Pertambangan Sultra

Pertambangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat rekonsiliasi bersama seluruh kepala daerah dan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Hotel Claro.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sultra, Ali Mazi, SH, meminta kepada para pemegang IUP untuk menuntaskan segala kewajiban untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, salah satu keseriusan Pemprov Sultra dalam menata para pemegang IUP adalah mewajibkan pemilik IUP memiliki kantor sendiri dan NPWP perusahaan berada di Sultra sampai akhir bulan September tahun ini, sesuai dengan surat edaran kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra.

“Tujuan dari hadirnya investasi pertambangan di Sultra untuk memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan di daerah kita,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, sambungnya, ketika akan melakukan perpanjangan IUP, harus mengajukan perubahan izin lingkungan dan studi kelayakan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban perpajakannya termasuk jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

Selain itu, pemilik IUP juga harus menggunakan alat berat yang berplat nomor daerah, dan menggunakan bahan bakar minyak industri dan bekerja sama dengan agen yang terdaftar sebagai wajib pungut di BAPENDA Provinsi Sultra.

Ali Mazi juga turut memberikan tanggapan terkait IUP di Pulau Wawonii. Menurutnya, sudah dijalankan sesuai aturan dan telah menjalankan kewajibannya, bahkan tanggung jawab sosial kemasyarakatan sudah dilaksanakan oleh perusahaan.

Langkah ini sebagai upaya dalam menata investasi yang baik, untuk kemajuan pembangunan daerah kita, sebab hadirnya mereka, selain bisa membuka lapangan kerja juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya

Hadirnya investasi pertambangan di Konawe Kepulauan (Konkep) sudah bisa membuka lapangan kerja bagi warga lingkar tambang. Selain itu juga, menghidupkan geliat perekonomian masyarakat di sana serta bisa meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Konkep dan Provinsi Sultra.

“Tujuan dari pemekaran supaya bisa mandiri dalam mengelola daerahnya, supaya tidak berharap dana dari pusat terus. Maka potensi pertambangan, perikanan, perkebunan harus di maksimalkan untuk dikelola secara baik,” pungkasnya.

Gema Kreasi Perdana Marlion

PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) melalui Marlion. SH selaku legal officer PT. menepis tudingan yang dilayangkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Tudingan Jatam menyebutkan, pelaporan oleh tim kuasa hukum terhadap para terduga pelaku penyekapan disertai kekerasan 10 Karyawan PT.GKP, pada Agustus lalu di Mapolda Sultra mengada-ada.

“Apa yang dituduhkan oleh kawan-kawan dari Jatam dan LBH Makassar justru membuktikan bahwa mereka tidak begitu faham tentang kondisi yang sebenarnya. Sebab, fakta yang terjadi, pada saat kejadian ada 10 orang karyawan PT.GKP, disandera disertai kekerasan, yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat disana,” tegas marlion saat dikonfirmasi oleh tim sorotsultra.com via selulernya, Jum’at, 29/11/2019.

Bahkan lanjut dia saat aksi penyanderaan berlangsung ada salah seorang warga sempat mengabadikanya lewat rekaman video, dan sempat beredar luas di sosial media facebook.

“Inikan aneh, ada korban penyanderaan lalu salah satu pelaku telah ditangkap namum penahananya ditangguhkan dan bahkan suda menyandang status tersangka masih disebut mengada ngada,” jadi yang ngawur siapa disini ,”tuturnya

Dia juga berharap agar secepatnya polda sultra segera menangkap semua pelaku yang telah di laporkanya dan meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan

Berkaitan tudingan lainnya menyebut perusahaan menerobos lahan warga, secara gamblang pria yang akrab disapa lionk ini juga menjelaskan, “PT. Gema kreasi perdana berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan bahwa lokasi yang di maksud itu dari segi legalitas telah kami kantongi izin IPPKH nya jadi dimana letak kesalahan perusahaan,” katanya

Diapun berharap, Komnas HAM Republik Indonesia (RI) untuk lebih jernih melihat persoalan yang terjadi disana, dan tidak hanya mengedepankan masukan dari warga yang katanya dikriminalisasi. Namun harus juga menemui pihak korban penyanderaan, dalam hal ini karyawan PT. GKP agar fair siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia

Senada dengan Marlion, Amir karim selaku humas Perusahaan juga menambahkan, tudingan dan tuduhan yang selama ini dialamatkan ke PT Gema harus segera dihentikan sebab semua itu tidak mendasar, “tudingan kriminalisasi, menyerobot lahan warga, dan bahkan perusahaan ilegal semua itu tidak benar

Kongres PAN akan digelar di Sultra

Sulawesi Tenggara. Wakil Ketua Umum PAN, Totok Daryanto mengatakan terdapat sembilan lokasi yang akan menjadi kandidat Kongres PAN pada awal 2020 mendatang.

Kesembilan lokasi tersebut yakni Sumut, Sumbar, Lampung, DKI Jakarta, Yogya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Selatan.

“Tadi sudah dikatakan ada sembilan lokasi, nanti masing-masing lokasi akan di survei,” kata Totok di lokasi Rakernas PAN, Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu, (7/12/2019).

Menurut dia dari kesemebilan lokasi tersebut Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi kandidat kuat pelaksanaan Kongres yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum PAN yang baru itu.

“Karena memenuhi kriteria prestasi, dan memenuhi kriteria buka daerah asal dari para kandidat,” katanya.

Totok mengatakan hampir semua daerah menginginkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres.

Hanya saja menurutnya, ada wacana agar Kongres PAN digelar di wilayah yang bukan menjadi daerah pemilihan Calon Ketua Umum, agar pelaksanaan Kongres berjalan netral.

Adapun sejumlah kader PAN yang digadang gadang maju dalam pemilihan yakni Zulkifli Hasan, Asman Abnur, Mulfachri Harahap, Hanafi Rais, dan Bima Arya.

“Memang ada wacana bahwa tempat kongres itu harus netral dalam arti daerah yang punya kedekatan khusus dengan calon. Itu fatsun aja. Semua saya kira setuju,” pungkasnya.

Pemerintah akan menata pelabuhan di kendari

Pemerintah – pelabuhan kendari. Menanggapi Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari, Letkol Marinir Benyamin Ginting mengatakan perlu perbaikan sistem dari hulu ke hilir di pelabuhan Kendari.

“Ada proses ketika penumpang naik di atas kapal, mulai dari penjualan tiket sampai ketika penumpang sudah berada di atas kapal, itu semua sudah ada yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenangnya masing-masing,” kata Benyamin Selasa, 14 Januari 2020 di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Saya rasa, perbaikan dimulai dari penjualan tiket sampai pada operator, nahkoda dan kru di atas kapal, jika penumpang sudah cukup jangan di tambah lagi, akhirnya penumpang pun tidak nyaman berada di atas kapal,” lanjutnya.

Sejauh ini, pihak KSOP sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab di pelabuhan, salah satunya dengan mencantumkan stempel pada tiket resmi untuk menghindari beredarnya tiket-tiket palsu.

Kendala lain yang di alami pelabuhan ialah penyediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, pelabuhan masih di akomodir oleh Pelindo.

“Kita hanya bisa mendorong pelindo, agar pelabuhan seperti bau-bau, supaya bisa tertib, kita targetkan dalam waktu satu minggu kedepan, kita akan laksanakan penertiban dari hulu ke hilir,” tutupnya.

Wisata menarik di kendari

Wisata kendari. Tak mau ketinggalan dari kota-kota lain di Indonesia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) juga memiliki wisata serupa lho travelers! Adalah Wisata Rumah Pucuk.

Wisata kekinian hasil komunitas rumah pucuk ini, menyajikan pemandangan yang indah dari atas. Hasil foto pun menjadi jauh lebih cantik.

Selain menikmati pemandangan langit yang indah, kamu juga bisa merasakan sejuknya udara dan pemandangan hijau. Jika pergi bersama keluarga, kamu bisa bersantai sambil menikmati pemandangan dan makan bersama di bawah rindangnya pohon. Membawa makanan favorit dari rumah akan membuat suasana jauh lebih menyenangkan.

Jika kamu tertarik berwisata ke sini, jangan lupa bawa kamera untuk berfoto-foto. Sebab, pemandangan yang indah di Rumah Pucuk, sayang jika dilewatkan tanpa diabadikan.

Apalagi ketika sore tiba, kamu juga bisa menyaksikan indahnya matahari tenggelam alias sunset lho! Keelokan sunsetnya akan memberikan hasil gambar yang bagus dan menarik. Bahkan, hasil fotomu bisa terlihat memukau, jika diambil dari sudut yang tepat.

Untuk menikmati Wisata Rumah Pucuk, kamu dapat membeli tiket Rp 2.000 per orang untuk satu kali masuk. Cukup murah bukan?

Sebagai informasi, Wisata Kendari Rumah Pucuk ini, terletak di Jalan Lasitarda, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Jika naik angkutan umum, kamu bisa naik angkot nomor rayon 1A jurusan Kota Lama-Kampus Baru dan berhenti di Universitas Halu Oleo (UHO). Kemudian, kamu bisa lanjut naik ojek.

Namun, jika kamu menggunakan kendaraan pribadi dan belum tahu persis lokasinya. Kamu bisa membuka google maps dengan titik koordinat SMA Negeri 10 Kendari atau Yayasan Al fath.

Unjuk rasa di kendari

Demonstrasi Kendari, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh dan mengakibatkan seorang mahasiswa bernama Randi (21) tewas. Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo itu meninggal usai mendapat luka di dada sebelah kanan saat kericuhan pecah di sekitar Gedung DPRD Sultra. Randi meninggal pukul 16.18 WITA usai menjalani perawatan selama lima menit di Rumah Sakit TNI AD dr Ismoyo.  Saat ini jenazah dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan autopsi.

Kami belum bisa pastikan apakah penyebab kematiannya terkena peluru tajam atau peluru karet,” kata Danrem 143/HO Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto di Kendari, Kamis (26/9).

Demonstrasi Kendari ini memakan korban Selain Randi, ada tiga mahasiswa lain yang mengalami luka akibat kekerasan. Bahkan satu korban saat ini terluka parah dan dirujuk Rumah Sakit Bahteramas. Sedangkan dua orang lainnya masih di rawat di RS Korem.

Ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa itu sebagai bentuk penyuaraan pandangan mereka terkait Rancangan Undang-undang (RUU) yang dibahas DPR RI.

Awalnya, seperti diberitakan Antara, massa berada di depan kantor DPRD Sultra melakukan aksi orasi. Tuntutan tersebut di antaranya, yakni pencabutan UU KPK, menolak RUU KUHP dan menolak RUU Pertanahan.

Massa melemparkan batu dan kayu ke arah gedung DPRD. Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Wakil Ketua DPRD Sultra Nur Salam Lada sempat menemui massa dengan naik ke mobil trailer dan turut berorasi di depan gerbang Kantor DPRD Sultra.

Namun, massa menuntut untuk masuk ke dalam Kantor DPRD Sultra untuk hearing bersama anggota DPRD.

Melihat kondisi tidak memungkinkan dengan massa aksi yang memaksa masuk, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra kembali masuk ke gedung.

Kericuhan pun tak terhindarkan saat terjadi saling dorong pagar kantor DPRD antara massa dan pihak keamanan. Kemudian massa melempari barisan polisi yang berada di halaman kantor DPRD dengan kayu dan batu.

Lemparan dari massa dibalas dengan semburan air dari water canon dan tembakan gas air mata oleh polisi yang akhirnya berhasil memecah belah massa.