Tenaga Kerja Lokal

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terkait rencana kegiatan usaha di Kabupaten Konkep, Sulawesi Tenggara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak di Swiss-Bel Hotel Kendari.

Salah satu komitmen PT GDP yang akan berinvestasi di Pulau Wawonii, Konkep adalah mereka akan mengutamakan untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Hal ini sesuai dengan tujuan bersama PT GDP dan Pemkab Konkep untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekadar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat undang-undang,” kata Komisaris Utama PT GKP, Hendra Surya kepada awak media.

Hendra menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama ini adalah tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2024.

Pada penandatanganan MoU ini, Pemkab Konawe diwakili oleh Bupati Konkep Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Konkep Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Konkep Irwan.

Sementara itu, di pihak PT GKP, Komisaris Utama mereka Hendra Surya dan Direktur Utama, Wiryadi menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Bupati Konkep, Amrullah menyampaikan rasa syukurnya setelah terbitnya peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konkep.

“Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara. Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, insyaallah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” kata Amrullah.

Lanjut Amrullah, dia berharap agar kerja sama dengan PT GKP bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia khususnya Sultra dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tenaga Kerja Lokal

Untuk diketahui PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Di antaranya pembangunan menara telekomunikasi, program Desa Terang, dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Kendariinfo
Smelter PT GKP

Rencana pembangunan smelter PT GKP (Gema Kreasi Perdana Perdana) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), dinilai dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Ahmad Zainul.

“Komitmen Pembangunan Smelter Nikel oleh PT GKP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep sebagaimana amanat undang undang untuk mendorong upaya hilirisasi dunia pertambangan. Ini dapat membawa Konkep menjadi sentrum pembangunan ekonomi nasional khususnya Indonesia Timur,” ujar Ahmad Zainul.

Ahmad Zainul menilai, pertumbuhan ekonomi Konkep baru tertopang oleh konsumsi atau belanja pemerintah daerah (pemda), ketimbang investasi maupun pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pemda perlu membangun kerja sama yang kuat dengan Direksi PT GKP dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat daerahnya, khususnya pembangunan smelter ini.

“Konkep sebagai kabupaten dengan wilayah paling strategis sebagai jalur pertambangan dapat berkembang pesat. Nantinya bisa menjadi sentrum perekonomian yang tentunya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Wawonii, dan Sultra secara umum,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Ahmad Zainul, dibutuhkan peran-peran krusial pemuda dan mahasiswa khususnya mahasiswa Konkep, melahirkan ide dan gagasan gemilang.

“Sebagai sosial kontrol, peran mahasiswa dibutuhkan untuk kedepannya komitmen serta bekerja sama dengan pemda dan PT GKP, sehingga mewujudkan perkembangan daerah ini lewat kerja sama yang telah dibangun,” pungkasnya.

Sumber: Berita Kota Kendari

Tokoh masyarakat Wawonii

Tokoh masyarakat Wawonii meminta untuk diberikan penjelasan kepada masyarakat terkait isi dari Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) pada Kamis, (30/9/2021) lalu.

MoU itu tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Konawe Kepulauan ini yang ditandatangani enam pihak yakni Pemkab Konkep diwakili oleh Bupati Konawe Kepulauan Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Irwan. Sementara PT GKP diwakili oleh Hendra Surya selaku Komisaris Utama dan Meris Wiryadi selaku Direktur Utama.

Ketua Lembaga Adat Sara Wawoni, Abdul Salam menyatakan masyarakat belum diberikan penjelasan secara terang mengenai isi dari MOU tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah

dan pihak perusahaan secepatnya bisa melakukan sosialisasi dengan mempertemukan tokoh masyarakat terkait utamanya penduduk lingkar tambang.

Ketua Lembaga Adat Sara Wawonii, Abdul Salam menyatakan masyarakat belum diberikan penjelasan secara terang mengenai isi dari MOU tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah

dan pihak perusahaan secepatnya bisa melakukan sosialisasi dengan mempertemukan tokoh masyarakat terkait utamanya penduduk lingkar tambang.

“Ini dilakukan guna menghindari hal-hal yang bisa berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan di Pulau Wawonii,” ujar Abdul Salam Ketua Lembaga Adat Sara Wawonii, Sabtu

(9/10/2021).

Kemudian, masyarakat juga mempertanyakan perihal tujuan sebenarnya dari beroperasinya PT. GKP di Wawonii. “Apakah hanya menambang atau sekaligus membangun smelter

serta ditunjukkan dokumen pendukung agar tidak terjadi polemik di masyarakat” imbuhnya.

Lanjut Abdul Salam, dalam perencanaan operasional investasi perusahaan tersebut kedepannya diharap melibatkan tokoh agar masyarakat atau tokoh adat Wawonii. Hal itu guna menunjang kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kearifan lokal yang berlaku di daerahnya.

Tambahnya, masyarakat juga diminta agar tidak terpengaruh isu-isu liar dari luar yang bisa memecah bekerukunan.

“Kami minta kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak terprovokasi” ujar Abdul salam.

Pada intinya masyarakat tidak menolak keberadaan tambang di Wawonii atau Konkep.

“Kami ini bukan harga mati untuk menolak pertambangan di Wawonii menguntungkan sepanjang masyarakat Pulau Wawonii,” tutup Ayatullah.

.

Sumber: BumiSultra.com

investasi wawonii

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) bersama unsur pimpinan DPRD Konkep, Provinsi Sultra, sepakat menandatangani nota kesepahaman kerja (Memorandum of Understanding) dengan perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konkep demi investasi Wawonii.

Penandatanganan MoU dilakukan di salah satu hotel terkemuka di Kota Kendari, pada Kamis 30 September 2021.

Ada 6 pihak yang menandatangani MoU bersama tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Konkep ini.

Yakni Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Ir. H. Amrullah, M.T, Ketua DPRD Konawe Kepulauan Ishak S.E didampingi Wakil Ketua I DPRD Imanudin Sp.D dan Wakil Ketua II DPRD Irwan.

Sementara dari pihak PT GKP diwakili Hendra Surya selaku Komisaris Utama dan Meris Wiryadi S.IP, M.Si selaku Direktur Utama.

Sejumlah tokoh masyarakat dan unsur Forkopimda turut hadir dan menyaksikan  penandatanganan MoU tersebut. Antara lain Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Kapolres Kendari, Kajari Konawe, Dandim 1417 Kendari dan Kepala Bappeda Konawe Kepulauan.

Dengan adanya MoU tersebut, maka PT GKP sudah bisa menjalankan rencana kegiatan usaha, termasuk melakukan aktivitas pengembangan masyarakat di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekedar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat Undang-Undang,” ungkap Komisaris Utama PT GKP Hendra Surya.

Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT GKP merupakan tindak lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2040.

Aturan yang termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 dan disahkan pada akhir Juli lalu menjadi dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan bagi pertambangan.

Bupati Konawe Kepulauan, Ir. H. Amrullah, M.T mengungkapkan rasa syukur atas terbitnya Perda yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konawe Kepulauan ini.

Amrullah mengatakan, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara.

“Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, Insya Allah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” ujar bupati dua periode ini.

Amrullah juga menyampaikan harapan agar kegiatan yang dilaksanakan PT GKP bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Konawe Kepulauan. Hal ini disambut PT GKP dengan menyampaikan komitmen untuk mengutamakan serapan tenaga kerja lokal.

Mengenal PT Gema Kreasi Perdana PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Diantaranya pembangunan menara telekomunikasi, program desa terang dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Hallo!Sultra

industri baterai

Indonesia menggarap serius pengembangan industri baterai di Indonesia. Terbukti dengan penetapan kebijakan pelarangan ekspor nikel yang resmi diberlakukan pada 01 Januari lalu.

Indonesia merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia. Tak heran jika Indonesia siap memasok nikel untuk industri baterai lithium-ion di seluruh dunia.

“Indonesia siap untuk memasok industri baterai lithium-ion di seluruh dunia, di mana saat ini memang gencar pengembangannya baterai lithium-ion”, sebut Presiden Joko Widodo saat menjadi keynote speaker pada Forum Abu Dhabi Suistaibility Week (ASDW) 2020 bertempat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA)

Forum tersebut mempertemukan pemangku kebijakan dari berbagai negara, para ahli bidang industri, dalam para inovator teknologi. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan adanya peran penting Indonesia dalam bidang energi.

Peran Indonesia dalam memasok nikel kepada dunia adalah bagian dari kontribusi terhadap masa depan energi. Elektrifikasi sistem transportasi seperti transisi pada kendaraan listrik akan meningkatkan kebutuhan baterai lithium-ion dan dan nikel. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia bersiap untuk menyuplai baterai lithium-ion. Presiden Jokowi pun mengajak pengusaha dunia untuk berinvestasi di Indonesia.

Seperti diketahui pertambangan nikel di Indonesia sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. PT Gema Kreasi Perdana adalah satu pemain yang menambang nikel di Sulawesi Tenggara, sedangkan pemain lainnya seperti PT Vale menambang di Sorowako.

EV atau electrical vehicle merupakan konsep kendaraan dengan menggunakan sumber energi listrik. EV memiliki keunggulan daripada kendaraan berbahan bakar minyak dikarenakan EV mengeluarkan emisi yang jauh lebih sedikit dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

Kedepannya, pengembangan EV diharapkan dapat menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil dan membuat isu lingkungan berkurang dengan konsep energi yang berkelanjutan.

Pengembangan EV sebagai pengganti mobil berbahan bakar fosil diprakasai secara tidak langsung dengan adanya Paris Agreement pada tahun 2015. Paris Agreement 2015 merupakan perjanjian antar negara di seluruh dunia yang dimana salah satu bunyinya sepakat untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan investasi terhadap teknologi karbon rendah. Negara – negara seperti United Kingdom, Rusia, Jepang, China, Indonesia, dll menandatangani perjanjian ini. Dengan penandatanganan ini, pengembangan EV merupakan salah satu poin utama untuk menerapkan hasil dari perjanjian ini.

Penggunaan komponen baterai dalam EV akan meningkatkan kebutuhan akan nikel sebagai salah satu komponen baterai. Secara tidak langsung, pengembangan EV akan memainkan peran besar untuk peningkatan aktivitas produksi nikel. Berdasarkan data Wood Mackenzie, dengan meningkatnya kebutuhan nikel, China telah membangun empat fasilitas nikel baru yang akan diimplementasikan pada produksi EV ke depan.

Oleh karena itu dukungan terus diberikan oleh para perusahaan yang mengolah nikel di berbagai wilayah Indonesia. Dari Indonesia Timur sebagai contoh PT Gema Kreasi Perdana yang menambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Di samping menambang, perusahaan-perusahaan ini juga turut memajukan ekonomi masyarakat lingkar tambang melalui program CSR mereka. 

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dimana salah satu isinya adalah pengembangan mobil listrik di Indonesia. Menurut antaranews.com (Indonesia Konsisten Ratifikasi Perjanjian Paris), Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2029-2030. Dengan adanya peraturan tersebut dan pengembangan EV, kedepannya konsumsi nikel di negara Indonesia menjadi suatu hal yang amat penting.

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mendeklarasikan wadah silaturahmi, komunikasi, koordinasi dan konsolidasi bagi 23 anggota di seluruh Indonesia. 

Forum ini menghimpun 23 smelter nikel dengan kapasitas terpasang 3.79 Juta MT NPI per tahun dan 0.8 Juta MT per tahun sedang dalam pembangunan atau total hampir 90% kapasitas smelter nasional, disamping beberapa perusahaan tambang nikel dan turunannya mulai bergabung.

“Tujuan dibentuknya FINI adalah agar bisa menjadi forum komunikasi dan koordinasi yang terpercaya dan berdayaguna dalam membangun industri nikel Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan kebangsaan, memiliki daya saing dan peduli terhadap lingkungan sesuai dengan semangat Undang Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yakni makin mantap menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh,” kata DR Alexander Barus yang dipercaya sebagai Ketua Umum FINI kepada pers di Jakarta.

FINI, ungkap Alexander diharapkan bisa maju bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini industri nikel Indonesia menyumbangkan devisa yang sangat besar untuk pendapatan negara.

“Kami ingin memberikan kontribusi positif dalam membentuk hubungan usaha yang saling menguntungkan dengan sektor pertambangan dan industri turunan nikel dalam negeri. Terutama dalam menjaga keseimbangan dan kemajuan bersama antara bisnis antara usaha turunannya,” jelasnya.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Alexander Barus menyebut strategi FINI adalah dengan menjadi media komunikasi dan koordinasi efektif bagi kepentingan anggotanya agar terjadi interaksi yang saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme.

“Kepentingan ini bisa dalam rangka pelaksanaan usaha dan menyebarluaskan serta mensosilalisasikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri pengolahan maupun pemurnian nikel. Termasuk industri pengguna nikel khususnya yang berhubungan dengan misi dari perkumpulan ini,” jelasnya.

Tentu tujuan dan cita-cita FINI inline dengan keunggulan sumber daya alam Indonesia. Sebagai salah satu negara pemilik bijih nikel terbesar di dunia, sudah sepatutnya Indonesia memikirkan berbagai strategi pengolahan bijih nikel yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah lebih besar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini adalah salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia. Data menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan 25% dari kebutuhan nikel dunia.

“Maka dari itu, sebagai penghasil sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaan potensi nikel harus diatur oleh negara dengan bijaksana untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan,”ucap Alexander.

Dengan tujuan tersebut, melalui Undang-undang No. 4 tahun 2009 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel di awal tahun 2014 yang memang merupakan masa 5 tahun persiapan menuju industri, dengan mewajibkan para penambang untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian. Industri pengolahan dan pemurnian ini guna meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Beberapa pihak telah mulai membangun industri smelter nikel dengan keterbatasan dana dan teknologi.

“Ini yang penting dan menjadi concern Anggota FINI soal kemudahan investasi menjadi harapan para pengusaha industri nikel untuk dapat membangun dan menjalankan amanah undang-undang yang dibuat pemerintah bersama Legislatif,”ucap Barus.

Dari keterbatasan tersebut, lanjut dia, kebijakan pemerintah membuka kembali kran ekspor akan sangat merugikan negara dalam jangka panjang dan investor sebagai pelaku industri. Jaminan terhadap keberlangsungan investasi diragukan.

“Jika bijih nikel ore tetap diekspor maka akan berpengaruh pada cadangan bahan baku untuk pabrik yang sudah dibangun dengan investasi yang tidak sedikit,”tandasnya.

Tiingginya permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah cadangan nikel yang tidak bisa diperbarukan membuat pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus dengan menerapkan kebijakan strategis bukan hanya kepentingan sesaat. Pada kuartal IV tahun 2019 saja pemerintah menerbitkan kembali larangan ekspor bijih nikel yang efektif diberlakukan pada Januari 2020. Pelarangan ekspor nikel tersebut dikukuhkan melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara. Kebijakan ini berdampak sangat positif bagi tumbuhnya hilirisasi industri nikel Indonesia.

Nikel dan Lithium Sultra

Sulawesi Tenggara semakin mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satunya karena telah menjadi daerah otonom sejak ditetapkan tahun 1964 silam. Pesatnya kemajuan provinsi tersebut didukung oleh kekayaan alam dengan yang jumlah yang melimpah.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara amatlah kaya dengan beragam jenis komoditas seperti nikel, aspal, hingga emas. Bahkan jumlah cadangan nikel di Sulawesi Tenggara disebut-sebut sebagai yang terbesar di Indonesia, dan termasuk dalam cadangan nikel terbesar di dunia.

Kekayaan alam itulah yang membuat investor berbondong-bondong untuk menanamkan modal mereka pada industri pertambangan di wilayah itu. Mereka pun tak akan berpikir dua kali untuk merogoh aset untuk kemudian dijadikan bagian dari usaha tambang. 

Bergeser ke wilayah lebih utara, yakni di Kabupaten Konawe Utara juga terdapat aktivitas perusahaan tambang nikel yang cukup ramai. Kawasan tersebut biasa disebut di pulau Wawonii yang dipenuhi oleh kegiatan penambangan nikel oleh sejumlah perusahaan. Diketahui, perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di wilayah tersebut adalah PT Gema Kreasi Perdana. Perusahaan telah mampu menyumbang banyak lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Indonesia akan begitu perkasa saat sudah mampu membuat baterai kendaraan listrik dan dapat berperan menjadi pengekspor utama baterai secara utuh atau CBU ke berbagai belahan dunia.

Sulawesi tenggara memiliki potensi yang sangat besar di dunia tambang

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki cadangan nikel dalam bentuk bijih laterit terbesar ketiga didunia setelah Kaledonia Baru dan Filipina (Rochani dan Saleh, 2013). Terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 8 Tahun 2015 tentang peningkatan nilai tambah mineral, mendukung deretan pentingnya penelitian untuk pengolahan bijih laterit.

Secara global, jumlah cadangan nikel dunia sekitar 72% berada dalam batuan oksida yang biasa disebut laterit dan sisanya batuan sulfida. Namun demikian, hanya sekitar 42% dari total produksi nikel dunia bersumber dari bijih laterit (Dalvi dkk., 2004).

Nikel merupakan salah satu logam bernilai strategis tinggi karena manfaatnya untuk berbagai kebutuhan antara lain untuk produksi stainless steel, nonferrous alloys/superalloys, electroplating, koin, baterai dan katalis (Kuck, 2012) . Di alam, nikel ditemukan dalam bentuk sulfida dan oksida. 

Di Sulawesi Tenggara saat ini semakin mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satunya karena telah menjadi daerah otonom sejak ditetapkan tahun 1964 silam. Pesatnya kemajuan provinsi tersebut didukung oleh kekayaan alam dengan yang jumlah yang melimpah.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara amatlah kaya dengan beragam jenis komoditas seperti nikel, aspal, hingga emas. Bahkan jumlah cadangan nikel di Sulawesi Tenggara disebut-sebut sebagai yang terbesar di Indonesia, dan termasuk dalam cadangan nikel terbesar di dunia.

Kekayaan alam itulah yang membuat investor berbondong-bondong untuk menanamkan modal mereka pada industri pertambangan di wilayah itu. Mereka pun tak akan berpikir dua kali untuk merogoh aset untuk kemudian dijadikan bagian dari usaha tambang. Hal inilah yang kemudian mencatatkan jumlah yang cukup banyak untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah yang ramai aktivitas tambangnya. Wilayah-wilayah itu seperti Konawe, Kolaka, Buton dan juga Bombana.

Lebih jauh, komoditas nikel yang paling mendominasi di kawasan Sulawesi Tenggara. Di tempat itu pun berdiri megah kawasan mega industri. Di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe misalnya, terdapat sebuah proyek smelter yang kemudian menjadi yang terbesar di wilayah Indonesia Timur, khususnya untuk pengolahan stainless. 

Selain itu, ada juga di Kabupaten Konawe Utara terdapat aktivitas perusahaan tambang nikel yang cukup ramai. Kawasan tersebut biasa disebut di pulau Wawonii yang dipenuhi oleh kegiatan penambangan nikel oleh sejumlah perusahaan. Diketahui, perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di wilayah tersebut adalah PT Gema Kreasi Perdana. Perusahaan telah mampu menyumbang banyak lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Sumber: Dunia Tambang

Bijih Nikel Sultra

Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra) semakin mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satunya karena telah menjadi daerah otonom sejak ditetapkan tahun 1964 silam. Pesatnya kemajuan provinsi tersebut didukung oleh kekayaan alam dengan yang jumlah yang melimpah.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Sultra amatlah kaya dengan beragam jenis komoditas seperti nikel, aspal, hingga emas. Bahkan jumlah cadangan nikel di Sulawesi Tenggara disebut-sebut sebagai yang terbesar di Indonesia, dan termasuk dalam cadangan nikel terbesar di dunia.

Kekayaan alam itulah yang membuat investor berbondong-bondong untuk menanamkan modal mereka pada industri pertambangan di wilayah itu. Mereka pun tak akan berpikir dua kali untuk merogoh aset untuk kemudian dijadikan bagian dari usaha tambang. Hal inilah yang kemudian mencatatkan jumlah yang cukup banyak untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah yang ramai aktivitas tambangnya. Wilayah-wilayah itu seperti Konawe, Kolaka, Buton dan juga Bombana.

Lebih jauh, komoditas nikel yang sudah cukup lama di kawasan Sulawesi Tenggara. Di tempat itu pun berdiri megah kawasan mega industri. Di Wawonii, Kabupaten Konawe misalnya, berdiri perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dan membuka peluang lapangan pekerjaan.

Bergeser ke wilayah lebih utara, yakni di Kabupaten Konawe Utara juga terdapat aktivitas perusahaan tambang nikel yang cukup ramai. Kawasan tersebut biasa disebut blok Morombo yang dipenuhi oleh kegiatan penambangan nikel oleh sejumlah perusahaan.

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaannya di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Akibat kebijakan perusahaan itu, sebanyak 300 karyawan terpaksa harus dirumahkan dan sebagian alat beratnya ditarik ke lokasi lain di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara.

Manager Operasional PT GKP, Bambang Murtiyoso menyatakan pihaknya menghentikan sementara aktivitas tambang karena mesti melakukan konsolidasi dan evaluasi kembali terhadap investasi mereka.

“Kita terhambat karena pembangunan jalan hauling oleh tiga pemilik lahan yang belum dibebaskan. Sementara, alat berat kita tarik,” kata Bambang, Rabu (12/2).

Bambang menyebut total karyawan yang bekerja dengan status kontrak di anak perusahaan Harita Group itu sebanyak 500 orang. Sebanyak 300 orang sudah di-PHK.

“Sisanya menyusul. Kita efisiensi dulu dan kita sesuaikan dengan masa kontrak mereka (pekerja),” jelasnya.

Ia mengatakan akibat penghentian aktivitas ini, perusahaannya merugi sebab selama 1,5 tahun menggaji karyawan tanpa produksi.

“Ini konsekuensi investasi dan kami berharap Pemda Konkep (Konawe Kepulauan) membantu memperhatikan situasi ini,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, penghentian ini sifatnya sementara saja. Perusahaan akan kembali beraktivitas jika komunikasi dengan pemerintah daerah sudah terbangun termasuk dengan tiga pemilik lahan yang enggan membebaskan tanahnya untuk jalan hauling perusahaan tambang nikel tersebut.

“Jadi, tidak semua alat berat ditarik. Hanya beberapa saja. Kita tidak berhenti, hanya setop sementara saja sambil lakukan pendekatan dengan pemda dan pemilik lahan,” imbuhnya.

Sejauh ini, kata dia, sudah 400 hektare lahan milik warga yang dibebaskan. Namun, aktivitas perusahaan terhalang tiga orang warga yang enggan melepas lahannya.

“Agak keras sekali tiga orang ini. Tanahnya tidak mau dijadikan lahan tambang. Kita akan kaji kembali dan mencari jalur alternatif yang lebih aman agar perusahaan tidak berurusan dengan konflik dan perseteruan,” tuturnya.