Perwakilan Inspektur Tambang saat menghadiri RDP di DPRD Sultra tentang PT GKP

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) untuk membahas persoalan yang terjadi di Desa Sukarela Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Pada RDP itu, juga hadir Wakil Bupati Konkep, Muhammad Andi Lutfi Hasan, Kepala Bappeda Konkep Safiuddin Alibas, perwakilan Dinas ESDM dan Inspektur Tambang.

Satu persatu pihak memaparkan terkait legalitas dokumen dan perizinan yang dimiliki oleh PT GKP. Pemaparan pertama disampaikan oleh perwakilan Dinas ESDM Sultra yang menjelaskan bahwa PT GKP telah memiliki RKAB secara resmi sejak 17 Februari 2022.

Penyampaian selanjutnya oleh perwakilan Inspektur Tambang, juga menyebut tidak ada persoalan terkait masalah perizinan yang dimiliki oleh PT GKP.

“Untuk RKABnya mereka sudah memiliki secara resmi sejak 17 Februari 2022. Selain itu, terkait teknis untuk semua perizinannya mereka legal dan diizinkan untuk melakukan pertambangan,” kata Perwakilan Inspektur Tambang, Desi saat RDP di DPRD Sultra, Selasa (8/3/2022).

Desi menyebutkan, terkait izin PT GKP tidak ada permasalahan. Bahkan, mulai dari izin lingkungan, koridor dan lain-lainnya semua telah lengkap berdasarkan dari hasil pemeriksaan kami.

“Semua sudah ada, mulai dari izin Tersus, IPPKH dan seluruh yang berkaitan dengan teknis dan telah clear,” jelasnya.

Sementara itu,  Ketua Komisi III Suwandi Andi juga menyimpulkan hasil RDP dan memberikan catatan terkait investasi pertambangan yang dijalankan oleh PT GKP.

“Legalitas PT GKP tidak ada yang bermasalah dan lengkap. Bila dipersilahkan PT GKP beroperasi, dengan catatan tidak ada masyarakat yang tersakiti atau dirugikan,” ucapnya.

Sumber: Metro Kendari
Pelatihan peningkatan produk UMKM Binaan PT GKP di Kabupaten Konawe Kepulauan

PT. Gema Kreasi Perdana melalui kelompok binaan CSR UMKM Samaturu dan Mohawi ikut dalam pelaksanaan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan dilaksanakan  pada tanggal 23-24 Juni 2022,di Balai Desa Langkowala Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kegiatan yang diikuti seluruh Pelaku Industri Rumah Tangga (P-RTP) se-Kabupaten Konawe Kepulauan ini bermaksud sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas produk industri rumah tangga juga salah satu syarat untuk mendapatkan ijin edar produk PIRT.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan H. Sastro, SE. Dia berharap, melalui kegiatan pelatihan ini, produk UMKM Kabupaten Konawe Kepulauan, bisa membuat produk yang aman, dan menarik bagi konsumen.

“Sebagai upaya peningkatan ekonomi UMKM, maka kita perlu meningkatkan mutu dan kualitas produk UMKM supaya terlihat menarik dan aman bagi masyarakat,” kata Hastri saat memberi sambutan membuka acara Pelatihan, Jumat, (24/6/2022).

Turut hadir dan ikut mengisi materi dalam pelatihan tersebut Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Drs. Yoseph Nahak Klau,Apt.,M. Kes.

Yoseph mengatakan, untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk pangan, perlu diperhatikan agar masyarakat sebagai konsumen aman.

“Tujuan dari pelatihan ini supaya para peserta tahu bagaimana cara melakukan pengolahan pangan sesuai standar yg baik dan benar,” tuturnya saat memberikan materi kepada peserta pelatihan.

Peserta diajarkan pengetahuan terkait keamanan pangan olahan, bahan tambahan pangan yang aman, cara pengemasan produk, dan perijinan produk UMKM.

Ikut mendampingi kelompok UMKM binaan PT. GKP Hindris Jawananda staf CSR mengatakan, kegiatan ini sangat berguna untuk meningkatkan ekonomi pelaku UMKM.

“(Kegiatan) ini sangat membantu dan berguna bagi UMKM dalam syarat mendapatkan ijin edar untuk Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), supaya pemasaran produk bisa lebih luas dipasarkan dengan kualitas yang baik, dan dapat meningkatkan ekonomi pelaku usaha UMKM,” ucapnya.

Para peserta menampilkan masing-masing produk UMKM dengan kemasan yang bervariasi dan menarik, sambil di evaluasi oleh BPOM untuk label pangan sesuai aturan dan standar yang sudah ditentukan.

Salah satu peserta dari kelompok UMKM Samaturu produk kacang mete binaan PT. GKP, Ibu Ma’nawia sangat senang dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya sangat senang dan berterima kasih bisa ikut pelatihan keamanan pangan, karena banyak ilmu yang bisa kita terapkan dalam usaha,” ungkap dia.

Sumber: Radar Sultra
Rekonsiliasi damai PT Gema Kreasi Perdana dengan warga Roko-Roko Raya Pulau Wawonii

Perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menggelar rekonsiliasi damai bersama ratusan warga Roko-Roko Raya Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) di salah satu hotel di Kendari pada Rabu, 13 April 2022.

Rekonsiliasi damai ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT GKP dan warga lingkar tambang.

Hadir menyaksikan rekonsiliasi damai yakni Bupati Konkep Amrullah, Wakil Bupati Konkep Andi Muhammad Lutfi, Ketua DPRD Konkep Ishak, Direktur PT GKP Bambang serta stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya, Direktur PT GKP, Bambang mengatakan, agenda rekonsiliasi damai bersama warga lingkar tambang ini, tidak terlepas peran pemerintah daerah (Pemda) Konkep hingga terlaksana dengan sukses.

Tentu yang lebih membahagiakan lagi, terlaksananya kegiatan ini atas dasar inisiatif dan antusias warga lingkar tambang guna melakukan islah atau perdamaian.

“Kita ingin semuanya baik-baik, pak Wakil Bupati turun ke lapangan bagaimana memediasi dan mengkomunikasikan dan juga support pak Bupati tentunya dan pada akhirnya kita semua berkumpul. Insya Allah semua ini akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, kehadiran PT GKP bukan untuk menyengsarakan masyarakat, melainkan membawa kemaslahatan dan manfaat positif untuk masyarakat tentunya.

Bambang meminta kepada seluruh pihak agar mendukung investasi yang dibawa di Pulau Wawonii. Pihaknya hanya ingin melaksanakan aktivitas dengan damai, aman dan tentram.

“Kami ingin memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat sekitarnya dengan apa yang kami kerjakan dengan niat yang tulus,” katanya.

Soal polemik kehadiran PT GKP, kata Bambang itu biasa terjadi dan bagian dari dinamika.

Dia memaknai tidak ada gading yang tak retak, tidak ada pula manusia yang sempurna.

Melalui kesempatan ini, mewakili PT GKP ia memohon maaf sebesar-besarnya jika kehadiran mereka sempat membuat tali persaudaraan masyarakat terpecah.

Dengan demikian melalui konsiliasi damai ini menjadi langkah awal perdamaian antara PT GKP dan masyarakat lingkar tambang.

“Mudah-mudahan melalui forum ini semua kita saling meyayangi, berjalan beriringan guna mencapai satu tujuan. Semoga ke depan hubungan emosional kita makin baik. Ketika kami salah maka tegurlah kami dengan cara yang baik,” jelasnya.

Ia menambahkan dengan perdamaian ini, PT GKP dapat membawah Kabupaten Konkep menjadi daerah yang sejahtera dan bisa sejajar dengan daerah lainnya.

Sementara itu, Bupati Konkep, Amrullah mengapresiasi upaya PT GKP dalam melakukan rekonsiliasi kepada warga Roko-Roko Raya, yang selama ini ada riak-riak.

“Riak-riak ini sebenarnya tidak begitu signifikan, sehingga upaya PT GKP ini benar-benar saya apresiasi,” beber Amrullah.

Untuk itu, ia berharap kedepannya tujuan perdamaian ini membawa dampak positif dan tali silaturahmi antar masyarakat dan PT GKP terus berjalan dengan baik.

Tentunya capaian ini, bagi Bupati Konkep sesuatu yang dianggap sebagai modal awal pemerintah melakukan pendekatan pembangunan di tengah masyarakat.

Yang menjadi fokusnya, kini bagaimana mengawal secara bersama proses investasi PT GKP di Pulau Wawonii, sehingga benar-benar membawa dampak besar untuk kemaslahatan masyarakat.

“Mari kawal investasi PT GKP demi mewujudkan kabupaten sejahtera dan mandiri, yang tidak selalunya berharap dengan asupan dari pemerintah pusat,” tukasnya.

Sumber: Tenggara News
Penanaman pohon oleh GM Operasional dan Head of Site PT GKP

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) sudah menggelar peringatan Hari Lingkungan Hidup dengan melakukan penanaman pohon di seputar ibukota Langara. Hal serupa juga dilakukan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yakni PT. Gema Kreasi Perdana (GKP). Ragam kegiatan dilakukan Manajemen GKP sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan hidup. GKP menyadari bergerak di bidang pertambangan bukan berarti mengabaikan lingkungan, justru memanfaatkan lingkungan sebagai sumber penghidupan yang dikelola secara baik dan berkelanjutan.

Olehnya, melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diperingati tiap tahun sebagai pengingat bahwa ada kepentingan yang terus dijaga, yakni kepentingan perusahaan, juga kepentingan masyarakat. GKP perusahaan swasta yang berkomitmen kuat memberikan kontribusi besar kepada negara serta menjaga lingkungan sekitar tambang.

“Lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan usaha pertambangan. Tidak hanya persoalan lingkungan di wilayah tambang tetapi juga urusan lingkungan di sekitar tambang,” Head of Site, Basri Kambatu saat memberi sambutan.

Kegiatan peringatan itu dimulai dengan aksi bersih-bersih lingkar tambang, penanaman pohon di lingkar tambang, sekolah dan penanaman pohon di desa sekitar. Selain itu pihak GKP juga membagikan ting sampah di sekolah dasar serta memberikan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Pengelolaan lingkungan di wilayah Tambang, tambah Basri, dimulai sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan, saat kegiatan, maupun pasca tambang. Komitmen ini diperlihatkan dengan dana jaminan reklamasi yang disetor di awal, sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Peringatan itu berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 19-21 Juni 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Site PT Gema Kreasi Perdana, GM Operasional Saman Tedja, Head of Site Basri Kambatu dan Kepala Teknik Tambang Aep Haeruddin.

Kegiatan diawali di kantor dan tempat tinggal karyawan, pada 17 Juni 2022,berupa bersih -bersih sampah di seluruh area tempat tinggal karyawan,pantai dan jetty. Selain karyawan GKP kontraktor dan masyarakat sekitar juga ikut terlibat dalam kegiatan ini.

GKP memiliki komitmen yang kuat terhadap aspek lingkungan. Manajemen baik di Jakarta maupun di site, akan selalu mendukung kegiatan yang bertalian dengan membangun kesadaran lingkungan di masyarakat, ” tambah Aep Haeruddin, Kepala Teknik Tambang.

Selanjutnya, perayaan Hari Lingkungan Hidup itu dilakukan di SDN 04 Wawonii Tenggara yang berlokasi di Desa Dompo-Dompo. Kegiatan berupa penyuluhan tentang kesadaran tentang sampah dan bahaya bagi lingkungan, pemilihan dan pengelompokkan sampah dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini melibatkan murid dan guru di lingkungan sekolah.

Perwakilan PT GKP, camat, dan guru di SDN 4 Wawonii Tenggara
Penyuluhan dampak, pemilihan, dan pengelompokkan sampah di SDN 4 Wawonii Tenggara

“Masalah lingkungan adalah masalah kita bersama. Kegiatan ini sangat positif, baik bagi siswa maupun bagi masyarakat,” kata Irsyan, Guru SMPN 04 Wawonii Tenggara, mewakili Kepala Sekolah.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kami berharap, kegiatan melahirkan kesadaran sejak dini bagi para siswa untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah berdasarkan jenisnya, ” Demikian disampaikan Camat Wawonii Tenggara yang diwakili Sekretaris Camat, Hadrawing.

Hal senada juga disampaikan Kepala Sekolah SDN 04 Wawonii Tenggara, Riska Wardani. Menurut dia, kegiatan ini sangat positif bagi para siswa dan ia berharap, bisa terus bersinergi untuk kegiatan-kegiatan lainnya di masa mendatang.

Selain kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan penanaman pohon di lingkungan sekolah. Pada kegiatan yang sama perusahaan juga menyerahkan tempat sampah untuk ditempatkan di sekolah.

Kegiatan selanjutnya pada 21 Juni 2022,dilaksanakan di SMPN 04 Wawonii Tenggara di Desa Sainoa Indah. Setelah kegiatan penyuluhan dilanjutkan bersih-bersih pantai dengan melibatkan siswa, guru dan masyarakat Nambo Raya dan penanaman pohon di sekitar pantai Sainoa Indah.

Sumber: Karya Sultra
Tokoh masyarakat Roko-Roko Raya, Kabupaten Konkep, Abaruddin

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) baru saja menggelar rekonsiliasi damai bersama warga lingkar tambang Roko-Roko Raya, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) pada tanggal 13 April 2022.

Salah satu tokoh masyarakat Roko-Roko Raya, Abaruddin mengatakan menyambut baik upaya rekonsiliasi damai dengan warga yang berada di wilayah konsesi tambang PT GKP.

“Baiknya juga, pemerintah langsung turun ke lokasi menyampaikan ke warga mengenai duduk persoalan antar PT GKP dengan warga,” ujar dia.

Lebih lanjut, pria berkumis tebal ini bilang bahwa dirinya tidak menapikan jika PT GKP telah membawa dampak positif terhadap kepentingan masyarakat.

Sejak kedatangannya tiga tahun lalu, keberadaan PT GKP di Kabupaten Konkep khususnya di sekitaran wilayah Roko-Roko Raya, masyarakat sudah merasakan dampaknya.

Mulai dari lapangan pekerjaan di mana warga disana direkrut untuk bekerja di perusahaan, bantuan baik sembako maupun bantuan menyangkut kepentingan masyarakat.

“Mereka (PT GKP) sudah melakukan yang terbaik, hanya memang masih ada masyarakat yang tidak sepaham,” katanya.

Menyangkut sikap masyarakat yang sempat menolak kehadiran perusahaan anak Harita Group itu, saat ini kata Abaruddin masyarakat mulai memahami secara menyeluruh.

Namun penting saat ini, tambah dia, peran penting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep dalam mengkonsolidasikan agar persatuan masyarakat kembali seperti semula.

Sehingga tidak ada lagi pengkotak-kotakan, antara yang mendukung dan menolak keberadaan perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii.

Prinsipnya, Abaruddin bilang masyarakat sedianya begitu mendukung dengan adanya investasi di daerahnya, asal kepentingan masyarakat tak diabaikan.

“Kami dari masyarakat mendorong penuh agar perusahaan segera beroperasi secepatnya,” tukasnya.

Sumber: DetikSultra
Wabup Konawe Kepulauan

Investasi PT Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe kepulauan dipercaya akan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan juga peningkatan ekonomi daerah.

Dampak dari investasi itu akan secara signifikan memacu perputaran ekonomi dan tentunya akan membawa devisa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Konawe kepulauan ke depannya,” ujar wakil bupati Konkep dalam keterangannya.

Bahwa aktivitas PT GKP di Konawe Kepulauan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2040 yang dikuatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.

Wabup juga menyebut PT GKP telah memiliki izin lengkap untuk menjalankan usaha dan rencana investasinya sesuai dengan Tata Ruang di Kabupaten Konawe Kepulauan.

“Investasi ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat Konawe Kepulauan dan pastinya Investasi ini harus berjalan. Apalagi, realisasi investasi PT GKP tentunya akan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan juga peningkatan ekonomi daerah,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan terkait saling klaim kepemilikan tanah antar warga, dia menyatakan ini bukan masalah kriminalisasi atau penyerobotan lahan warga melainkan persoalan saling klaim biasa. Dan tentunya, tindakan terbaik adalah membuktikan kepemilikan atas tanah yang diklaim.

“Sah-sah saja bila ada warga yang terusik dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Negara kita negara hukum. Kita percayakan saja pada pihak Kepolisian yang menindaklanjuti laporan warga,” tandas politis partai Nasdem ini.

Sumber: TeropongSultra
AM2WB

Pernyataan Ketua Adat sara Wawonii, Abdul Salam, terkait PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) dianggap keliru oleh Asosiasi Mahasiswa Masyarakat Wawonii Bersatu (AM2WB).

Ketua AM2WB, Sulvan mengungkapkan, pernyataan Ketua Adat sara Wawonii, Konawe Kepulauan, Abdul Salam yang mengatakan bahwa perusahaan tambang nikel PT GKP belum beraktivitas akibat salah pimpinan merupakan pernyataan yang sangat keliru dan sarat akan kepentingan.

Sulvan mengatakan, Ketua Adat sara Wawonii, Abdul Salam mengeluarkan pernyataan tanpa dasar yang kuat dan tidak mengenal siapa sosok pimpinan PT. GKP.

“Kami sangat mengenal sosok pak Bambang. beliau orang yang perduli, perhatian, ramah serta komunikatif dengan karyawan jadi sangat keliru jika beliau di katakan salah dalam memimpin, ” Kata Sulvan, Kamis, 3 Februari 2022.

Sulvan menjelaskan, pimpinan PT GKP telah berupaya keras agar jalan Hauling bisa digunakan, hal ini dianggap mampu mematahkan pernyataan Ketua Adat sara Wawonii, Abdul Salam yang menyalahkan pimpinan PT GKP.

Meski telah berupaya keras, PT GKP masih menemui kendala dengan beberapa pemilik lahan yang belum sepaham dan enggan membebaskan lahannya untuk jalan tambang.

“Kami sangat mengenal sosok pak Bambang dan juga pak Hendra mereka berdua tidak mengenal waktu dalam bekerja ditambah lagi kearifan keduanya dalam memimpin sehingga sangat dekat dengan warga Roko-roko,” Ungkapnya.

Terkait pernyataan Ketua Adat sara Wawonii, Sulvan berpendapat bahwa, tidak seharusnya Ketua Adat tidak mengeluarkan pernyataan yang terkesan memprovokasi warga.

Pernyataan Ketua Adat sara Wawonii ini juga dinilai sarat akan kepentingan dari pihak-pihak tertentu menginginkan posisi pimpinan di PT GKP.

“Ini malah terkesan memprovokasi warga dan sarat dengan kepentingan dan titipan dari pihak pihak tertentu yang ingin memimpin GKP tapi dibarengi rasa iri hati yang tinggi,”

” Kami justru tidak mengenal Ketua Adat Sara Wawonii karena dia tidak tinggal di Wawonii,” Lanjutnya.

“Sejatinya, sebagai tokoh adat, harusnya dalam menyikapi persoalan dengan tutur kata yang arif yang harusnya mengajak damai rakyatnya merangkul investasi, tapi dibalik pernyataannya, terkesan sarat akan kepentingan,” Pungkasnya.

Sumber: Hallo!Sultra

Tenaga Kerja Lokal

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terkait rencana kegiatan usaha di Kabupaten Konkep, Sulawesi Tenggara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak di Swiss-Bel Hotel Kendari.

Salah satu komitmen PT GDP yang akan berinvestasi di Pulau Wawonii, Konkep adalah mereka akan mengutamakan untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Hal ini sesuai dengan tujuan bersama PT GDP dan Pemkab Konkep untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekadar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat undang-undang,” kata Komisaris Utama PT GKP, Hendra Surya kepada awak media.

Hendra menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama ini adalah tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2024.

Pada penandatanganan MoU ini, Pemkab Konawe diwakili oleh Bupati Konkep Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Konkep Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Konkep Irwan.

Sementara itu, di pihak PT GKP, Komisaris Utama mereka Hendra Surya dan Direktur Utama, Wiryadi menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Bupati Konkep, Amrullah menyampaikan rasa syukurnya setelah terbitnya peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konkep.

“Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara. Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, insyaallah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” kata Amrullah.

Lanjut Amrullah, dia berharap agar kerja sama dengan PT GKP bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia khususnya Sultra dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tenaga Kerja Lokal

Untuk diketahui PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Di antaranya pembangunan menara telekomunikasi, program Desa Terang, dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Kendariinfo
Smelter PT GKP

Rencana pembangunan smelter PT GKP (Gema Kreasi Perdana Perdana) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), dinilai dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Ahmad Zainul.

“Komitmen Pembangunan Smelter Nikel oleh PT GKP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep sebagaimana amanat undang undang untuk mendorong upaya hilirisasi dunia pertambangan. Ini dapat membawa Konkep menjadi sentrum pembangunan ekonomi nasional khususnya Indonesia Timur,” ujar Ahmad Zainul.

Ahmad Zainul menilai, pertumbuhan ekonomi Konkep baru tertopang oleh konsumsi atau belanja pemerintah daerah (pemda), ketimbang investasi maupun pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pemda perlu membangun kerja sama yang kuat dengan Direksi PT GKP dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat daerahnya, khususnya pembangunan smelter ini.

“Konkep sebagai kabupaten dengan wilayah paling strategis sebagai jalur pertambangan dapat berkembang pesat. Nantinya bisa menjadi sentrum perekonomian yang tentunya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Wawonii, dan Sultra secara umum,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Ahmad Zainul, dibutuhkan peran-peran krusial pemuda dan mahasiswa khususnya mahasiswa Konkep, melahirkan ide dan gagasan gemilang.

“Sebagai sosial kontrol, peran mahasiswa dibutuhkan untuk kedepannya komitmen serta bekerja sama dengan pemda dan PT GKP, sehingga mewujudkan perkembangan daerah ini lewat kerja sama yang telah dibangun,” pungkasnya.

Sumber: Berita Kota Kendari

Tokoh masyarakat Wawonii

Tokoh masyarakat Wawonii meminta untuk diberikan penjelasan kepada masyarakat terkait isi dari Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) pada Kamis, (30/9/2021) lalu.

MoU itu tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Konawe Kepulauan ini yang ditandatangani enam pihak yakni Pemkab Konkep diwakili oleh Bupati Konawe Kepulauan Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Irwan. Sementara PT GKP diwakili oleh Hendra Surya selaku Komisaris Utama dan Meris Wiryadi selaku Direktur Utama.

Ketua Lembaga Adat Sara Wawoni, Abdul Salam menyatakan masyarakat belum diberikan penjelasan secara terang mengenai isi dari MOU tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah

dan pihak perusahaan secepatnya bisa melakukan sosialisasi dengan mempertemukan tokoh masyarakat terkait utamanya penduduk lingkar tambang.

Ketua Lembaga Adat Sara Wawonii, Abdul Salam menyatakan masyarakat belum diberikan penjelasan secara terang mengenai isi dari MOU tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah

dan pihak perusahaan secepatnya bisa melakukan sosialisasi dengan mempertemukan tokoh masyarakat terkait utamanya penduduk lingkar tambang.

“Ini dilakukan guna menghindari hal-hal yang bisa berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan di Pulau Wawonii,” ujar Abdul Salam Ketua Lembaga Adat Sara Wawonii, Sabtu

(9/10/2021).

Kemudian, masyarakat juga mempertanyakan perihal tujuan sebenarnya dari beroperasinya PT. GKP di Wawonii. “Apakah hanya menambang atau sekaligus membangun smelter

serta ditunjukkan dokumen pendukung agar tidak terjadi polemik di masyarakat” imbuhnya.

Lanjut Abdul Salam, dalam perencanaan operasional investasi perusahaan tersebut kedepannya diharap melibatkan tokoh agar masyarakat atau tokoh adat Wawonii. Hal itu guna menunjang kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kearifan lokal yang berlaku di daerahnya.

Tambahnya, masyarakat juga diminta agar tidak terpengaruh isu-isu liar dari luar yang bisa memecah bekerukunan.

“Kami minta kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak terprovokasi” ujar Abdul salam.

Pada intinya masyarakat tidak menolak keberadaan tambang di Wawonii atau Konkep.

“Kami ini bukan harga mati untuk menolak pertambangan di Wawonii menguntungkan sepanjang masyarakat Pulau Wawonii,” tutup Ayatullah.

.

Sumber: BumiSultra.com