Kota Layak Anak

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir didampingi Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari menerima piala penghargaan Kota Layak Anak setelah sebelumnya Kota Kendari berhasil meraih penghargaan kategori Nindya,

pada pengumuman KLA secara virtual bulan Juli lalu.

Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir mengucap syukur atas penghargaan yang telah dicapai Kota Kendari kategori Nindya.

Menurut wali kota penghargaan ini merupakan kerja tim dan dukungan dari berbagai pihak.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa wujudkan Kota Kendari sebagai kota layak anak dengan kriteria nindya, tentu ke depan kita jangan puas apa yang dicapai hari ini, karena yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita khususnya di kota Kendari bisa merasakan bahwa kota ini layak buat mereka,” harapnya.

Wali kota mengakui masih ada kekurangan yang masih harus dibenahi untuk menciptakan kota Kendari sebagai kota layak anak.

Sebelumnya, Kota Kendari berhasil meraih Kota Layak Anak (KLA) kategori nindya tahun 2021. Hal ini disampaikan pada pengumuman KLA secara virtual, Kamis (29/7/2021).

Sumber: kendarikota.go.id

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Rancangan Undang-undang tentang Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI, segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang.

Menurut LaNyalla, UU itu menjadi jawaban permasalahan daerah kepulauan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

Selain itu UU Daerah Kepulauan bisa menjadi pendongkrak kebangkitan perekonomian daerah kepulauan di masa pandemi.

Demikian disampaikan LaNyalla saat membuka High Level Meeting Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dengan DPD RI dan DPR RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

“Dengan hadirnya RUU Daerah Kepulauan aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang baik, serta produktivitas pulau-pulau kecil, investasi pesisir dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dapat terwujud,” kata LaNyalla.

High Level Meeting dengan tema ‘Membangun Solidaritas untuk Percepatan Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan’, dilaksanakan untuk memberikan masukan dan dukungan dari daerah provinsi kepulauan, pemerintah kabupaten/kota, dan akademisi terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan.

“Sehingga akan menjadi bahan masukan kepada pemerintah agar mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU tersebut,” ucap Senator asal Jawa Timur itu.

Menurut LaNyalla, DPD RI mengusulkan RUU Daerah Kepulauan karena memandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipandang belum berpihak kepada wilayah kepulauan. Baik terkait alokasi anggaran dari pusat ke daerah, pemulihan tata kelola wilayah, kewenangan tambahan, dan dukungan pendanaan khusus dalam mempercepat tuntutan pembangunan di daerah kepulauan.

“UU Nomor 23 juga belum memenuhi asas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut, dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan. Selain itu belum mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi, dan sumber daya manusia, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepulauan,” paparnya.

“DPD melihat bahwa UU Daerah Kepulauan pun sejalan dengan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia dan sebagai wujud kehadiran negara di daerah kepulauan, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 18A dan Pasal 18B,” imbuhnya.

LaNyalla menjelaskan, ada 9 subtansi penting dari RUU tentang Daerah Kepulauan yang semuanya berorientasi kepada paradigma pembangunan Maritim. Di dalamnya juga mengakomodasi 6 elemen penting seperti posisi geografis, bentuk fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter pemerintahan dan karakter bangsa.

“Substansi pertama adalah perhatian khusus atas paradigma pembangunan maritim, selain paradigma pembangunan daratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah saat ini. Kedua yakni jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca ekstrem. Ketiga, adalah pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah serta kesehatan yang ditanggung oleh negara,” jelasnya.

Keempat, lanjutnya, adalah pendanaan khusus melalui dana khusus kepulauan.

Kelima, RUU tersebut mengatur konsep Dana Khusus Kepulauan (DKK) dengan besaran minimal 5 (lima) persen dari dana transfer umum dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

“Keenam, berkaitan dengan perizinan yaitu izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal tangkap ikan, pendaftaran kapal tangkap untuk bobot 30 sampai 60 gross ton, dan penerbitan usaha serta pengolahan hasil perikanan lintas daerah kepulauan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan,” paparnya.

Ketujuh, mengatur tentang kewenangan tertentu dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Kedelapan, adalah tentang kewenangan bidang perdagangan antar pulau skala besar. Sedangkan kesembilan, menyangkut konsepsi bahwa Pulau-pulau Kecil Terluar atau PPKT, adalah aset strategis nasional sebagai penguat kedaulatan NKRI.

Ditambahkan LaNyalla, RUU usul inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021. Namun hingga saat ini belum ada pembahasan di DPR RI, setelah Presiden RI mengeluarkan Surat Presiden pada bulan Mei 2020, yang menugaskan beberapa Kementerian membahasnya.

“DPD RI berharap dukungan dari Pemerintah Daerah Kepulauan dan Para Akademisi dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah agar segera melaksanakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan dan segera disahkan,” tegasnya.

Indonesia yang memiliki 16.056 Pulau, dimana 6 juta km persegi wilayah Indonesia berupa laut, menurut LaNyalla, akan terasa janggal jika tidak memiliki Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.

Selain itu, percepatan pengesahan UU Daerah Kepulauan penting karena ada 8 Provinsi Kepulauan di Indonesia sudah menunggu kepastian tersebut.

“Yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Hadir dalam Hi-Level Meeting Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, beberapa senator, para anggota DPR, Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Kepri (hadir via zoom meeting), Wagub Babel, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Ketua DPRD Sulawesi Utara, Walikota Tidore, Walikota Ternate, Bupati Buton Selatan, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Bupati Seram Barat, Wabup MBD, Wabup Muna, Bupati Buton Utara dan beberapa rektor dari Universitas Bangka Belitung, Universitas Cendana NTT, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepri dan Universitas Khairun Maluku Utara.

Sumber: koranprogresif.co.id

Pilkada Konawe Utara

Tim pemenangan pasangan calon bupati-calon wakil bupati Konawe Utara nomor urut 2 Ruksamin-Abu Haera mengklaim unggul dalam pemungutan suara Pilkada Konawe Utara 2020.

Kemenangan diklaim berdasarkan hasil tabulasi suara per TPS yang dilakukan tim pemenangan, di rumah pribadi cabup petahana Ruksamin, Rabu (9/12). Menurut Sudiro selaku Ketua Tim Pemenangan Ruksamin-Abu Haera mengatakan, data tabulasi yang masuk dari 13 kecamatan.

Hasilnya, Ruksamin-Abu Haera meraih suara 24.505 suara atau 56,75 persen, sementara pasangan Raup-Iskandar disebut meraih suara 18.677 suara atau 43,25 persen. 

“Selisih kemenangan Ruksamin-Abu Haera sebanyak 5.828 suara, yang saya umumkan ini perolehan suara se kabupaten,” ujar Sudiro dalam keterangannya. Sudiro kemudian meminta kepada masyarakat dan pendukung untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan Covid-19.

“Saya berharap untuk tidak melakukan konvoi, karena di balik ketenangan ada kemenangan. Semua itu hasil kerja keras semua yang direstui dan ridha dari Allah SWT,” katanya.

 Sementara itu Ruksamin berharap pendukungnya bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU Konawe Utara.

“Saya harap tetap bersabar sambil menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU. Tetap tenang menjaga kebersamaan. Kumpulkan C1. Saya mohon saudara saya dari seluruh kecamatan silakan datang, tetapi tidak melakukan konvoi,” ucap pria yang juga menjabat Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sulawesi Tenggara itu.

Sumber: JPNN

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih agar dapat terstruktur dengan valid, mutakhir dan komprehensip serta dapat dipertanggung jawabkan

KPU kabupaten Konawe Kepulauan mengadakan Rapat uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dalam kegiatan yang berlangsung dini hari, Sabtu 26 September 2020 di ruang rapat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pukul 10:00 WITA berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran maklumat

Dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh ketua KPU Kab. Konkep beserta empat komisioner KPU Konkep dan para undangan yang sempat hadir dalam rapat uji publik DPS, ketua KPU Konkep meyampaikan dengan lugas ketika ada keluhan-keluhan terkait daftar pemilih sementara agar sekiranya dapat di laporkan kepihak KPU atau posko-posko yang sudah sediakan di setiap TPS sekecamatan Wawonii.

“Jika ada keluhan silahkan langsung ke KPU atau ke posko yang sudah kami siapkan”, tuturnya

posko-posko tersebut lanjutnya, untuk mempermudah masyarakat ketika ada laporan-laporan seperti, ada yang belum terdaftar sebagai pemilih tetapi harus di landasi dengan data diri yang kongkrit dan jelas

Adapun daftar undangan yang menghadiri rapat di pelataran kantor KPU Konawe Kepulauan, diantaranya Bawaslu, Capil, Ketua PPK se Kecamatan Konkep, perwakilan tiap partai pengusung, LO 4 Pasangan Calon, KIPP, JPPR.

Dalam kegiatan tersebut Komisioner KPU, Darman selaku Kordiv Data dan Informasi menyampaikan, sasaran kegiatan ini diperuntukan bagi masrakat Kabupaten Konawe Kepulauan yang belum terdaftar dan memenuhi syarat agar melakukan konfirmasi atau melaporkan kepada setiap PPK atau PPS Kecamatan masing-masing agar didaftarkan dengan ketentuan memenuhi syarat untuk menjadi wajib pilih.

“Kepada masyarakat yang belum terdaftar agar segera mendaftarkan diri dengan ketentuan memenuhi syarat untuk menjadi wajib pilih”, terangnya

“Kami sudah membagikan kepada setiap PPS Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan hasilnya sudah dipublikasikan di sekretariat masing-masing PPS desa/balai desa”, tambahnya

Untuk diketahui, posko tersebut terbuka setiap hari dan petugas di setiap posko selalu siaga hingga tanggal 22 sampai 28 untuk melayani ketika ada masrakat yang melaporkan belum terdaftar sebagai pemilih yang sah dan legalitas yang jelas

Sumber: Tegas.co

Realisasi program di Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai 31 persen kendati tahun 2020 segera akan berakhir kurang lebih tiga bulan lagi.

Oleh sebab itu Gubernur Sultra Ali Mazi meminta para kepala dinasnya unutk tancap gas mengejar ketertinggalan apalagi bulan ini Kementrian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi dan monitoring progres pembangunan secara nasional.

“Masih banyak program tahun 2020 belum terealisasi sehingga membutuhkan kerja keras dan kerja cepat,” kata Ali Mazi di Kendari, Selasa (2/9/2020).

Dia menjelaskan, perlambatan serapan anggaran tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh pandemi virus corona.

Adapun beberapa program strategis daerah yang harus  terus bergerak adalah pembangunan rumah sakit jantung, perpustakaan modern, dan kawasan pariwisata Toronipa.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sultra Syamsul Ibrahim mengimbau jajaran birokrasi pemerintah agar meningkatkan etos kerja, mengingat masih banyaknya program kerja yang belum berjalan maksimal.

Ia mengingatkan pemerintah daerah  tidak mengesampingkan nasib kaum nelayan, petani, buruh dan pelaku usaha kecil yang terdampak Corona.

“Semua kita kesulitan tetapi kaum rentan sangat terpukul karena corona yang menakutkan. Banyak diantara kita kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga karena Corona,” ujarnya.

Sumber: Bisnis.com

JAKARTA – Putra Sulawesi Tenggara, Dr Muh Rasman Manafi SP MSi, dilantik sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordintor Bidang  Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Selasa (25 Agustus 2020).

Rasman dilantik bersama 20 eselolan II lainnya, oleh Sekretaris Kemenko Marves, Agung Kuswandono, berlangsung di Auditorium Gedung BPPT 2 Kemenko Marves dalam suasana penuh protokol Covid-19.

Rasman dan para pejabat eselon II yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama lingkup Kemenko Marves yang berlangsung dari Juni hingga Agustus 2020.

Sekretaris Kemenko Marves, Agung Kuswandono, dalam sambutannya mengatakan, Kemenko Marves menjadi yang terbaik dengan kinerja dan koordinasi, sehingga para pejabat yang dilantik diharapkan bekerja lebih baik lagi untuk mewujudkan misi institusi.

“Jaga kekompakan dan lakukan yang terbaik dalam pembangunan maritim bagi pembangunan bangsa,” pesan Agung Kuswandono. 

Dia meminta para pejabat yang dilantik untuk mewujudkan target semua kinerja pada angka 100 persen dengan meningkatkan koordinasi lintas kementerian, khususnya 7 kementerian di bawah koordinasi Kemenko Marves.

Rasman sebelum dilantik menjadi Asdep, menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Jasa Kelautan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

Mengenai jabatan barunya, usai dilantik, Rasman menjelaskan, dia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir.

Sumber: Sultrakini

Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan subsidi kepada karyawan bergaji dibawah Rp5 juta. Penyaluran bantuan berdasarkan data konkrit dari Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhyiddin DJ, menyatakan subsidi gaji ini diperuntukkan karyawan swasta, pegawai Pemerintah non PNS, dan Non BUMN yang memiliki pendapatan dibawah gaji Rp5 juta, dan bakal cair dengan nominal Rp600 perbula selama empat bulan.

BPJS Ketenagakerjaan hanya menyiapkan data penerima sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Untuk Sultra penerimaan sekitar 72 ribu dan persoalan pencairan itu langsung dari Pemerintah, kita hanya operator untuk menyiapkan data yang sesuai dengan Kemenaker Nomor 14 tahun 2020,”jelasnya.

“Terkait 72 ribu penerima dari Sultra, masuk atau tidak wallahua’lam, kita tidak tahu karena bukan kami yang memutuskan,” tambahnya.

Selain itu untuk syarat penerimaan diantaranya karyawan swasta, non PNS dan non BUMN yang gajinya dibawah 5 juta, terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan sebelum bulan Juni, dan melapor nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu.

“Jadi yang terdaftar pada program BPJS ketenagakerjaan setelah bulan Juni terakhir, jadi kalau baru mendaftar dibulan Juli sudah tidak bisa mendapat bantuan upah ini,” jelasnya.

Sementara untuk output, BPJS Ketenagakerjaan memberikan daftar calon penerima bantuan subsidi upah dan penetapan ada pada kementrian pusat.

“Untuk mekanisme langsung ditransfer pada rekening masing-masing yang melaporkan rekeningnya dan dianggap memenuhi syarat,” ungkapnya

Lanjutnya, untuk penerimaan akan memberikan bantuan dana sebesar Rp 600.000 selama empat bulan. Total bantuan sebesar Rp2,4 juta akan diberikan per dua bulan dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp1,2 juta.

“Tugas kami hanya menyiapkan data dan memastikan seluruh pekerja yang memenuhi syarat kita sudah laporkan sebagai calon penerima ,”ujarnya.

Katanya, untuk pelaporan BPJS Ketenagakerjaan bukan hal luar biasa memang seluruh tenaga kerja wajib melaporkan data diri secara lengkap termaksud nomor rekening, ada atau tidak bantuan subsidi upah.

“Cuman ada kebetulan program bantuan subsidi ini, jadi yang belum terlapor nomor rekening kita mintai supaya diinput dalam akun masing-masing pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai kelengkapan data,”imbuhnya.

 

Sumber: Detiksultra

 

Kongres PAN akan digelar di Sultra

Sulawesi Tenggara. Wakil Ketua Umum PAN, Totok Daryanto mengatakan terdapat sembilan lokasi yang akan menjadi kandidat Kongres PAN pada awal 2020 mendatang.

Kesembilan lokasi tersebut yakni Sumut, Sumbar, Lampung, DKI Jakarta, Yogya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Selatan.

“Tadi sudah dikatakan ada sembilan lokasi, nanti masing-masing lokasi akan di survei,” kata Totok di lokasi Rakernas PAN, Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu, (7/12/2019).

Menurut dia dari kesemebilan lokasi tersebut Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi kandidat kuat pelaksanaan Kongres yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum PAN yang baru itu.

“Karena memenuhi kriteria prestasi, dan memenuhi kriteria buka daerah asal dari para kandidat,” katanya.

Totok mengatakan hampir semua daerah menginginkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres.

Hanya saja menurutnya, ada wacana agar Kongres PAN digelar di wilayah yang bukan menjadi daerah pemilihan Calon Ketua Umum, agar pelaksanaan Kongres berjalan netral.

Adapun sejumlah kader PAN yang digadang gadang maju dalam pemilihan yakni Zulkifli Hasan, Asman Abnur, Mulfachri Harahap, Hanafi Rais, dan Bima Arya.

“Memang ada wacana bahwa tempat kongres itu harus netral dalam arti daerah yang punya kedekatan khusus dengan calon. Itu fatsun aja. Semua saya kira setuju,” pungkasnya.

Tim GAKKUM izin GKP lengkap

Hasil Kunjungan Tim Gakkum. Tim Direktorat jenderal penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (GAKKUM) menyambangi kantor PT GKP di desa sukarela jaya kab konawe kepulauan.

Kehadiran tim Gakkum dari kementerian ini, diketahui guna melakukan verifikasi atas pengaduan laporan warga masyarakat yang menyebut bahwa PT GKP telah melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan

Dihadapan tim GAKKUM, Direktur Oprasional PT Gema Kreasi Perdana Bambang murtiyoso secara gamblang menjelaskan PT Gema kreasi perdana tidak pernah melakukan pengrusakan apalagi pencemaran lingkungan seperti apa yang di laporkan

“Bagaimana mungkin kami merusak dan mencemarkan lingkungan beraktivitas untuk menambang saja  belum, dan perusahaan kami sangat komitmen akan good minning practice “katanya selasa 17/12

Menyoal perihal perijinan pinjam pakai kawasan hutan dan perijinan lainnya, yang sempat di tanyakan oleh tim Gakkum Dir operasional PT GKP ini juga kembali menegaskan untuk persoalan ijin alhamdulillah semuanya sudah lengkap

Bambang juga mengingatkan soal ucapan presiden Jokowi saat rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) di Sentul International Covention Centre Bogor tanggal 13 November 2019 menyampaikan untuk menjaga dua agenda besar bangsa yaitu cipta lapangan kerja dan iklim investasi agar pelaku usaha dapat lebih leluasa di dalam menjalankan usahanya.

Keseriusan PT Gema Kreasi Perdana untuk berinvestasi di kabupaten konawe kepulauan tentunya tidak main main ini di buktikan dengan perekrutan ratusan tenaga kerja lokal disana dimana hal ini tentunya sudah sesuai dengan nawa cita presiden yakni menciptakan lapangan kerja,” tutur bambang murtiyoso

Tak hanya itu, bambang juga mengungkapkan beberapa program CSR PT Gema yang saat ini tengah berjalan dan menyentuh masyarakat yakni ” desa terang” dimana program ini telah berhasil menerangi ratusan rumah warga lingkar tambang serta pembagunan tower Base Transceiver Station demi memenuhi kebutuhan internet warga

Di tempat yang sama, Humas PT GKP amir karim sangat mengapresiasi atas kehadiran tim GAKKUM dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dimana kehadiran mereka bisa menyaksikan langsung sesuai kondisi yang terjadi di lapangan, “Saya yakin tim dari GAKKUM akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional,

Sementara itu Carles selaku perwakilan tim Gakkum dalam pertemuan dengan pihak perusahaan mengatakan Tujuan mereka datang untuk mengklarifikasi pengaduan dimana salah satu pengaduan bahwa PT. GKP diduga telah melakukan pencemaran lingkungan serta tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan.

Oleh perusahaan lalu memperlihatkan semua dokumen dan izin-izin sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Oprasional PT GKP 

PTPP Groundbreaking pabrik smelter

PTPP mulai Pembangunan smelter. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia telah melakukan pendandatanganan kontrak Pembangunan Pabrik Peleburan (Smelter) berteknologi Rotary Kiln Electric Furnance (RKEF) dengan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) selaku investor yang berlangsung di Kantor PT CNI Jakarta pada bulan April lalu. 

Dalam acara tersebut, Nurlistyo Hadi selaku Kepala Divisi EPC mewakili Perseroan menandatangani kontrak tersebut dimana dari CNI diwakili oleh Derian Sakmiwata selaku Direktur Utama. 

Sementara itu, Perseroan bersama PT CNI, PT PLN (Persero) serta perusahaan lain yang terlibat dalam proses pembangungan Smelter tersebut melakukan prosesi groundbreaking proyek Pembangunan Pabrik Smelter di lokasi proyek pada hari Sabtu (15/6/2019). 

Acara pemancangan tiang pertama tersebut ditandai dengan penekanan tombol bersama yang dihadiri oleh Direktur Operasi 3 Perseroan Abdul Haris Tatang, Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata, Menteri PANRB Syafruddin, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Bupati Kolaka Ahmad Safei. Selain itu, dalam pelaksanaan groundbreaking turut dihadiri oleh Jajaran Manajemen Perseroan dan PT CNI. 

Direktur Operasi 3 PTPP, Abdul Haris Tatang mengatakan bahwa dalam pembangunan proyek Smelter ini, Perseroan berperan sebagai kontraktor yang akan bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek yang akan bekerjasama dengan partner konsorsium ENFI (BUMN China) dimana Perseroan optimistis dapat menyelesaikan proyek tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan.

“Dengan keberhasilan Perseroan sebagai kontraktor EPC yang telah memiliki berbagai pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek pembangkit serta minyak dan gas, maka saat ini Perseroan mulai terjun ke area industri proses pengolahan mineral”, ujarnya, dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (17/6/2019). 

Menurut Abdul, proyek Pembangunan Smelter Feronikel yang berlokasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara ini akan menelan investasi Rp4 triliun untuk Tahap 1 dan akan dilanjutkan tahap berikutnya dengan nilai total investasi mencapai Rp14,5 triliun. 

“Pabrik Smelter yang memiliki total kapasitas sebesar 4×72 MVA ini ditargetkan akan dapat beroperasi pada tahun 2021 dan nantinya diperkirakan akan memproduksi sekitar 229.000 ton Feronikel (FeNi) setiap tahunnya dengan kadar nikel 22-24,” ucapnya. 

Ia mengungkapkan jika pembangunan pabrik Smelter ini menggunakan teknologi RKEF yang terdiri dari 4 (empat) tanur listrik jenis rectangular dimana teknologi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pembangunan Smelter Feronikel ini merupakan upaya yang dilakukan oleh PT CNI selaku perusahaan dalam negeri untuk dapat membantu meningkatkan devisa negara di sektor minerba. 

“Selain itu, dengan beroperasinya pabrik Smelter ini, penyerapan tenaga kerja di masyarakat sekitar dipastikan dapat membantu meningkatkan perekonomian,” pungkas Abdul. 

Tercatat, sampai dengan April 2019 ini, Perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp10,57 triliun atau berhasil merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 21% dari total target yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan, yaitu sebesar Rp50,30 triliun di tahun 2019. Manajemen pun optimistis target kontrak baru tahun ini akan tercapai. 

Pencapaian kontrak baru sebesar Rp10,57 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan sebesar Rp9,23 triliun dan Anak Perusahaan sebesar Rp1,34 triliun. Beberapa proyek yang berhasil diraih Perseroan sampai dengan April 2019, antara lain: RDMP RU V Balikpapan Tahap II sebesar Rp3,38 triliun, Jalan Tol Indrapura Kisaran (lanjutan) sebesar Rp3 triliun, Pesantren Mualimin Yogyakarta sebesar Rp470 miliar, Runway Soetta Section 1 (pekerjaan tambah) sebesar Rp455 miliar, Kereta Api Makassar Pare-Pare sebesar Rp450 miliar, Sapras SPBU Rest Area sebesar Rp334 miliar, RSUD Soreang sebesar Rp269 miliar, dsb. 

Sampai dengan April 2019, perolehan kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru Perseroan dengan kontribusi sebesar 65,88%, disusul oleh Swasta sebesar 25,04% dan Pemerintah (APBN) sebesar 9,08% dari total perolehan kontrak baru. Sedangkan, perolehan kontrak baru berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu: Power Plant sebesar 33,70%, Jalan & Jembatan sebesar 28,46%, Gedung sebesar 24,58%, Airport sebesar 4,31%, Railway sebesar 4,26%, Industri sebesar 3,06% dan Irigasi sebesar 1,66%.