Selanjutnya, aturan ini akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Ada sejumlah poin penting dalam pemberlakuan PPKM berskala mikro di Kota Kendari. Pemprov dan Pemkot sepakat, semua aktifitas perkantoran 75 persen dilakukan di rumah dan 25 persen di kantor.

Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badala menyatakan, jika ada 100 orang dalam satu kantor, maka 75 orang bekerja dari rumah. Kemudian, diatur agar bergiliran masuk di kantor setiap hari.

Poin kedua, pembelajaran di sekolah, dilakukan secara daring atau online. Mulai dari TK, SD, SMP dan SMA.

Poin ketiga, Sektor esensial bisa beroperasi hingga 100 persen dengan aturan prokes. Misalnya, pekerjaaan proyek konstruksi.

Poin keempat, Mal dan rumah makan, dibolehkan buka sejak pagi hingga pukul 17.00 Wita. Paling lama ditutup, pukul 20.00 Wita.

Kelima, kegiatan keagamaan di tiadakan di lokasi masjid dan rumah ibadah lainnya. Namun, hal ini masih menunggu keputusan gubernur.

Keenam, fasilitas publik tutup sementara. Selain itu, kegiatan seni budaya dan seminar juga ditiadakan.

Ketujuh, untuk traportasi umum, dengan aturan prokes. Pemerintah akan memberlakukan prokes bagi pelintas di daerah dan dari luar daerah. Mereka akan dites PCR dan anti gen.

Pihak Pemprov sepakat, akan memberlakukan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan dan aturan PPKM. Sanksi ini, baik pidana maupun denda.

“Rencananya, akan diberlakukan hukuman 6 hari di sel tahanan,” ujar Ridwan Badala.

Menurutnya, saat rapat turut hadir TNI dan Polri. Aparat keamanan, siap mengikuti razia-razia gabungan terhadap sejumlah tempat yang akan digelar.

Kata Ridwan, kemungkinan besar akan dilakukan sanksi dan denda karena dilihat ada indikasi, masyarakat akan melanggar penegakan sanksi.

Sumber: Liputan6

Lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beroprasi di Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), diduga kerap melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan.

Sebut saja, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak milik CV Yudhavia Energi Pratama (YEP).

Berdasarkan keluhan masyarakat, SPBU ini menjual BBM tidak sesuai harga, bertolak belakang dengan harga sesuai regulasi Pemerintah.

Menyikapi hal itu, PT Pertamina Regional Sulawesi mengaku telah mendapat keluhan dari masyarakat dengan adanya permainan harga BBM yang dilakukan oleh pihak SPBU dengan kode 76.933.02.

Senior Supervisor Communication & Relation PT Pertamina Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan mengatakan, lembaga penyalur BBM di Wawonii Barat sebelumnya bukan bernama SPBU satu harga, melainkan APMS.

Saat ini, untuk penyamarataan penyebutan nama, maka PT Pertamina menyebut dengan nama SPBU Kompak. Ia pun membeberkan, secara regulasi SPBU Kompak memang diberikan kewenangan BPH Migas untuk menyalurkan BBM dengan menggunakan drum.

“Jadi ini bukan BBM Satu Harga melainkan SPBU Kompak,” ujar dia saat dihubungi Detiksultra.com, Kamis (25/3/2021).

Terkait pelanggaran, Taufiq bilang, pihaknya sudah mendapat laporan dari masyarakat, bahwa pelanggaran SPBU terkait tidak menjual dengan sesuai standar harga BBM.

Mengenai hal itu, lanjut Taufiq, pertamina telah berulang kali memberikan teguran terhadap SPBU Kompak. Terbaru pihaknya kembali memberikan teguran, namun sifatnya pembinaan.

Lebih lanjut, dia mengatakan SPBU milik Yudhavia Energi Pratama merupakan lembaga penyalur satu-satunya di Konkep. Artinya, jika pihak Pertamina memberikan sanksi berat berupa pencabutan alokasi, berarti secara otomatis tidak ada lagi penyaluran di Konkep.

“Kita cenderung memikirkan masyarakat, ketika dicabut alokasinya, maka akan berdampak ke masyarakat itu sendiri,” katanya.

Dimana dijelaskannya lagi, sebelum ini, di Konkep ada dua SPBU Kompak, yang satunya berlokasi di Wawonii Tenggara berbendera PT Sangia Wawonii dan di Wawonii Barat milik PT Yudhavia Energi Pratama.

Namun, kini di Konkep tinggal satu SPBU Kompak yakni milik PT Yudhavia Energi Pratama. Sementara, SPBU milik PT Sangia Wawonii telah dicabut akibat melalukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh SPBU 76.933.02.

Sehingga pada saat itu, PT Pertamina menjatuhkan sanksi kepada PT Sangia Wawonii tutup permanen.

“Nah posisi disana (Konkep), hanya satu lembaga penyalur, jika kita berikan sanksi yang sama seperti PT Sangia Wawonii maka tidak akan ada lagi penyaluran ke masyarakat,” sebut dia.

Saat ini yang dilakukan oleh PT Pertamina, pertama, tetap melakukan pembinaan kepada PT Yudhavia Energi Pratama.

Kedua mempercepat proses pembangunan SPBU PT Sangia Wawonii yang sebelumnya diberikan sanksi. Pertamina mendorong agar PT Sangia kembali beroprasi supaya  PT Yudhavia Energi Pratama tidak menjadi pemain tunggal dalam hal penyaluran BBM.

Ketiga, Pertamina juga tengah melakukan percepatan pembangunan SPBU BBM satu harga baru diluar SPBU Kompak PT Sangia Wawonii dan PT Yudhavia Energi Pratama.

“Kedua SPBU BBM satu harga ini berlokasi di Wawonii Barat dan Wawonii Tenggara. SPBU ini menjual harga BBM sesuai standar, artinya sama dengan SPBU yang ada di daratan. Insyaallah akan beroperasi di 2021 sehingga harapanny akan ada 4 lembaga penyalur nantinya di Konkep,” jelas dia.

Keempat, pihak Pertamina juga turut mendorong Pemda Konkep agar berinisiatif membuka lembaga penyalur BBM.

Harapanya, ketika lembaga penyalur sudah banyak tersebar di Konkep, apalagi sudah ada SPBU BBM Satu Harga, maka demikian jika ada SPBU yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi dengan cara pengalihan kouta BBM ke SPBU lainnya.

“Tentu dengan banyaknya SPBU di Konkep, akan meminimalisir praktek-praktek kecurangan. Saat ini yang kami lakukan hanya memberikan teguran dan sanksi pembinaan karena kalau kita lakukan pencabutan alokasi, maka matilah penyaluran BBM di Konkep,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Taufiq, pihaknya menawarkan solusi kepada Pemda Konkep. Dimana, ia melihat masyarakat Konkep mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Oleh karena itu, pihaknya menawarkan untuk membuat SPBU nelayan. Yang nanti bisa melalui koperasi nelayan, kemudian diusulkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan setempat.

“Dari situ bisa diusulkan ke Pertamina untuk pembangunan SPBU nelayan,” tandasnya.

Sumber: DetikSultra

Gempa tektonik bermagnitudo 5,3 mengguncang wilayah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (3/12) pukul 03.36 WIB. Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono mengatakan, hasil analisis menunjukkan gempa memiliki parameter dengan magnitudo M=5,3.

“Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 3.41 LS dan 123.37 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 78 km arah Timur Laut Konawe-Kepulauan Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 10 km,” kata Rahmat. Dikutip dari Antara.

Rahmat menuturkan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di dasar laut.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik (Thrust fault).

Dikatakannya, guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Kendari III-IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), Konawe Selatan, Konawe Kepulauan II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga pukul 04.45 WIB, Hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

Ia kemudian mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah,” terangnya.

Beberapa warga Sultra tidak merasakan adanya gempa. Usman (27) salah seorang warga di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Anduonohu, mengatakan tidak merasakan adanya gempa.

“Di daerah sini (wilayah Anduonohu) tidak ada yang rasakan gempa, kalau ada pasti ribut, ditambah lagi pasti banjir story WA-nya orang, tapi ini tidak ada,” katanya.

Aini (25) warga Kecamatan Baruga, mengatakan ia juga tidak merasakan gempa di sekitar wilayah rumahnya. “Tidak ada saya rasa, yang goyang, atau gemetar di dalam rumah juga tidak ada,” tutur Aini. 

Sumber: Merdeka

Empat personel Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menjalani sidang karena menerbangkan helikopter dengan rendah di atas massa aksi mahasiswa di Mapolda Sultra. Ke-4 personel tersebut ialah pilot, kopilot, dan 2 teknisi helikopter.

“Sanksi berat pasti akan menunggu mereka. Sanksi yang akan diberikan ini sesuai dengan yang akan diberikan pada saat sidang,” ujar PlH Kabid Humas Polda Sultra Kombes Laode Proyek kepada detikcom di Kendari, Kamis (1/10/2020).

Lebih lanjut, Laode mengungkapkan sidang akan menentukan kesalahan apa saja yang telah dilakukan 4 personel tersebut terkait kasus helikopter Polda Sultra terbang rendah di atas massa aksi pada Sabtu (26/9) lalu itu. Sidang akan digelar dalam 1 atau 2 hari ke depan.

“Kemarin itu mereka masih di Propam, hari ini dari Propam menyiapkan kelengkapan perangkat-perangkat sidang. Jadi penerapan sanksi kepolisian itu melalui sidang, pemberian sanksi putusan itu melalui sidang,” katanya.

Ke-4 personel helikopter Polda Sultra itu diduga melakukan pelanggaran dengan menerbangkan helikopter dengan rendah di atas massa aksi. Kombes Laode mengungkapkan menerbangkan heli di atas massa aksi untuk membubarkan massa aksi tidak diatur dalam kepolisian.

“Membubarkan itu sudah ada protapnya, protap daratnya itu sudah ada di Perkap Nomor 1 Tahun 2009 ada 6 tahapan, di luar dari itu cara membubarkannya itu sudah dianggap ada melanggar SOP, begitu,” tuturnya.

Meski menerbangkan heli dengan rendah di atas massa aksi, pilot dan kopilot Polda Sultra awalnya hanya ingin mengimbau massa aksi agar tidak ricuh, bukan untuk membubarkan massa aksi. Tapi tindakan itu dinilai melanggar prosedur karena tidak melapor ke kendali operasi.

“Keempat orang itu kan sudah selesai pemeriksaan, sekarang persiapan untuk perangkat, sudah dipersiapkan untuk sidang. Lagi disiapkan bahan-bahannya, kan sudah diperiksa Propam itu hasil pemeriksaan itu dilakukan sidang,” tuturnya.

Sumber: Detik News

Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Kendari menguasai pemilihan Duta GenRe tingkat Sultra tahun 2020 yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Sultra.

Pada babak final yang berlangsung Minggu (27/9) di salah satu Hotel di Kendari menempatkan duta GenRe Kota Kendari menguasai podium dengan meraih juara 1 baik putra mupun putri.

Juara 1 diraih masing-masing oleh Muh. Ridha Hidayat (Kota Kendari) untuk putra dan Syanaz Nabila Anjani (Kota Kendari) untuk putri. Sementara juara 2 masing-masing oleh Agus Fujianto (Kabupaten Kolaka) untuk putra dan Wardah Salsabila (Kota Kendari) untuk putri. Sedangkan juara 3 masing-masing adalah Ahmad Fahmi Nur (Kota Kendari) untuk putra dan Misdar Nurfaidah (Kabupaten Muna) untuk putri.

“Pemilihan Duta Genre ini diharapkan menjadi figur atau contoh atau menjadi model bagi para remaja lainnya agar menjadi generasi berencana yang berkualitas,” kata kepala BKKBN Sultra, Drs Asmar.

Dia berharap duta GenRe Sultra bisa berbicara banyak ditingkat nasional nanti. “Kita berharap mereka bisa mendapat hasil maksimal pada pemilihan duta GenRe nasional nanti,” ucapnya.

Rangkaian pemilihan Duta Genre dilaksanakan sejak Kamis (24/9/2020). Sebelum babak final pada Minggu (27/9/2020) para duta Genre perwakilan 17 kabupaten/kota se-Sultra ini menjalani karantina khusus. Mereka juga, menjalani pelatihan khusus pengenalan program-program keluarga berencana, terutama Bangga Kencana.

Menurut Asmar, untuk menjadi remaja kualitas butuh perencanaan, termasuk harus memiliki rencana kapan harus berkeluarga, pada usia berapa dan sebagainya.

“Untuk itu, para remaja terutama Duta Genre ini diharapkan mampu menunda usia perkawinannya di usia muda, dengan mempersiapkan segalanya atau dengan merencanakan perkawinan dengan matang,” katanya.

Duta Genre, kata Asmar, nantinya dituntut untuk berbagi wawasan, pengetahuan dan ikut mengedukasi remaja lainnya agar bisa terhindar dari tiga yang menyangkut kesehatan reproduksi remaja.

“Karena sebelum menularkan pengalaman kepada orang lain, seorang duta Genre harus terlebih dahulu menerapkan pada dirinya sendiri agar bisa menjadi teladan,” katanya. 

Sumber:  Rakyat Sultra

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra) memusnahkan 1.002 gram barang bukti (BB) narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu hasil pengungkapan dari dua orang tersangka. 

Kepala BNN Sultra Brigjen Pol Ghiri Prawijaya, di Kendari, Selasa, mengungkapkan dari jumlah barang bukti yang diamankan oleh pihaknya dari dua orang tersangka yakni inisial FW ditangkap di sebuah hotel di Kendari pada 13 Agustus 2020 dengan BB yang diamankan 511 gram. 

Kedua, tersangka inisial SG yang juga diamankan di sebuah hotel di Kendari pada 14 Agustus 2020 dengan BB yang disita 515,44 gram, sehingga total BB yang berhasil disita oleh BNNP Sultra dari kedua tersangka sebanyak 1.025.44 gram. 

Namun dari BB tersebut, pihak BNN hanya memusnahkan 1.002 gram, sementara 24,44 gram disisihkan untuk dijadikan sampel pemeriksaan di laboratorium dan pembuktian perkara persidangan. 

“Pemusnahan barang bukti yang kami laksanakan hari ini adalah barang bukti narkotika dari dua kasus tindak pidana, pertama tersangka FW barang bukti yang dimusnahkan 501 gram, tersangka kedua SG barang bukti yang dimusnahkan 501 gram,” kata Ghiri, di Kendari, Selasa. 

Ghiri mengungkapkan bahwa pemusnahan barang bukti yang dilakukan pihaknya merupakan pemusnahan yang kelima kali selama tahun 2020. 

Pemusnahan barang bukti tersebut bertujuan untuk mencegah terjadi penyalahgunaan barang bukti. Selain itu, merupakan rangkaian proses penyidikan dengan barang bukti yang sudah mendapat ketetapan status dari kejaksaan negeri untuk dimusnahkan, wajib segera dimusnahkan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

“Total seluruh barang bukti yang sudah dimusnahkan oleh BNN Sultra sejak bulan Januari sampai dengan hari ini tanggal 8 September 2020 sebanyak 4.619,41 gram,” ujar Ghiri. 

Pemusnahan sabu-sabu tersebut menggunakan mesin insinerator di halaman belakang Kantor BNNP Sultra dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait, seperti perwakilan Kejaksaan Tinggi Sultra, Pengadilan Tinggi Negeri Kendari, perwakilan Direktorat Narkoba Polda Sultra, dan pihak terkait lainnya. 

Sumber: Antara News