Karyawan PT GKP di area nursery

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) meresmikan nursery pada Sabtu, 14 Januari 2023. Lahan nursery ini adalah lahan yang digunakan untuk mengembangkan bibit tanaman untuk reklamasi lahan pasca tambang. Senin (16/1).

Peresmian ini dilakukan setelah tahapan konstruksi pembangunan nursery selesai. Hadir dalam peresmian tersebut, pimpinan site PT GKP, Saman Tedja, GM Operasional, Aep Khaeruddin, Kepala Teknik Tambang, Aep Khaeruddin, Head of Site, Basri Kambatu.

Environment Superintendent Sutanto menjelaskan, saat ini bibit tanaman yang tersedia sebanyak 7.000 bibit tanaman. Ada beberapa jenis bibit tanaman seperti sengon laut, ebony, kayu batu, kayu hitam dan cemara laut. Selain itu juga disiapkan bibit tanaman buah-buahan seperti mangga, durian, dan rambutan. Bibit tanaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan reklamasi pasca tambang.

“Pembangunan nursery ini sebagai bentuk komitmen PT GKP terhadap kaidah penambangan yang baik dan benar, dengan membangun salah satu sarana nursery untuk menunjang aktivitas pertambangan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut Sutanto menjelaskan, pembangunan sarana pembibitan ini merupakan komitmen perusahaan yang mana tidak hanya fokus melakukan aktivitas penambangan semata, namun, ada tanggung jawab besar untuk mengembalikan fungsi rona awal hutan di Pulau Wawonii.

“Pembangunan pusat pembibitan (nursery) ini selaras dengan EMS atau Enviromental Management System Harita Group,” imbuhnya.

Kepala Teknik Tambang (KTT) Aep Khaeruddin optimis kedepannya nursery ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan pasca tambang melalui penanaman pohon.

“Ke depan nursery bisa menjadi wadah masyarakat untuk memperoleh bibit-bibit tanaman secara gratis, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan anak cucu kita dimasa mendatang,” harapnya.

Nursery ini dibangun bukan hanya untuk kalangan internal perusahaan saja, akan tetapi untuk masyarakat secara luas, sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan reklamasi pasca tambang.

“Salah satu tujuan kita juga untuk mengedukasi masyarakat lingkar tambang secara khusus dan masyarakat Wawonii pada umumnya bahwa perusahaan tidak hanya menambang tetapi juga peduli pada ekosistem pasca tambang melalui kegiatan reklamasi,” jelas Sutanto.

Untuk diketahui, pembangunan nursery milik PT GKP dilaksanakan sejak akhir Oktober 2022 dan selesai pada 13 Januari 2023. Lahan yang digunakan untuk program nursery ini seluas 1,2 hektare, dengan kapasitas bibit tanaman sebanyak 35.000 hingga 40.000 pohon.

Sumber: Sorot Sultra
Karyawan GKP

WAWONII- Kegiatan usaha pertambangan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan ini siap berproduksi dan berkontribusi aktif pada tahun 2023 ini, mengingat PT GKP merupakan perusahaan yang taat hukum. Tidak ada satupun ketentuan perundangan yang mengatur kegiatan usaha pertambangan yang dilanggar.

“Keberadaan PT GKP di Pulau Wawonii itu sah dan legal. Semua ketentuan perundangan dipenuhi dan dipatuhi. Tidak hanya patuh pada sisi teknis pertambangan yang diatur oleh Kementerian ESDM (kementerian teknis), tetapi juga pada sisi lain seperti pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, serta patuh pada peraturan daerah. Semuanya dipenuhi dan dijalankan sesuai ketentuan,” demikian disampaikan Legal Officer, Marlion, S.H.CMLC

Lebih lanjut ia mengatakan, PT GKP merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP), berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pria kelahiran Roko-Roko (Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara), yang telah mendapatkan sertifikasi konsultan dan pengacara pertambangan itu menjelaskan, kegiatan pertambangan PT GKP juga sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), baik nasional, provinsi maupun kabupaten. Di tingkat nasional, sudah ada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam lampiran beleid itu menegaskan bahwa Pulau Wawonii (Kab. Konawe Kepulauan), termasuk dalam wilayah pertambangan.

Pun demikian dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034. Dalam lampirannya disebutkan hanya wilayah Wakatobi yang tidak diperkenankan untuk kegiatan usaha pertambangan. Di luar wilayah tersebut, kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan.

Selain regulasi di atas, Ia juga mengungkapkan, izin kegiatan usaha PT GKP juga diberikan Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan untuk melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana yang dituangkan dalam rencana tata ruang Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2041.

PT GKP juga  sudah mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang kegiatan izin usaha pertambangan, project area dan juga pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan terminal khusus.  Perusahaan juga telah mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI tahun 2014. Dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Konawe Kepulauan pun sudah  mengeluarkan izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan dan juga kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan pertambangan.

“Dari berbagai legalitas untuk kegiatan usaha pertambangan yang sudah dikantongi PT GKP tersebut,  jelas bahwa keberadaan PT GKP di Pulau Wawonii, sudah diberikan ruang untuk kegiatan pertambangan, memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan serta izin lingkungan, sebagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,” jelasnya lagi.

Dasar hukum dan legalitas yang kuat PT GKP dalam menjalankan usaha di Pulau Wawonii, juga disampaikan Zubair Halulanga, aktivis sosial Wawonii. Menurut dia, PT GKP merupakan unit usaha dari sebuah perusahaan besar yang sudah pasti taat azas dan mematuhi ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan. Dalam menjalankan usahanya pun, PT GKP sudah pasti menjalankan kegiatan sesuai prinsip pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice). 

“Ini (GKP) bukan perusahaan abal-abal. Ini perusahaan besar yang rekam jejaknya kita tahu sangat taat dan patuh pada ketentuan perundangan,” demikian ujar dia.

Zubair yang terus mengikuti perjalanan PT GKP di Wawonii mengungkapkan, sejak mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2022 lalu, PT GKP sudah banyak merekrut karyawan dan mayoritas karyawan adalah warga lokal Wawonii. Multiplier effect kehadiran perusahaan, sangat dirasakan oleh masyarakat Wawonii. Baik dari sisi lapangan pekerjaan, kontribusi di bidang sosial kemasyarakatan, infrastruktur maupun ekonomi. 

“Jadi jelas, dari sisi legalitas, PT GKP sudah memiliki legalitas yang sah dan jelas. Manfaat kehadiran perusahaan pun jelas dirasakan,” demikian tegas dia.

Zubair, putra asli Wawonii yang juga seorang advokat tersebut menegaskan bahwa, PT GKP datang di Wawonii dengan terhormat. Semua ketentuan perundangan dipenuhi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan dijalankan. Dan sampai sejauh ini, menurut dia, tidak ada alasan baik dari sisi legal, teknis maupun sosial yang menghendaki kegiatan operasional dan izin usaha pertambangan PT GKP dihentikan dari Wawonii.

Dari sisi regulasi,  kegiatan pertambangan baik mineral maupun batubara dapat dihentikan, karena ada kondisi kahar, keadaan yang menghalangi, dan atau kondisi daya dukung lingkungan yang tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi, sebagaimana termaktub dalam Peraturan pemerintah No. 96 tahun 2021. Dari tiga kondisi tersebut, tidak satupun terjadi pada kegiatan PT GKP di Pulau Wawonii.

Marlion dan Zubair sepakat bahwa sampai saat ini, keberadaan PT GKP di Pulau Wawonii, masih berada dalam koridor ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait. Legalitas PT GKP jelas dan sah, serta manfaat kehadiran perusahaan dirasakan oleh banyak orang.

Sumber: Harian Kendari
Praktisi hukum asal Wawonii, Hasrun

Sekelompok warga yang menggugat PT Gema Kreasi Perdana (GKP), di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, kembali menuai kritik. Gugatan yang dilayangkan oleh sebagian warga tersebut terkait beberapa persoalan terhadap PT GKP. Praktisi hukum asal Wawonii, Hasrun SH, mengatakan beberapa gugatan yang dilayangkan terhadap PT GKP di PTUN Kendari, dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.

Menurut Hasrun, bahwa gugatan tersebut tidak beralasan dikarenakan penggugat mengetahui atau memahami keberadaan perusahaan sebelum terjadi penambangan. Dia menjelaskan, sebagaimana diatur dan sesuai ketentuan pasal 55 undang-undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha Negara, JO V angka 3 SEMA No.5 tahun 1986 tentang PTUN.

Dalam UU tersebut dijelaskan, bahwa mengajukan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa termasuk kewenangan mengadili ketatanegaraan dan tidak termasuk sengketa kepemilikan sah dan tidaknya suatu kepemilikan objek. “Masyarakat dan termasuk penggugat sejak 2018 sudah ada riak dan pembakaran tambang di Pulau Wawonii. jadi secara yurisdiksi hukum, masyarakat mengetahui keberadaan perusahaan tersebut,” jelasnya.

Hasrun yang juga merupakan putra asli Pulau Wawonii itu mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya di lapangan, PT GKP disebut telah mematuhi aturan perundang-undangan terkait masalah pengelolaan masalah lingkungan. Seperti yang tertuang dalam UU 32 tahun 2009 serta PP NO.101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan racun, PP No.27 tahun 2012, tentang izin lingkungan, PP No.82 tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendali pencemaran air, PP NO 41 Tahun 1999 TENTANG PENCEMARAN UDARA PP No 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/perusakan laut, PP No.46 tahun 2017 tentang instrumen lingkungan. 

“Saya berkesimpulan dalam bahwa sejauh ini belum ada yang melanggar atau dilanggar jika kita berasumsi secara hukum jika suatu perbuatan yang dilakukan oligarki. Maka hukum itu dengan sendirinya berjalan melalui penegakan. Dan dapat dibuktikan secara ilmiah, melalui pembuktian, bukan bernarasi tanpa dasar,” ungkapnya.

Sumber: METROKENDARI.ID
Hasrun, advokat senior sekaligus warga asli Wawonii

Sekelompok kecil warga yang menggugat PT GKP terkait persoalan izin tambang di PTUN Kendari belakangan ini tuai sorotan.

Pasalnya, kelompok kecil warga ini seolah mengatasnamakan warga Wawonii ini menggugat PT GKP dengan tidak memiliki dasar yang kuat, terkesan sengaja mencari-cari kesalahan perusahaan hingga diframing. 

Hal itu diungkapkan oleh Hasrun, pria yang asli pribumi, yang ikut prihatin dengan persoalan ini dan meminta agar kehadiran investasi PT GKP tidak perlu sengaja dicari-cari kesalahannya hingga harus dibesar-besarkan seperti ini. 

“Persoalan investasi PT GKP di pulau Wawonii tidak usah dibesar-besarkan, apalagi sampai menolaknya, karena keberadaannya saat ini sudah mulai terlihat dan dirasakan masyarakat, juga menjadi solusi dari pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran lokal, dimana sebagian masyarakat sudah terserap bekerja, belum lagi efek perputaran uang dan perkembangan ekonomi desa yang terlihat sangat pesat dalam 6 bulan terakhir ini, ditandai dengan mulai menjamurnya tempat-tempat kost, warung-warung makanan dan toko-toko kelontong penjual sembako yang hampir ada di setiap sudut desa,”ujar Hasrun. 

Hasrun melihat ada beberapa oknum yang selalu mengatasnamakan masyarakat. “Pertanyaannya adalah masyarakat yang mana? jangan selalu membawa-bawa nama masyarakat bila bertindak secara kelompok hanya untuk kepentingannya, saya ini warga asli Wawonii, lahir dan besar di Wawonii, tidak ada masyarakat yang resah pasca beroperasinya GKP karena benar-benar mulai terlihat membawa dampak kemaslahatan bagi orang banyak, “ ungkap Hasrun kepada media, Minggu (25 /12/2022).

Pria yang juga merupakan advokat senior itu membantah jika ada isu penolakan besar-besaran terhadap PT GKP yang belakangan sengaja dilontarkan oleh oknum masyarakat disaat pulau Wawonii sekarang dalam keadaan sangat kondusif. “Yang harusnya keadaan yang mulai membaik ini dijaga dan dipertahankan terus, jangan malah dikotori dengan tindakan-tindakan yang bisa memancing konflik yang berujung mengganggu stabilitas dan keamanan di pulau yang sudah damai dan tentram ini,” ungkapnya.

Lanjut Hasrun, terkait gugatan izin tambang yang ditujukan kepada PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara (sebagaimana diberitakan sebelumnya ), yang seolah mewakili seluruh masyarakat pulau Wawonii sangatlah tidak benar. “Tidak semua masyarakat pulau Wawonii menolak tambang, justru dampak positif dengan hadirnya tambang sekarang mulai kita rasakan, dimana sebagian yang sudah bekerja, 95% adalah putra/putri asli Wawonii,” beber Hasrun. Hal yang sama dikatakan juga oleh Sekretaris DPD JPKP Nasional Sultra, Abi Fausan yang juga asli putra Wawonii, yang menyebut Kondisi Wawonii saat ini aman dan kondusif tidak ada konflik terkait masalah PT GKP.

“Pulau Wawoni aman-aman saja, tidak usah diribut-ribukan apalagi dibesar-besarkan, karena keberadaan GKP saat ini dinilainya betul-betul sangat menghargai masyarakat lokal, dimana masyarakat mulai menyadari pentingnya investasi disaat mulai merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Sumber: METROKENDARI.ID
Pemahaman dan edukasi soal hilirisasi perlu menjadi prioritas saat ini.

Mineral adalah sebuah hal esensial bagi manusia. Kita butuh supply batubara untuk menghasilkan energi listrik.

Butuh pula olahan tembaga, nikel, dan aluminium untuk produksi kebutuhan alat-alat elektronik dan rumah tangga.

Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, kebutuhan akan mineral ini akan terus berlanjut melalui proses penambangan dari dalam bumi.

Proses inilah yang kerap menimbulkan dinamika persepsi dan respon sosial berkelanjutan di hampir seluruh lapisan masyarakat.

Yang perlu disadari manusia, operasi pertambangan pastilah mengubah bentang alam karena apa yang diambil berada di bawah permukaan bumi.

Namun demikian, perubahan bentang alam bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Mengikuti berbagai aturan dan regulasi pemerintah, serta kebijakan tambang “Good Mining Practice”, proses pertambangan sangat mampu diatur hingga tidak merusak dan mampu dikembalikan ke kondisi bentang alam sebelum dilakukan penambangan.

Akan tetapi, bagi sebagian besar orang, istilah “tambang merusak” masih menjadi konsepsi pemahaman yang mengakar.

Salah satu penyebabnya adalah kekurangtahuan. Kurangnya pengetahuan tentang apa itu tambang, seperti apa teknik pertambangan dan metalurgi, apa itu reklamasi, serta masih banyak lagi ketidaktahuan yang berkaitan dengan dunia tambang.

Masalah ini adalah PR besar bagi para praktisi, akademisi, dan pemerhati dunia pertambangan dan metalurgi, khususnya di Indonesia. Mereka seharusnya menjadi garda terdepan dan pertama yang harus berperan sebagai Ambassador atau Duta dalam menjelaskan dan mengedukasi masyarakat awam.

Fakta bahwa Indonesia termasyhur dengan julukan “Zamrud Khatulistiwa” harus menjadi pedoman. Secara keseluruhan, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-6 dunia untuk sumber kekayaan alam. Salah satunya adalah nikel, yang menempati urutan pertama dunia.

Sumber daya inilah yang perlu dimanfaatkan melalui hilirisasi untuk dapat tetap maju secara ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, hingga mendorong daya saing negara secara global.

Keawaman masyarakat akibat kurangnya edukasi mengenai Good Mining Practice dapat menimbulkan keraguan dan ancaman pada investor, khususnya para investor yang berpotensi mendorong hilirisasi tambang.

Tentu hal ini juga turut mempengaruhi kecilnya peluang adanya lapangan kerja tambahan, khususnya di daerah-daerah tambang yang seringnya berada di remote area.

Pemahaman dan edukasi soal hilirisasi perlu menjadi prioritas saat ini. Hilirisasi, baik yang dilakukan satu tahap maupun beberapa tahap, bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau komoditi, sehingga nilai ekonomi dan daya gunanya meningkat lebih tinggi dari sebelumnya.

Aktivitas ini dapat dipastikan memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian dan sosial, baik bagi daerah operasional, pusat, maupun daerah non-operasional.

Jika Indonesia bisa semakin mendekati proses hilir, maka akan ada akselerasi yang terjadi dari sisi industri pertambangan.

Pertama, Indonesia tidak akan membatasi impor, karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga distribusi uang hanya akan ada di Indonesia.

Kedua, penelitian dan pengembangan terkait pengolahan mineral semakin baik dan banyak dilakukan.

Ketiga, industri ini mendorong percepatan pemerataan pembangunan ekonomi daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dan keempat sekaligus yang terakhir, yakni perluasan lapangan kerja masyarakat.

Salah satu proyek hilirisasi tambang di Indonesia telah dilakukan dan berdampak positif besar tercermin oleh Grup Harita Nickel.

Proses hilirisasi tambang, khususnya bijih nikel, saat ini tengah beroperasi di Pulau Obi yang menghasilkan feronikel dan nikel sulfat. Bijih nikel tersebut dipasok dari proses penambangan di Pulau Obi, Maluku Utara dan Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

PT Gema Kreasi Perdana (GKP), salah satu perusahaan dari Grup Harita Nickel di Pulau Wawonii sebagai salah satu pemasok utama bijih nikel untuk proses hilirisasi, telah menanamkan prinsip Good Mining Practice selama penambangan berlangsung.

Pertambangan di Pulau Wawonii ini menjadi salah satu kontribusi peningkatan ekonomi yang sangat signifikan saat ini, baik untuk masyarakat sekitar, pemerintah daerah, maupun negara.

Sumber: Suara Kendari
industri nikel dapat menjadi andalan Indonesia di masa depan.

Industri nikel dinilai mampu menopang pendapatan negara di tengah ancaman resesi ekonomi global pada 2023. Pengamat energi dari Alpha Research Ferdi Hasiman mengatakan, industri nikel memang dapat menjadi andalan Indonesia di masa depan.

Hal ini mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020 di mana Indonesia memiliki cadangan nikel 72 ton Ni, atau 52% dari total cadangan nikel dunia.

“Indonesia ini merupakan penghasil nikel terbesar di dunia, sehingga jelas potensi dari sektor ini sangat besar,” kata Ferdi.

Meski demikian, lanjutnya, potensi yang sangat besar tersebut perlu dikelola secara profesional dan transparan, sehingga Indonesia benar-benar diuntungkan dengan sektor nikel.

“Jangan sampai cadangan nikel dan potensi yang besar ini hanya dinikmati segelintir pihak,” ujarnya.

Ferdi memberi sejumlah catatan untuk pemerintah agar potensi nikel ini dapat dikelola secara maksimal. Salah satunya penertiban tambang ilegal yang ada di daerah penghasil nikel. Selain itu, regulasi di sektor hilir juga perlu diperjelas, sehingga hilirisasi nikel bisa lebih banyak dikelola oleh Indonesia.

“Perlu juga diperhatikan tata kelola niaga mengenai harga nikel, dan juga antara pemerintah pusat dan daerah harus diatur sistem bagi hasil yang jelas,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel memberi dampak positif pada perekonomian di Maluku Utara. Ekonomi di Maluku Utara tumbuh hingga 27% tahun ini akibat hilirisasi nikel.

“Saya cek berapa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara 27 persen dari mana ini saya cek. Bisa angka 27 dari mana, saya awal enggak percaya, setelah saya cek oh benar dulu ekspornya nikel hanya mentahan, sekarang sudah ada industri smelter di sana,” kata Jokowi dalam UOB Economic Outlook 2023.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan Maluku Utara Januari hingga Agustus 2022 sebesar USD3.212,88 juta. Sementara, ekspor golongan besi, baja, dan nikel tercatat tumbuh 10,34% month on month, terbanyak atau 100% ke Tiongkok.

Sementara itu Head of External Relation Harita Nickel Stevi Thomas mengatakan bahwa pihaknya kini tengah menggenjot produksi nikel yang ada di wilayah Maluku Utara guna memanfaatkan potensi serta peluang yang ada.

Stevi menegaskan Harita Nickel sangat mendukung kebijakan hilirisasi nikel dari pemerintah dan berupaya memenuhi kebutuhan pasokan nikel di Indonesia. “Harita Nickel telah berkontribusi untuk mendukung Pemerintah dalam Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,” kata Stevi.

Sumber: Okezone
Nikel laterit yang berada di Indonesia bagian timur

Akhir-akhir ini industri nikel ramai diperbincangkan publik karena semakin tingginya tren pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik di dunia.

Nikel sebagai salah satu komponen penting dalam baterai kendaraan listrik meningkat permintaannya hingga 3,04 juta ton pada tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 2,77 juta ton pada tahun 2021.

Fenomena ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara strategis yang dipandang dunia. Indonesia terkenal dengan komoditas nikel terbesar di dunia, baik dari sisi produksi maupun sumber dayanya.

Pada akhir tahun 2021, tercatat bahwa Indonesia telah memproduksi nikel sebesar 1.000.000 ton.

Total sumber daya nikel Indonesia per tahun 2020 mencapai 143 juta ton nikel dengan persebarannya secara umum dominan berada di Indonesia bagian timur.

Secara jenis, nikel yang berada di Indonesia bagian timur ini adalah tipe nikel laterit. Tipe ini dapat diolah, baik menggunakan teknologi pirometalurgi yang umumnya menghasilkan feronikel dan NPI maupun hidrometalurgi yang menghasilkan MHP.

Sentrum nikel yang dominan terpusat dan tersebar di Indonesia bagian timur bukanlah tanpa alasan.

Disana bijih nikel tipe laterit terbentuk dari proses pelapukan secara mekanik dan kimiawi yang berkepanjangan dari batuan dasar ultramafik berupa peridotit sebagai pembawa unsur nikel dan umumnya terjadi di daerah tropis dan subtropis, seperti New Caledonia, Australia, Filipina, dan Indonesia.

Pembentukan endapan nikel laterit berasal dari batuan peridotit yang mengalami proses pelapukan secara terus-menerus, sehingga menghasilkan mineral-mineral baru.

Pada profil lapisan bijih nikel laterit, semakin ke bawah/dasar, kandungan nikel, magnesium dan beberapa unsur lainnya semakin tinggi.

Mengacu pada formasi batuan di Indonesia, endapan nikel laterit sebagian besar terbentang di wilayah Indonesia Timur, mulai dari Pulau Sulawesi, Provinsi Maluku Utara, dan Pulau Papua dengan sebagian kecil ada di Provinsi Maluku dan Pulau Kalimantan.

Beberapa wilayah terbesar penghasil nikel di Indonesia dengan contoh perusahaan pengelolanya adalah sebagai berikut.

Sulawesi Tenggara : PT Antam UBPN, PT Macika Mada Madana (MMM),

PT Gema Kreasi Perdana (GKP)

Maluku Utara : PT Trimegah Bangun Persada (TBP),

PT Gane Permai Sentosa (GPS), PT Megah Surya Pertiwi (MSP)

Sulawesi Tengah : PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP),

PT Sulawesi Mining Investment

Sulawesi Selatan : PT Vale Indonesia, PT Ceria Nugraha Indotama (Cerindo)

Sumber: Radar Sultra
Tim kuasa hukum PT GKP mengikuti sidang gugatan 30 orang warga Wawonii di PTUN Kendari

Kuasa Hukum PT. Gema Kreasi Perdana (PT. GKP) Brigjen Polisi (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit SH.MH. Advokat dan juga Ketua Umum DPN Gepenta, bersama tim H. Supono, SH, MH., H. Abdul Razak Naba, SH, MH., dan Muamar Lasipa, SH, MH. turut mengikuti Sidang Gugatan 30 orang Masyarakat Wawonii yang menunjuk Kuasa Hukumnya Prof Denny Indrayana SH. LLM. P.Hd, Cs. Bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

Dalam gugatan Masyarakat Wawonii yang kuasa hukumnya Prof Denny Indrayana, menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai Tergugat. Memohon kepada PTUN Kendari agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. GKP dicabut, yang telah mendapat izin Kuasa Pertambangan bulan Januari tahun 2007 dari Bupati Konawe pada waktu itu sebelum ada pemekaran terbentuknya Kabupaten Wawonii Kepulauan.

Menurut Dr Parasian Simanungkalit SH.MH. Kuasa Hukum PT GKP, bahwa izin perpanjangan IUP yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP Sultra sudah benar dan berdasar hukum. Karena penggugat berlandaskan UU no 27 Tahun 2007 Junto UU no. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (UUPWP3K).

Dengan adanya Omnibus Law dibuatlah perpendekan pengurusan izin dalam satu atap, sehingga tadinya izin dari beberapa Instansi menjadi disatukan dalam satu kantor disebut DPMPTSP. Izin Usaha Pertambangan PT. GKP telah terbit sebelum UU no. 7 Tahun 2007 tentang PWP3K terbit. Maka Pulau Wawonii pada waktu itu masih dalam wilayah Kabupaten Konawe. Sehingga bukan wilayah pesisir dan Pulau Pulau Kecil pada waktu itu.

Oleh karena itu penggugat lupa akan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 bahwa Undang Undang tidak boleh berlaku surut. Ini artinya bahwa kalau sudah ada Ijin Usaha Pertambangan terbit sebelum UU yang mengatur kemudian, seperti UU PWP3K, tidaklah dapat membatalkan IUP yang sudah terbit sebelum Undang Undang itu terbit.

Oleh karenanya Pemerintah hanya dapat melanjutkan atau memperpanjang Ijin Usaha Pertambangan milik PT. GKP yang sudah ada, tidak menghentikan atau mencabut Ijin Perusahaan Pertambangan yang telah beroperasi dan berhasil usaha pertambangannya.

Karena Bumi dan air dikuasai sepenuhnya oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar besar kepentingan rakyat.

Kalau dihentikan Ijin Usaha Pertambangan berapa besar kerugian Negara dan Perusahaan. Lebih lebih lagi berapa banyak Karyawan yang menjadi pengangguran dan bagaimana nasib keluarga Karyawan.

Para penggugat 1 sampai 30 tidaklah pihak yang dirugikan oleh PT GKP, seperti contoh Ada seorang ibu yang punya anak 3 orang mencantumkan tanahnya masing2 mempunyai 8.000 an M2, tanahnya, padahal yang punya tanah atas nama ibunya, anaknya yang 3 orang tidak ada tanahnya 8.000an M2. Kita harapkan Majelis Hakim TUN Kendari dapat mendalami dan menilai legal standing para penggugat.

Dengan kehadiran PT GKP di Wawonii maka pendapatan Negara bertambah, Negara membutuhkan biaya besar untuk pembangunan Bangsa dan Negara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat adil dan makmur, tambah Parasian Simanungkalit. Demikian juga PAD atau Pendapatan Daerah akan meningkat bertambah, serta ekonomi rakyat sekitar tambang meningkat dengan adanya Warung bertambah banyak tempat belanja karyawan, petani sayur bertambah untuk di jual ke Perusahaan, Nelayan menangkap ikan ada tempat jual ke Perusahaan untuk bahan makanan pokok tiap hari.

“Yang menggelikan saya, bahwa ada dalam gugatan membuat kalimat yang mengintimidasi dan menakut nakuti Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa Pulau Wawonii adalah tempat pengungsian dan pelarian anggota DII dan TII, pada waktu yang lalu maksudnya kita tau pasukan dari Pemberontak Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar. Peristiwa itu telah lama dan masa awal Kemerdekaan dan itu sudah berlalu jangan dikaitkan dalam perkara gugatan ini. Konotasi kalimat ini bisa diartikan dimasukkan dalam gugatan kalau Majelis Hakim membacanya, merasa takut kalau menolak gugatan itu, kalau ditolak gugatan maka seolah olah akan ada pemberontakan atau perlakuan Anarkis oleh para penggugat kepada Majelis Hakim TUN. Hal ini perlu diatensi oleh Majelis Hakim TUN untuk mengabaikannya,” tegas Dr Parasian.

Parasian bilang, pihaknya tidak percaya akan hal ini dan wajib dibantah. Bahwa masyarakat pulau Wawonii menganut adat yang berhati baik dan berbudaya luhur Pancasila. Jangan penggugat yang terdaftar 30 orang dan kuasa Hukumnya Prof Denny Indrayana mantan Wamenkumham yang lalu, mengintimidasi dan mengancam seperti itu tidak tepat ditimbulkan dalam gugatan ke Pengadilan. Sejatinya dalam menegakkan hukum janganlah ada ancaman tersembunyi dalam gugatan.

“Oleh karena itu saya selaku kuasa hukum PT GKP agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini jangan takut menolak gugatan penggugat,” terang Dr. Parasian Simanungkalit SH.MH Rabu sore (21/9/2022) usai Sidang di PTUN Kendari.

Sumber: Karya Sultra
Smelter Nikel HPAL generasi ketiga

Indonesia saat ini menjadi produsen terbesar dunia untuk komoditas nikel. Per 2021 saja, Indonesia telah berhasil memproduksi nikel sebesar 1 juta ton. Jumlah kenaikan produksi ini tidak terlepas dari Indonesia yang saat ini menggunakan teknologi berbasis pirometalurgi dan hidrometalurgi.

Teknologi pirometalurgi atau biasa kita sebut smelting (peleburan) sudah digunakan di PT Antam yang menghasilkan Fe-Ni, PT Vale yang menghasilkan Ni Matte, dan PT IMIP yang menghasilkan NPI. Akan tetapi, proses tersebut memerlukan energi yang sangat tinggi dan hanya bisa mengolah bijih nikel tipe saprolit.

Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkanlah teknologi hidrometalurgi, salah satunya adalah HPAL (High Pressure Acid Leaching) yang mampu mengolah bijih nikel limonit dengan kebutuhan energi yang lebih kecil.

HPAL melibatkan proses pelindian pada temperatur dan tekanan yang tinggi (240-270°C, 33-55 atm). Teknologi ini pertama kali diterapkan di Cuba pada tahun 1959 dan tahun 2000 oleh 2 perusahaan yang berbeda, kemudian tiga perusahan di Australia menggunakan teknologi ini mulai tahun 1988-1999, serta di Filipina.

Dari semua proyek tersebut, hanya di Cuba dan Flipina yang berhasil dengan baik mengoperasikannya. Sumitomo, perusahaan investasi bisnis dan perdagangan global asal Jepang di Pulau Palawan, menggunakan teknologi HPAL generasi ketiga dan telah berhasil dengan baik yang menyempurnakan teknologi sebelumnya.

Teknologi generasi ketiga ini telah mengadopsi sistem pengendalian lingkungan yang efektif, yang ditandai dengan lebih sedikitnya jumlah sisa proses yang dibuang jika dibandingkan dengan proses teknologi generasi HPAL sebelumnya, termasuk terhadap proses peleburan.

Karena efektivitasnya dalam pengendalian lingkungan, teknologi HPAL generasi ketiga ini dikenal juga dengan sebutan “Proses Hijau”.

Di Indonesia, teknologi ini telah dikembangkan dan diimplementasi. Teknologi HPAL dari China berhasil dikembangkan di Pulau Obi di bawah PT Halmahera Persada Lygend (HPL), salah satu perusahaan milik Harita Nickel yang saat ini sudah beroperasi dengan kapasitas pengolahan pabrik sebesar 8,5 juta ton bijih.

HPAL yang dikembangkan menggunakan teknologi generasi ketiga, yakni generasi versi terbaru dan tercanggih.

Dengan kapasitas pengolahan pabrik sebesar 8,5 juta ton bijih per tahun, PT HPL menghasilkan produk akhir berupa nikel sulfat (NiSO4.7H2O) dan kobalt sulfat (CoSO4.7H2O) yang kadar Ni dan Co masing-masing 21% dan 20%. Dengan kapasitas yang besar tersebut, diperlukan pula pasokan bijih yang besar pula.

Pasokan bijih nikel untuk PT HPL saat ini berasal dari PT Trimegah Bangun Persada, PT Gane Permai Sentosa, PT Jikodolong Megah Pertiwi, PT Obi Anugerah Mineral, dan PT Gema Kreasi Perdana.

Dengan adanya teknologi HPAL ini, diharapkan Indonesia mampu untuk menjaga komitmen dalam memproduksi nikel dengan cara yang efektif, efisien, dan tentunya ramah lingkungan demi visi pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Kendari Aktual
Kuliah tamu dengan tema Hilirisasi Nikel untuk Nilai Tambah digelar di kampus Universitas Halu Oleo.

Kendari – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, menggelar kegiatan Kuliah Tamu.

Kegiatan perdana ini mengangkat tema “Hilirisasi Nikel Untuk Nilai Tambah” yang digelar di kampus UHO, pada Jumat (2/9/2022) pagi.

Materi Kuliah Tamu ini diisi oleh tiga orang pemateri diantaranya Dr. Ing Zulfiadi Zulhan (Kepala Laboratorium Pirometalurgi ITB), Dr. Ir Muhammad Hanafi (Ketua Badan Kejuruan Teknik Metalurgi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Indi Aulia Rahman (Senior Strategic Communication PT GKP).

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan agar seluruh civitas akademika UHO mampu memiliki pemahaman komprehensif tentang urgensi dari visi besar Indonesia dalam mendorong hilirisasi tambang, khususnya nikel.

Serta, menjadi “Duta” untuk mensosialisasikan besarnya peran nikel dalam proses peningkatan nilai ekonomi dan sosial bagi Republik Indonesia.

“Saat ini, Indonesia mampu meningkatkan produksi nikel dari 100 ribu ton menjadi 1 juta ton hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Signifikansi angka tersebut perlu menjadi catatan. Kita perlu fokus untuk mengembangkan potensi nikel Indonesia, terutama di daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ujar Dr. Ing Zulfiadi Zulhan.

Sementara itu, Dr. Ir Muhammad Hanafi dalam materi yang dibawakan menjelaskan, masih banyak yang belum paham terkait hilirisasi pertambangan. Sehingga perlu intens dilakukan edukasi terhadap masyarakat.

“Walaupun ada istilah jika pertambangan adalah peradaban, permasalahan hilirisasi tambang masih saja dipicu dari ketidaktahuan mengenai teknik pertambangan dan metalurgi. Ini yg perlu kita semua minimalisir melalui edukasi berkelanjutan,” kata Hanafi.

“Tantangan hilirisasi ke depan muncul dari kompleksitas pembangunan pabrik dan net zero emission. Kondisi ini membutuhkan komitmen kuat dan harmonisasi multi disiplin ilmu. Disinilah peran besar para ahli metalurgi dan pertambangan dibutuhkan sebagai “duta besar” industri nikel. Mereka adalah human capital untuk menghadapi serangkaian tantangan hilirisasi tambang,” tambahnya.

Senior Strategic Communication PT GKP, Indi Aulia Rahman berharap kolaborasi dalam kegiatan seperti ini dapat terus berjalan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi terkait pertambangan.

“Kolaborasi berkelanjutan dengan institusi pendidikan menjadi salah satu misi penting kami. Dalam hal ini, UHO dan PT GKP berkomitmen untuk membuka seluas-luasnya ruang diskusi dan edukasi bagi mahasiswa, khususnya berkaitan dengan industri nikel dan pertambangan. Kami berharap kuliah tamu ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua,” ucap Indi.

Kegiatan kolaborasi yang digelar oleh PT GKP ini mendapat apresiasi dari pihak Kampus UHO. Hal ini diungkapkan oleh perwakilan Kampus UHO, Erwin.

“Kami dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO, khususnya jurusan teknik pertambangan berterima kasih kepada PT GKP yg telah menghadirkan para narasumber yang kompeten terkait hilirisasi nikel. Ditambah lagi kegiatan kuliah tamu ini akan berkesinambungan dengan narasumber dari PT GKP. Harapannya kegiatan ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi mahasiswa pertambangan,” ungkap Erwin.

Sumber: Harian Kendari