Tenaga Kerja Lokal

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terkait rencana kegiatan usaha di Kabupaten Konkep, Sulawesi Tenggara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak di Swiss-Bel Hotel Kendari.

Salah satu komitmen PT GDP yang akan berinvestasi di Pulau Wawonii, Konkep adalah mereka akan mengutamakan untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Hal ini sesuai dengan tujuan bersama PT GDP dan Pemkab Konkep untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekadar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat undang-undang,” kata Komisaris Utama PT GKP, Hendra Surya kepada awak media.

Hendra menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama ini adalah tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2024.

Pada penandatanganan MoU ini, Pemkab Konawe diwakili oleh Bupati Konkep Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Konkep Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Konkep Irwan.

Sementara itu, di pihak PT GKP, Komisaris Utama mereka Hendra Surya dan Direktur Utama, Wiryadi menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Bupati Konkep, Amrullah menyampaikan rasa syukurnya setelah terbitnya peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konkep.

“Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara. Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, insyaallah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” kata Amrullah.

Lanjut Amrullah, dia berharap agar kerja sama dengan PT GKP bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia khususnya Sultra dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tenaga Kerja Lokal

Untuk diketahui PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Di antaranya pembangunan menara telekomunikasi, program Desa Terang, dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Kendariinfo

Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) digoyang gempa, Kamis (31/12/2021). Kejadian lindu berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita.

Data BMKG Kendari menyebutkan, kekuatan gempa tektonik mengguncang Pulau Wawonii itu mencapai 3,9 Skala Richter.

Masih dari data BMKG, lokasi gempa berada pada 3,70 Lintang Selatan, 123,11 bujur Timur atau 38,5 km Timur Laut Wawonii Barat Kab Konawe Kepulauan dengan kedalaman 102 km.

“Mohon info jika merasakan gempa tersebut. Terima kasih,” tulis BMKG Kendari dalam kanal resminya.

 

Sumber: Lajur.co

Mangrove Sultra

Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Sampara Kendari menyebutkan luas tanaman dan pengembangan mangrove di Sultra sekitar 94.020,40 hektare (ha) yang tersebar di 16 kabupaten kota di Sultra.

Kepala BPDASHL Sampara, Muhammad Aziz Ahsoni di Kendari, Kamis, menyebutkan dari luas tanaman dan potensi mangrove di Sultra itu terdiri atas potensi habitat mangrove seluas 27.787,74 hektare dan eksisting mangrove seluas 66.232,66v hektare.

“Jadi Potensi habitat mangrove yang luasnya lebih dari 27 ribu hektare itu meliputi area terabrasi seluas 0,74 ha, lahan terbuka 1.116,12 ha, mangrove terabrasi 283,69 ha, tambak seluas 26.093,06 ha dan tanah timbul seluas 294,14 ha. Sementara eksisting mangrove dari 66 ribu lebih meliputi mangrove jarang seluas 3.902,78 ha, mangrove lebat 40.811,13 ha dan mangrove sedang seluas 21.518,74 ha,” ujarnya.

Azis Ashori yang didampingi Kasi Program DASHL Abd,Jalil dan Kasi RHL Carles mengatakan selama 2019 hingga 2021 atau tiga tahun terakhir Badan DASHL Sampara melaksanakan penanaman mangrove di Kabupaten Buton Utara seluas 75 hektare. tahun 2020 seluas 67 hektare di Pulau Wawonii Konawe Kepulauan dan Muna serta sebagian di kawasan konservasi.

“Dalam mendukung penanaman mangrove yang berkelanjutan saat ini BPDASHL telah memiliki bibit persemaian sebanyak 20.000 mangrove dengan ukuran bibit mulai 75 centimeter hingga 1 meter yang pengembangannya di kawasan Kampung Bakau Kota Kendari,” ujarnya.

Ia menambahkan pada 2020 program yang banyak dilakukan adalah melibatkan masyarakat dalam program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) yang tersebar di belasan kabupaten di Sultra.

“Program padat karya penanaman mangrove itu tidak lain bertujuan mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada masa pandemi COVID-19,” ujara Aziz Ahsoni.

Pada Program Rehabiliutas Hutan Lindung Mangrove di Sultra, ada masa pemeliharaan tahun pertama hingga tahun ketiga, termasuk rehabilitasi hutan lindung magrove melalui Program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) selama 2021, yakni di Kabupaten Muna seluas 42 ha, Taman Nasional Rawaopa Watumohai 100 ha, Taman Nasional Wakatobi 100 ha, dan BKSDA Sultra seluas 8 hektare.

Sumber: antarasultra
hoaks media sosial

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengajak mahasiswa dan pelajar menangkal informasi palsu atau hoaks yang dapat mengganggu kestabilan daerah dan tatanan sosial kemasyarakatan.

Asisten 1 Setda Kota Kendari, Agus Salim mengatakan, hoaks memiliki dampak besar dan panjang secara sosial dan politik.

“Secara sosial, hoaks berkembang dalam bentuk pluralisasi masyarakat yang semakin tajam,” kata Agus dikutip dari Antara, Rabu (24/11/2021).

Selain itu, secara politik, lanjut Agus, hoaks dapat mengganggu proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia.

Dia menilai, generasi milenial khususnya pelajar dan mahasiswa memiliki karakter yang khas dan rentan dilibatkan, dipengaruhi, atau diprovokasi isu-isu negatif. 

“Generasi milenial secara strategis diharapkan dapat mengantisipasi serangan berita berita bohong atau hoaks pada masa kampanye di media sosial serta menjadi agen perubahan dalam membangun nasionalisme generasi muda,” ujar dia.

Sumber: Liputan6

Dispar Sultra

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengadakan pelatihan penulisan konten dan fotografi di enam daerah di Sultra yang diperuntukkan bagi kaum milenial.

Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dispar Sultra, Syamsinar mengungkapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) daerah daratan diwakili oleh Kota Kendari, Kabupaten Bombana, dan Kolaka, sedangkan daerah kepulauan yakni Kabupaten Muna, Buton dan Kota Bau-Bau.

Generasi milenial dipilih menurutnya, karena dapat mempromosikan potensi pariwisata serta mengembangkan pelaku ekonomi kreatif di Sultra itu sendiri. Lanjutnya, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang layanan telah berbasis pada jaringan digital.

“Digital itukan eranya para kaum milenial, bisa dikatakan di media sosial mereka telah memiliki followers (pengikut) yang banyak kemudian, jaringan pertemanan yang lebih luas. Berangkat dari hal itu, mereka diharapkan dapat lebih mempromosikan pariwisata khususnya berbasis digital,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, (8/11/2021).

Lanjut Syamsinar, enam daerah tersebut jika dibandingkan dengan daerah lain pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan pariwisatanya sudah terbentuk atau terkelola dengan baik serta menjadi simpul atau penghubung dengan wilayah yang lain.

“Maka dipilih lah enam daerah itu karena merupakan daerah simpul misalnya, Kota Kendari terlink (terkoneksi), penyangganya itu ada Kabupaten Konsel, Konawe dan Konut,” papar Syamsinar.

Sehingga diharapkan apa yang menjadi potensi dari setiap daerah tersebut kedepannya dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui digital.

Dia juga membeberkan setelah pelatihan dilaksanakan maka diakhiri dengan lomba dengan tema yang sama yakni penulisan konten dan fotografi yang terbuka untuk umum. Pendaftaran kata dia, dapat dilakukan melalui laman media sosial Dispar Sultra.

“Kami juga berharap kepada peserta yang ikut pelatihan agar dapat berpartisipasi dalam lomba yang diadakan sehingga apa yang mereka peroleh langsung diterapkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, sesuai jadwal kegiatan akan dilakukan pertama kali di Kota Kendari dari 11 November hingga 13 November 2021. Kemudian diakhiri 12 Desember 2021 di Kabupaten Kolaka.

Sumber: SultraKini

investasi wawonii

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) bersama unsur pimpinan DPRD Konkep, Provinsi Sultra, sepakat menandatangani nota kesepahaman kerja (Memorandum of Understanding) dengan perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konkep demi investasi Wawonii.

Penandatanganan MoU dilakukan di salah satu hotel terkemuka di Kota Kendari, pada Kamis 30 September 2021.

Ada 6 pihak yang menandatangani MoU bersama tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Konkep ini.

Yakni Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Ir. H. Amrullah, M.T, Ketua DPRD Konawe Kepulauan Ishak S.E didampingi Wakil Ketua I DPRD Imanudin Sp.D dan Wakil Ketua II DPRD Irwan.

Sementara dari pihak PT GKP diwakili Hendra Surya selaku Komisaris Utama dan Meris Wiryadi S.IP, M.Si selaku Direktur Utama.

Sejumlah tokoh masyarakat dan unsur Forkopimda turut hadir dan menyaksikan  penandatanganan MoU tersebut. Antara lain Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Kapolres Kendari, Kajari Konawe, Dandim 1417 Kendari dan Kepala Bappeda Konawe Kepulauan.

Dengan adanya MoU tersebut, maka PT GKP sudah bisa menjalankan rencana kegiatan usaha, termasuk melakukan aktivitas pengembangan masyarakat di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekedar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat Undang-Undang,” ungkap Komisaris Utama PT GKP Hendra Surya.

Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT GKP merupakan tindak lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2040.

Aturan yang termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 dan disahkan pada akhir Juli lalu menjadi dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan bagi pertambangan.

Bupati Konawe Kepulauan, Ir. H. Amrullah, M.T mengungkapkan rasa syukur atas terbitnya Perda yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konawe Kepulauan ini.

Amrullah mengatakan, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara.

“Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, Insya Allah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” ujar bupati dua periode ini.

Amrullah juga menyampaikan harapan agar kegiatan yang dilaksanakan PT GKP bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Konawe Kepulauan. Hal ini disambut PT GKP dengan menyampaikan komitmen untuk mengutamakan serapan tenaga kerja lokal.

Mengenal PT Gema Kreasi Perdana PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Diantaranya pembangunan menara telekomunikasi, program desa terang dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Hallo!Sultra

Kota Layak Anak

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir didampingi Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari menerima piala penghargaan Kota Layak Anak setelah sebelumnya Kota Kendari berhasil meraih penghargaan kategori Nindya,

pada pengumuman KLA secara virtual bulan Juli lalu.

Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir mengucap syukur atas penghargaan yang telah dicapai Kota Kendari kategori Nindya.

Menurut wali kota penghargaan ini merupakan kerja tim dan dukungan dari berbagai pihak.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa wujudkan Kota Kendari sebagai kota layak anak dengan kriteria nindya, tentu ke depan kita jangan puas apa yang dicapai hari ini, karena yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita khususnya di kota Kendari bisa merasakan bahwa kota ini layak buat mereka,” harapnya.

Wali kota mengakui masih ada kekurangan yang masih harus dibenahi untuk menciptakan kota Kendari sebagai kota layak anak.

Sebelumnya, Kota Kendari berhasil meraih Kota Layak Anak (KLA) kategori nindya tahun 2021. Hal ini disampaikan pada pengumuman KLA secara virtual, Kamis (29/7/2021).

Sumber: kendarikota.go.id

polisi kendari ringkus pengedar sabu

Sabu siap Edar dengan berat 139,68 Gram berhasil disikat Jajaran Satuan Narkoba Polres Kendari kembali berhasil meringkus pemilik Narkoba jenis Sabu tersangka yang berinisial   MH (27) Jumat (14/2/20) Jam 22.00 wita

Hasil penagkapan, polisi menemukan sejumlah barang bukti Sabu 4 (empat) paket yang  berisikan Shabu dengan berat  111,65 gr (seratus sebelas koma enam lima) gram

Dari hasil introgasi pelaku, dia mengatakan bahwa barang tersebut di peroleh dari seorang yang bernama EN yang saat ini berstatus Narapidana di Kantor Lapas Perempuan Kelas III Kendari.

Di hari yang sama juga sat narkoba polres kendari berhasil menangkap JI (35) pengedar Narkoba di jalan Manunggal I Kel. Punggaloba Ke. Kendari Barat Kota Kendari dari hasil penangkapan  di temukan barang bukti 39 sachet siap edar seberat 23,26 Gram

Lanjut Didik mengatakan Kedua pelaku di tangkap di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Kendari

Tak hanya sampai disitu rabu tanggal 12 februari 2020 Sat Narkoba juga menangkap pengedar Narkoba jenis seberat  4.77 gram di Jalan Pasar Baruga Kec. Baruga Kota Kendari pelaku berinisial AS

jadi total Barang bukti jenis sabu yang kami tangkap dalam sehari berjumlah 139. 68 Gram

Tiga pengedar sabu yang ditangkap berinisial AW, JU dan HA. Sedangkan napi perempuan yang diamankan berinisial ER.

Kapolres Kendari, AKBP Didik Erfianto mengatakan, tim opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Kendari menangkap AW di bilangan pasar Baruga, Rabu 12 Februari 2020. Pengedar AW ditangkap dengan barang bukti sabu 4,77 gram, kemudian dilakukan pengembangan.

“Dari hasil pengembangan itu, Jumat 14 Februari 2020 tim opsnal Satreskoba Polres Kendari mengamankan dua pengedar berinisial JU dan HA”, ujar Didik Erfianto saat ditemui awak media di Polres Kendari, Senin 17 Februari 2020.

“Tersangka yang kita amankan empat orang, napi wanita sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini sudah berstatus sebagai tersangka”, tuturnya.

Empat tersangka disangkakan pasal 114 subsider pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal enam (6) tahun penjara.

Pemandangan air terjun lasolo di kendari

Kendari. Air terjun sering menjadi spot wisata pilihan saat hendak berlibur. Bukan hanya tentang pantai, berbagai flora dan fauna yang unik di sekitar air terjun juga menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya air terjun Lasolo

Air terjun ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kota Kendari dan belum banyak diketahui orang. Letaknya di Jalan Lasolo, Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Air Terjun Lasolo ini mempunyai pesona keindahan yang bisa memanjakan mata. Para pengunjung dapat melihat panorama air terjun dan bebatuan yang indah serta kolam permandian yang airnya jernih dan dingin. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan pemandangan hutan begitu hijau.

 “Enak kalau kita mandi-mandi di sana, airnya jernih dan dingin. Pemandangan disekitarnya juga bagus. Jadi kita sering ke

sana kalau hari minggu,” kata seorang pengunjung

Menurut Mail, akses untuk menuju lokasi air terjun ini cukup mudah. Pengunjung bisa masuk melalui lorong depan Rumah Sakit Santaana Kendari sampai pada tepi sungai. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 300 meter untuk sampai di area air terjun Lasolo

Saat berjalan kaki, kita bisa melihat dan menikmati aliran air yang jernih dan bebatuan terjal membuat pemandangannya bagus serta suasana senang dan nyaman,” aku Luber yang pernah menikmati air terjun Lasolo.

Jatam tuntut PT GKP

Jatam. mendesak kepada Komnas HAM untuk turun tangan membantu membebaskan Jasmin dari tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga.

Jasmin menjadi salah satu dari 20 warga yang dilaporkan ke polisi oleh PT Gema Kreasi Perdana. Perusahaan yang bergerak di bidang tambang itu menganggap mereka merampas kemerdekaan seseorang. Padahal sebelum ditangkap Jasmin dan warga lainnya berusaha untuk menghalau perusahaan itu yang berusaha menerobos lahan masyarakat.

“Ditangkap Polda Sultra sore tadi pukul 17.00 WITA sore tanggal 24 November 2019 di rumah kakaknya di Kendari,” kata Divisi Hukum Jatam Muhamad Jamil dalam keterangan tertulisnya,

Jamil menjelaskan bahwa PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) yang juga merupakan anak usaha dari Harita Group sudah tiga kali menerobos lahan masyarakat. Dalam usaha terakhirnya, penerobosan itu bahkan dikawal ketat aparat kepolisian pada 22 Agustus 2019.

“Laporan warga atas penerobosan lahan itu tak kunjung ditindaklanjuti polisi, sebaliknya, laporan pihak PT GKP yang cenderung dengan mudah diproses oleh polisi,” tandasnya.

Karena itulah Jatam mendesak Komnas HAM, Kapolri dan Kapolda Sultra untuk memberikan perhatiannya terhadap warga Pulau Wawonii.

Kemudian mendesak Komnas HAM untuk segera menghubungi Kapolri dan Kapolda Sultra untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap petani dan warga Wawonii segera.

Jamil meminta kepada Komnas HAM untuk segera membuka ke publik terkait rekomendasi kepada Polda Sultra soal pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap warga dan petani Wawonii yang memperjuangkan lingkungan hidup dengan menolak tambang.

“Apalagi legalitas perusahaan tambang beserta Tersus pelabuhan PT. Gema Kreasi Perdana diduga tak lengkap dan tak memiliki izin lingkungan,” ujarnya.

Bukan hanya kepada Komnas HAM, Jatam juga mendesak kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk mengintervensi Kapolri membatalkan penahanan Jasmin dan segera membebaskannya. Pasalnya Jasmin ialah pejuangan lingkungan hidup dan masuk kategori Anti Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) sesuai dengan Pasal 66 UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Nomor 32 Tahun 2009.

“Meminta Komnas HAM segera mendesak Kapolda Sultra segera membebaskan seluruhnya 27 warga yang dikriminalisasi dan 3 sudah ditahan sekarang karena desakan perusahaan tambang,” tandasnya.