csr pt gkp sembako ramadhan

By:
On:
In: Daerah, harita nickel, Pertambangan
With: 0 Comments

Di setiap bulan Ramadhan banyak masyarakat , lembaga maupun instansi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ada yang berbagi-bagi takjil, berinfaq, dan memberikan sembako gratis.

Seperti yang dilakukan oleh PT. GKP (Gema Kreasi Perdana) melalui program CSR yang biasa mereka lakukan. PT. GKP membagikan 1.600 paket sembako kepada masyarakat Wawonii, Sulawesi tenggara.

Humas PT. GKP, Marlion mengatakan sekiranya 1.600 paket sembako ramadhan disalurkan di setiap desa yang ada di kecamatan Wawonii tenggara. Setiap desa mendapatkan 100 paket. “Totalnya ada 1.600 paket sembako yang kami siapkan. Semua sudah kami salurkan kepada warga “, kata Marlion, Humas PT. GKP.

Senyum semringah terlihat di wajah Wa Ati (30). Warga desa Roko-Roko, kecamatan Wawonii Tenggara, Konawe Kepulauan (Konkep), yang merupakan salah satu dari ribuan warga yang mendapat paket sembako dari PT. GKP. “Alhamdulillah, paket sembako Ramadhan ini sangat membantu sekali”, ujar Wa Ati usai menerima paket sembako.

Manajemen PT. GKP juga menyalurkan paket sembako di desa Lawey, kecamatan Wawonii Selatan. Desa itu dekat dengan lokasi perusahaan pertambangan milik Harita Group. Bulan Ramadhan ini menjadi momentum berbagi kebaikan oleh PT. GKP sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga yang ada disekitar lokasi pertambangan. “1.600 paket sembako ini menjadi bagian dari program CSR PT. GKP. Walaupun kami belum beroperasi, tetapi perhatian kepada masyarakat begitu besar”, ujar putra daerah asli Wawonii tersebut.

Marlion menambahkan, program desa bersinar yang digagas oleh PT. GKP juga sudah difungsikan. Masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Wawonii tenggara sudah dapat menikmati listrik 24 jam dari PT. GKP. “Program desa terang yang digagas oleh GKP mulai dari desa Roko-Roko Raya hingga Nambo Jaya. Ini kami lakukan sebagai bentuk apresiasi manajemen PT. GKP”, tambah Marlion.

PT. GKP juga sudah banyak menyalurkan CSR. Mulai dari perbaikan dua jembatan di Wawonii tenggara, membenahi jalan poros Bobolio-Wawouso, kecamatan Wawonii selatan. Saat ini PT. GKP sedang membuat tempat wudhu dan toilet di masjid desa Dompo-Dompo Jaya.

Direktur Operasional PT. GKP, Bambang Murtiyoso, mengapresiasi masyarakay Roko-roko Raya karena program CSR PT. GKP dapat diterima dengan baik. “PT. GKP bisa menjadi bagian dari masyarakat Roko-Roko Raya untuk bersama memajukan daerah. Dibulan yang penuh berkah ini, mari kita jaga hubungan silaturahmi agar selalu terjalin dengan baik”, ujarnya.

Sumber: kendaripos.co.id

konflik PT. GKP

By:
On:
In: Pertambangan, Politik
With: 0 Comments

Wahana lingkungan hidup (Walhi) Sulawesi tenggara (Sultra) angkat bicara terkait konflik yang terjadi di pulau Wawonii, kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dua pecan belakangan ini.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin menyoroti gubernur Sultra Ali Mazi yang mestinya merasa malu dengan konflik sosial sesama masyarakat di Pulau Kelapa tersebut. Konflik horizontal itu akibat masuknya investasi tambang yang menuai pro-kontra di tengah masyarakat.

Siapa yang tidak malu, kita di Sultra tiap hari di media muncul, ditahu kelakuan masyarakat seperti ini. Gubernur malulah harusnya dia, dibicarakan soal jeleknya Sultra kan tidak bagus”, tegas Saharuddin yang akrab disapa Udin saat ditemui di kantornya.

Hadirnya perusahaan tambang di Konawe Kepulauan (Konkep), seperti PT. GKP, dinilai akan menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat. Saharuddinmelanjutkan dirinya telah mengatakan dari awal hadirnya perusahaan tambang seperti PT. GKP akan memicu konflik horizontal di tengah – tengah masyarakat.

Sehingga dia menegaskan kembali Direktur PT. GKP, Bambang Mufioso harusnya sudah ditangkap, sebab dia telah menimbulkan konflik susoal di Pulau Kelapa itu.

“Seperti yang terjadi sekarang antara warga saja sudah tidak saling mengunjungi. Bagaimana kalua diidentifikasikan mana yang menolak mana yang tidak, kemudian dilempari rumahnya tiap malam. Siapa yang pusing dan tanggung itu pengamanan”, ujarnya.

“Mereka menyulut akar permasalahan di tengah masyarakat. Jadi tangkap saja mereka itu. Syukur ini tidak ada bentuk kekerasan hanya menghambat orang jalan, kalua ada kekerasan atau sweeping siapa yang bertangung jawab?”, sambungnya.

Saharuddin juga mengatakan, alangkah baiknya Pemprov Sultra harus kembali meninjau keputusannya.

“GKP kan sudah dihentikan sementara, kalua bisa langsung tutup saja semua perusahaan disana daripada menjadi konflik seperti saat ini”, tegasnya. Jadi, lanjut Saharuddin untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi konflik sosial, Pemprov harus mencabut IUP PT. GKP.

Tak hanya IUP PT. GKP di Konkep, Saharuddin meminta Pemprov juga harus mencabut IUP-IUP yang ada di pulau kecil. Sebagaimana diketahui IUP yang ada di pulau kecil hanya dua, yakni di Wawonii dan Kabaena.

“Solusi harus dicabut IUP PT. GKP dan seluruh IUP yang ada di pulau-pulau kecil. Sekarang yang terlihat izin itu hanya ada di pulau kecil yakni Wawonii sama Kabaena”, cetusnya.

Dia berharap Konkep segera bersih dari perusahaan-perusahaan tambang.