pengawasan kelengkapan izin administrasi pengapalan PT GKP

By:
On:
In: Hukum, Pertambangan
With: 0 Comments

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menegaskan tidak ada permasalahan terkait legalitas dan perizinan pada proses pengiriman komoditas nikel.

Hal ini menjadi dasar bagi PT GKP untuk terus meningkatkan intensitas produksi dan memaksimalkan pengapalan pengangkutan hasil produksi bijih nikel dari Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara.

Dalam keterangan persnya, Superintendent Shipping PT GKP, Fero Pamone menyampaikan, potensi pertumbuhan volume pengapalan diharapkan dapat terus meningkat dan memenuhi target hingga akhir tahun.

“Seluruh kelengkapan administrasi dan perizinan, baik terkait operasi pertambangan dan juga proses shipping PT GKP telah sesuai. Tentu hal ini mendasari kami untuk terus memaksimalkan pengangkutan hasil produksi,” jelasnya.

Perizinan yang telah dikantongi ini, lanjutnya, mencakup dari persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), izin lengkap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), hingga izin terkait Penetapan Lokasi, Pembangunan, dan Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus). Seluruh perizinan ini pun resmi dikeluarkan oleh Pemerintah.

Di samping itu, Fero menjelaskan, bahwa mulai dari proses pemindahan bijih nikel, pengangkutan, hingga pelepasan kapal menuju lokasi pengolahan, timnya memastikan semua standarisasi keselamatan kerja dan lingkungan tetap terpenuhi.

Dirinya juga menyatakan, komitmen PT GKP dalam mengoptimalkan pengapalan bijih nikel ini juga adalah bentuk dukungan penuh perusahaan terhadap kebijakan hilirisasi mineral Pemerintah Indonesia. Tentu di samping kontribusi perusahaan melalui pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang rutin dibayarkan PT GKP setiap tahunnya.

“Kita harus mendukung kelancaran (kebijakan) hilirisasi ini. Salah satunya adalah memastikan kelancaran distribusi bijih nikel ke proyek-proyek smelter pengolahan nikel,” tegasnya.

Sementara itu, Petugas Kesyahbandaran Kab. Konkep, A. Rahman H. yang tengah melakukan pengawasan rutin ke jetty PT GKP, juga turut membenarkan status legalitas dari aktivitas pengapalan bijih nikel yang dilakukan oleh perusahaan. Dirinya menegaskan bahwa tidak pernah ada isu mengenai kelengkapan izin administrasi pengapalan PT GKP.

“Disini seluruh legalitas sudah clear. Dalam artian, PT GKP telah memperoleh izin penetapan lokasi, pembangunan, dan pengoperasian dari Kementerian Perhubungan, yang telah kembali diperpanjang per Desember 2023 kemarin. Selain itu, perusahaan ini juga telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegas Rahman.

Ia turut menjelaskan, pihak Syahbandar turut memonitor ketat perihal kesiapan teknis dan administrasi menjelang keberangkatan kapal tongkang PT GKP. Sehingga, dapat dipastikan tidak akan ada isu atau pelanggaran yang berpotensi merugikan banyak pihak.

“Setiap berangkat kapal, PT GKP telah rutin melengkapi mulai urusan kewajiban pajak, urusan dokumen, hingga aspek keselamatan,” jelasnya.

“Tidak mungkin kami (Syahbandar) berada disini untuk mengawasi sebuah operasi yang ilegal. Jadi, bisa dipastikan seluruh kapal yang keluar dari PT GKP ini berstatus sah dan legal,” tuturnya di akhir wawancara langsung.

Sumber: Potret Sultra
Harita Group

By:
On:
In: Pertambangan
With: 0 Comments

Emiten pertambangan nikel PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel membukukan pertumbuhan pendapatan 74,6% di kuartal pertama tahun 2023 menjadi Rp4,8 triliun, dari semula Rp2,7 triliun.

Meski demikian kinerja bottom line Harita tercatat turun 12,5% menjadi Rp,1,4 triliun  dari sebelumnya Rp1,6 triliun. Penurunan ini sebagian besar dikarenakan melemahnya harga nikel, kobalt, serta menguatnya Rupiah di kuartal pertama tahun 2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Tahun ini, pendapatan NCKL ditopang dari pendapatan dari segmen penambangan nikel yang naik 71,3% menjadi Rp912,8 miliar dari Rp532,9 miliar. Sedangkan untuk segmen pengolahan nikel, pendapatan Perseroan naik sebesar 75,4% menjadi Rp3,9 triliun dari Rp2,2 triliun di kuartal pertama tahun 2022.

“Di sisi lain, rasio biaya operasi ke pendapatan tetap sebesar 4,2% dikarenakan penurunan harga batubara dan penurunan harga BBM dibanding kuartal pertama tahun 2022,” ungkap Harita Nickel dikutip dari keterangan resmi, Rabu (3/5/2023).

Peningkatan pendapatan NCKL berkat adanya peningkatan volume dan lini produksi di Perseroan dan entitas anak. Sampai 31 Maret 2023, untuk lini produksi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), entitas anak Perseroan PT. Halmahera Jaya Feronikel (HJF) telah menyelesaikan pembangunan lima lini produksi dari total 8 lini produksi yang sedang dibangun.

Tiga lini produksi sedang dalam tahap penyelesaian dan diperkirakan akan selesai pada akhir kuartal kedua tahun ini, sehingga total kapasitas produksi HJF akan sebesar 95 ribu metal ton/tahun.

“Apabila digabungkan dengan kapasitas produksi entitas anak Perseroan PT. Megah Surya Pertiwi (MSP) yang memiliki kapasitas produksi 25 ribu metal ton/tahun, total kapasitas produksi Perseroan akan naik menjadi 120 ribu metal ton/tahun,” ungkapnya.

NCKL juga telah menyelesaikan lini ke 3 produksi refinery High Pressure Acid Leach (HPAL) dan telah berhasil mencapai 100% kapasitas produksi dalam waktu 2 bulan sehingga total kapasitas produksi MHP naik dari 37 ribu metal ton/tahun di tahun 2022 menjadi 55 ribu metal ton/tahun di tahun 2023.

Kedepannya, Harita Nickel akan mengembangkan hilirisasi produknya dengan memasuki fase commissioning untuk produksi nikel sulfat sejak awal April 2023. Ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam industri baterai kendaraan listrik dengan hadir dan beroperasinya pabrik nikel sulfat pertama di Indonesia.

Source: CNBC Indonesia
Karyawan PT HJF

By:
On:
In: Daerah
With: 0 Comments

Perusahaan hilirisasi nikel di Maluku Utara fokus menyerap tenaga kerja baru di tengah kekhawatiran ancaman resesi ekonomi dunia di tahun 2023 serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor teknologi.

Tercatat, Harita Nickel melalui unit bisnisnya PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) baru-baru ini membuka lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan. Tak berlebihan, karena kebutuhan SDM untuk proyek smelter baru dan yang akan beroperasi nanti memang cukup besar.

Lantaran banyaknya tenaga kerja yang diserap, Harita Nickel bahkan menjadi kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan di bidang ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemkab Halmahera Selatan Ardiani Radjiloen menyatakan pihaknya memberi apresiasi tinggi bagi Harita Nickel atas kontribusi ketenagakerjaan tersebut.

“Saya sebagai Pemda Halsel dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Harita, karena PAD kami per 21 Oktober 2022 sudah melebihi target dan kontribusi terbesar dari Harita,” kata Ardiani belum lama ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemda Halmahera Selatan selalu membuka ruang bagi perusahaan untuk bisa saling bersinergi dan berkolaborasi. Apalagi jika tujuannya adalah menekan jumlah pengangguran dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Apa yang dilakukan Harita sangat mendukung program Pencaker (Pencari kerja) yang digaungkan Pemkab Halsel untuk mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan,” ujarnya.

Data BPS mencatat, jumlah angkatan kerja di Maluku Utara per Agustus 2022 mencapai 609,2 ribu. Dari jumlah tersebut, mereka yang bekerja sebanyak 585 ribu orang dan yang masih menganggur sebanyak 24,2 ribu orang.

Halmahera Selatan menjadi daerah yang paling banyak menyumbang angkatan kerja, yakni sebanyak 112,3 ribu orang atau 18,43 persen dari total angkatan kerja di Maluku Utara.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara per Agustus 2022 sebesar 3,98 persen, atau turun 0,73 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Halmahera Selatan menjadi daerah dengan TPT terendah yaitu sebesar 1,51 persen.

Rektor Universitas Negeri Khairun Ternate Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum, mengatakan bahwa Halmahera Selatan memang memiliki jumlah penduduk terbanyak dari semua kabupaten kota di Maluku Utara.

“Karena itu kalau ada tren positif bahwa tingkat pengangguran di Halmahera Selatan itu lebih kecil dibandingkan kabupaten kota lain, maka bisa kita asumsikan bahwa kehadiran perusahaan terutama Harita dan beberapa perusahaan tambang lainnya, di wilayah Halmahera Selatan terutama di Obi, itu berkontribusi positif terhadap keberadaan tenaga kerja kita di sana,” kata Ridha.

“Dan kita berharap ini juga menjadi prioritas, sekali lagi menjadi prioritas perusahaan untuk terus mendorong anak-anak daerah kita itu bisa terserap kesana, tentu saja dengan kualitas, dan juga keterampilan yang dibutuhkan,” tambahnya.

Berdasarkan catatan, HJF berhasil merekrut 1.200 karyawan hingga September 2022 dan akan kembali merekrut 600 tenaga kerja baru lagi hingga akhir tahun ini. Dengan jumlah tersebut, pada tahun ini akan mencapai 1.800 serapan tenaga kerja baik skilled maupun non-skilled.

Di sisi lain, saat ini di sektor teknologi terjadi winter tech alias gelombang PHK yang menerpa sejumlah perusahaan teknologi dunia dalam beberapa bulan terakhir. PHK dilakukan guna menjaga keberlangsungan bisnis dan menjadi strategi dalam menghadapi perlambatan ekonomi, lonjakan suku bunga, dan inflasi.

Beberapa di antaranya Meta, induk Facebook dan WhatsApp, lalu Twitter, Shoppe, dan Grab. Meta harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya sekitar 13 persen dan berdampak lebih dari 11.000 karyawannya. Ada juga Twitter yang memangkas sekitar 3.700 pekerjaan dan mengumumkan informasi tersebut kepada karyawannya melalui surat elektronik.

Sumber: Suara.com
Luhut Binsar Pandjaitan bersama karyawan pabrik smelter

By:
On:
In: Nasional
With: 0 Comments

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan Indonesia sedang fokus untuk hilirisasi nikel. Ia menegaskan hilirisasi tersebut akan membuat Indonesia menjadi pemain baterai kendaraan listrik dunia.

Meski begitu, Luhut menyebut, kehadiran Robin Zeng sebagai pendiri Contemporary Amperex Technology (CATL), juga penting karena menjadi mitra yang baik dalam baterai lithium.

“Mereka juga akan memproduksi baterai baru sebesar 265 gigawatt hour dalam 3 juta ton EV. Kita juga membidik 11 gigawatt sektor hydropower yang berpotensi di Kalimantan Utara, kontraksi dimulai kapan saja, (bisa) kuartal I tahun depan (2023),” ujar Luhut pada B20 Summit di Bali, Minggu (13/11).

Luhut menganggap dengan digitalisasi dalam mengatur sumber daya alam bisa juga membuat korupsi di Indonesia berkurang. Sehingga pendapatan negara, industri lokal, dan UMKM dapat meningkat. Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai emisi nol (net zero emission) pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.

“Kita juga sangat mendukung adopsi energi terbarukan. Meski demikian, Indonesia akan menyeimbangkan target emisi dengan target pertumbuhan ekonomi,” ujar Luhut.

Luhut Targetkan RI Bisa Produksi Baterai Kendaraan Listrik Sendiri di 2024

Luhut bicara target Indonesia dapat memproduksi baterai kendaraan listrik di tahun 2024. Hal tersebut seiring dengan pengembangan hilirisasi industri nikel.

“Kita sudah tidak rely to commodity lagi, dulu kita hanya ekspor ore nikel saja, kita sekarang sudah masuk ini. Soon we have to be here, second quarter 2024 we are going to produce our own lithium battery,” ujar Luhut saat 4th Indonesia Fintech Summit 2022, Kamis (10/11).

Rencana tersebut seiring dengan pembangunan Kawasan Industri Kalimantan Utara (Kaltara) yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Proyek senilai USD 132 miliar ini ditargetkan rampung di tahun 2024.

Dia memaparkan, kawasan industri ini nantinya akan memproduksi electronic alumina sebesar 3 juta ton, besi dan baja sebesar 5 juta ton, dan new energy battery untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebanyak 265 gigawatt (GW).

Sumber: Kumparan
Penimbunan material ore di stockpile

By:
On:
In: Ekonomi, Nasional
With: 0 Comments

Inflasi sedang terjadi di seluruh dunia dan meningkat tajam selama 9 bulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi terancam stagnan, bahkan melemah. Daya beli semakin turun dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini menjadi sesuatu yang menakutkan.

Semua ini terjadi akibat konstelasi politik dunia yang terjadi akhir–akhir ini. Terutama perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu arus perdagangan energi, pangan, pupuk, logam, dan industri komoditas lainnya.

Hal ini jelas akan berdampak pada stabilitas ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia.

Saat ini, prospek ekonomi Indonesia cukup bergantung pada ledakan harga komoditas utama, seperti batubara, minyak kelapa sawit, timah, nikel dan gas alam lainnya.

Dalam menghadapi resesi global ini, pemerintah harus siap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, seperti penurunan harga dan permintaan komoditas tersebut. Ini menjadi sinyal berbahaya bagi perekonomian Indonesia, khususnya dari sisi penerimaan negara yang selama ini cukup mengandalkan penerimaan dari sektor komoditas.

Namun, meskipun dibayangi hantu resesi global, harga nikel masih bertengger di angka cukup tinggi. Per 8 November 2022, harga nikel mencapai 23.405 USD/ton. Menurut London Metal Exchange (LME), harga nikel diprediksi akan naik hingga akhir tahun 2022.

Kenaikan ini menjadikan potensi nikel sebagai bagian dari strategi menghadapi resesi global.

Di lain sisi, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi bahwa resesi ekonomi global akan sedikit berdampak pada ekspor nikel Indonesia karena mengalami penurunan permintaan.

Permintaan yang kaku untuk nikel murni dari sektor paduan masih ada, tetapi para pengusaha semakin hati-hati dalam membeli bahan baku di tengah berita resesi yang beragam.

Meskipun demikian, ruang penurunan harga nikel terbatas karena permintaan hilir untuk nikel murni tetap kuat dan persediaan masih rendah.

Ini juga menjadi pendorong pemerintah untuk mengembangkan program hilirisasi nikel. Saat ini, nikel di Indonesia diproduksi dalam bentuk bahan setengah jadi seperti NPI, FeNi, Ni-matte, MHP, dan Ni-Co sulfat.

Sudah ada perkembangan sejak tahun 2020, produk NPI dan FeNi diolah lebih lanjut menjadi stainless steel. Sementara untuk produk MHP dan Ni-Co sulfat, akan digunakan sebagai bahan baku baterai listrik yang pabriknya masih dalam tahap konstruksi.

Pesatnya perkembangan teknologi baterai, menjadikan proses transisi energi semakin mendesak. Nikel memiliki kelebihan dibandingkan mineral tambang lainnya, karena itu transisi energi akan bergantung pada nikel.

Untuk itu, industri hilirisasi nikel di Indonesia perlu dikembangkan secara komprehensif. Tentu saja, dengan ini akan memberikan nilai tambah yang tinggi, juga menyerap tenaga kerja dan hal positif lain yang akan memberi pemasukan bagi Indonesia.

Sebagai contoh, perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2022, tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,07%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01%.

Tingginya pertumbuhan perekonomian terjadi selaras dengan terjaganya kinerja lapangan usaha, salah satunya yaitu lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan selaras dengan peningkatan permintaan nikel dan olahannya.

Lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan memiliki pangsa terhadap perekonomian Sultra masing–masing sebesar 19,05% dan 7,55%.

Tingginya kontribusi tambang dan industri pengolahan tersebut tidak terlepas dari potensi sumber daya mineral Sultra yang merupakan provinsi dengan potensi cadangan nikel terbesar di Indonesia dengan total cadangan bijih tercatat sebesar 1,87 miliar ton (Dirjen Minerba, 2020).

Pertambangan bijih logam berkontribusi sebesar 55,43% terhadap lapangan usaha pertambangan. Sama halnya dengan pertambangan bijih logam, industri pengolahan logam dasar di Sultra memiliki pangsa terbesar terhadap lapangan usaha industri pengolahan dengan pangsa sebesar 45,53%.

Lebih lanjut, produk industri pengolahan logam dasar di Sultra berkontribusi lebih dari 99% dari total ekspor Sultra.

Berdasarkan pangsanya, perekonomian Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh lapangan usaha primer, yakni lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,78%.

Dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan pangsa sebesar 19,05%.

Data dari Kementrian ESDM tersebut juga selaras dengan kondisi yang terjadi di Sultra. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dirjen Minerba (2020), terdapat total 292 IUP tambang nikel yang tersebar di Indonesia, dimana sebanyak 154 IUP berada di Sultra.

Jumlah tersebut menempatkan Sultra sebagai daerah dengan jumlah IUP nikel terbanyak di Indonesia.

Salah satu pemilik IUP nikel di Sulawesi Tenggara adalah PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang terletak di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan. Perusahaan tambang nikel ini telah memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah, lebih khusus pada Kabupaten Konawe Kepulauan.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara diperkirakan akan didorong oleh akselerasi pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan lapangan usaha industri pengolahan.

Kinerja lapangan usaha pertambangan diperkirakan akan mengalami peningkatan untuk mendukung hilirisasi hasil pertambangan di Sulawesi Tenggara. Ini menjadi salah satu strategi Indonesia dalam menghadapi resesi global 2023.

Sumber: Kendari Aktual
Kunjungan kerja Presiden Jokowi

By:
On:
In: Ekonomi, Nasional
With: 0 Comments

Pengamat ekonomi dari Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Askar Muhammad mengatakan, berkat kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah atau bijih nikel oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.

“Jadi memang untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal III kemarin, kalau dari pengamatan kami memang paling besar oleh dikontribusi oleh ekspor terutama ekspor bahan baku kita komoditas itu nikel ya lalu batubara juga salah satunya,” ujar Askar, Selasa (8/11).

Askar menjelaskan, value nikel ini menjadi besar banget karena hilirisasi yang awalnya diekspor mungkin kecil, karena mungkin karena ekspor biji nikel kemudian dibuat menjadi turunannya.

“Dan saat ini turunannya itu menjadi besar kontribusinya,” imbuh Askar.

Lebih lanjut Askar menambahkan, pelarangan ekspor nikel juga berpengaruh terhadap sektor manufaktur yang secara langsung juga turut mengerek laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Jadi patokannya itu awal 2020 sebelum 2020 kontribusi industri logam dasar terhadap sektor manufaktur itu kita bisa lihat di antara 3 persen sampai 4 persen,” jelasnya.

“Tapi pasca dilarang ekspor bijih nikel kontribusinya itu sudah sampai 5 persen dan bahkan kemarin terakhir 5,9 persen hampir 6 persen artinya memang ini justru jadi salah satu sektor pendongkrak industri manufaktur kita yang sangat kita butuhkan di negara-negara maju,” imbuhnya

Selain itu, menurut Askar pelarangan ekspor bahan mentah nikel juga akan memantik minat investasi dari luar negeri untuk mengelola bahan mentah nikel menjadi barang yang memiliki nilai tambah.

“Kalau dari pengamatan kami memang pelarangan ekspor ini jalan pintas atau cara paling mudah untuk menarik investasi karena memang Indonesia bisa dibilang belum punya teknologinya nih untuk mengubah untuk mengelola nikel mentah menjadi nikel berkualitas,” tuntasnya.

Sebagaimana diketahui, pelarangan kebijakan ekspor mulai sejak 1 Januari 2020 lalu oleh Presiden Jokowi yang bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah di dalam negeri dan menggalakkan hilirisasi nikel.

Pada awal mula kebijakan itu dikeluarkan ada sebagian kelompok yang tidak setuju sebab dikhawatirkan nilai ekspor negara bisa anjlok karena memberhentikan ekspor bijih nikel tersebut. Namun terbukti setelah larangan ekspor bijih nikel disetop dan Indonesia menggalakkan hilirisasi nikel di dalam negeri untuk mendapatkan hasil ekspor dengan nilai tambah, justru pendapatan negara dari ekspor hilirisasi nikel menjadi bertambah.

“Dulu ekspor nikel hanya mentahan, sekarang ada industri smelter. Dan harus kita paksa. Dulu nikel kita setop ramai, orang datang siapa saja menyampaikan hati-hati ekspor bisa anjlok karena memberhentikan ekspor nikel ini,” ujar Jokowi.

Tercatat, lewat pelarangan ekspor bijih nikel menjadi ekspor melalui proses hilirisasi, pendapatan negara melejit signifikan dari yang sebelumnya hanya USD 1,1 miliar atau Rp 15 triliunan pada tahun 2017-an menjadi USDS 20,9 miliar atau Rp 360 miliar pada tahun 2021.

“Meloncat dari Rp 15 triliun ke Rp 360 triliun, itu baru nikel. Nanti kita setop lagi timah, tembaga. Setop lagi ekspor barang-barang mentahan,” ungkap Jokowi.

“Hilirisasi jangan sampai berpuluh-puluh tahun menjual komoditas saja, kini setop tapi satu-satu tidak barengan,” pungkas Jokowi.

Sumber: JawaPos.com
Pemahaman dan edukasi soal hilirisasi perlu menjadi prioritas saat ini.

By:
On:
In: Pertambangan
With: 0 Comments

Mineral adalah sebuah hal esensial bagi manusia. Kita butuh supply batubara untuk menghasilkan energi listrik.

Butuh pula olahan tembaga, nikel, dan aluminium untuk produksi kebutuhan alat-alat elektronik dan rumah tangga.

Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, kebutuhan akan mineral ini akan terus berlanjut melalui proses penambangan dari dalam bumi.

Proses inilah yang kerap menimbulkan dinamika persepsi dan respon sosial berkelanjutan di hampir seluruh lapisan masyarakat.

Yang perlu disadari manusia, operasi pertambangan pastilah mengubah bentang alam karena apa yang diambil berada di bawah permukaan bumi.

Namun demikian, perubahan bentang alam bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Mengikuti berbagai aturan dan regulasi pemerintah, serta kebijakan tambang “Good Mining Practice”, proses pertambangan sangat mampu diatur hingga tidak merusak dan mampu dikembalikan ke kondisi bentang alam sebelum dilakukan penambangan.

Akan tetapi, bagi sebagian besar orang, istilah “tambang merusak” masih menjadi konsepsi pemahaman yang mengakar.

Salah satu penyebabnya adalah kekurangtahuan. Kurangnya pengetahuan tentang apa itu tambang, seperti apa teknik pertambangan dan metalurgi, apa itu reklamasi, serta masih banyak lagi ketidaktahuan yang berkaitan dengan dunia tambang.

Masalah ini adalah PR besar bagi para praktisi, akademisi, dan pemerhati dunia pertambangan dan metalurgi, khususnya di Indonesia. Mereka seharusnya menjadi garda terdepan dan pertama yang harus berperan sebagai Ambassador atau Duta dalam menjelaskan dan mengedukasi masyarakat awam.

Fakta bahwa Indonesia termasyhur dengan julukan “Zamrud Khatulistiwa” harus menjadi pedoman. Secara keseluruhan, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-6 dunia untuk sumber kekayaan alam. Salah satunya adalah nikel, yang menempati urutan pertama dunia.

Sumber daya inilah yang perlu dimanfaatkan melalui hilirisasi untuk dapat tetap maju secara ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, hingga mendorong daya saing negara secara global.

Keawaman masyarakat akibat kurangnya edukasi mengenai Good Mining Practice dapat menimbulkan keraguan dan ancaman pada investor, khususnya para investor yang berpotensi mendorong hilirisasi tambang.

Tentu hal ini juga turut mempengaruhi kecilnya peluang adanya lapangan kerja tambahan, khususnya di daerah-daerah tambang yang seringnya berada di remote area.

Pemahaman dan edukasi soal hilirisasi perlu menjadi prioritas saat ini. Hilirisasi, baik yang dilakukan satu tahap maupun beberapa tahap, bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau komoditi, sehingga nilai ekonomi dan daya gunanya meningkat lebih tinggi dari sebelumnya.

Aktivitas ini dapat dipastikan memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian dan sosial, baik bagi daerah operasional, pusat, maupun daerah non-operasional.

Jika Indonesia bisa semakin mendekati proses hilir, maka akan ada akselerasi yang terjadi dari sisi industri pertambangan.

Pertama, Indonesia tidak akan membatasi impor, karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga distribusi uang hanya akan ada di Indonesia.

Kedua, penelitian dan pengembangan terkait pengolahan mineral semakin baik dan banyak dilakukan.

Ketiga, industri ini mendorong percepatan pemerataan pembangunan ekonomi daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dan keempat sekaligus yang terakhir, yakni perluasan lapangan kerja masyarakat.

Salah satu proyek hilirisasi tambang di Indonesia telah dilakukan dan berdampak positif besar tercermin oleh Grup Harita Nickel.

Proses hilirisasi tambang, khususnya bijih nikel, saat ini tengah beroperasi di Pulau Obi yang menghasilkan feronikel dan nikel sulfat. Bijih nikel tersebut dipasok dari proses penambangan di Pulau Obi, Maluku Utara dan Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

PT Gema Kreasi Perdana (GKP), salah satu perusahaan dari Grup Harita Nickel di Pulau Wawonii sebagai salah satu pemasok utama bijih nikel untuk proses hilirisasi, telah menanamkan prinsip Good Mining Practice selama penambangan berlangsung.

Pertambangan di Pulau Wawonii ini menjadi salah satu kontribusi peningkatan ekonomi yang sangat signifikan saat ini, baik untuk masyarakat sekitar, pemerintah daerah, maupun negara.

Sumber: Suara Kendari
industri nikel dapat menjadi andalan Indonesia di masa depan.

By:
On:
In: Ekonomi, Nasional, Pertambangan
With: 0 Comments

Industri nikel dinilai mampu menopang pendapatan negara di tengah ancaman resesi ekonomi global pada 2023. Pengamat energi dari Alpha Research Ferdi Hasiman mengatakan, industri nikel memang dapat menjadi andalan Indonesia di masa depan.

Hal ini mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020 di mana Indonesia memiliki cadangan nikel 72 ton Ni, atau 52% dari total cadangan nikel dunia.

“Indonesia ini merupakan penghasil nikel terbesar di dunia, sehingga jelas potensi dari sektor ini sangat besar,” kata Ferdi.

Meski demikian, lanjutnya, potensi yang sangat besar tersebut perlu dikelola secara profesional dan transparan, sehingga Indonesia benar-benar diuntungkan dengan sektor nikel.

“Jangan sampai cadangan nikel dan potensi yang besar ini hanya dinikmati segelintir pihak,” ujarnya.

Ferdi memberi sejumlah catatan untuk pemerintah agar potensi nikel ini dapat dikelola secara maksimal. Salah satunya penertiban tambang ilegal yang ada di daerah penghasil nikel. Selain itu, regulasi di sektor hilir juga perlu diperjelas, sehingga hilirisasi nikel bisa lebih banyak dikelola oleh Indonesia.

“Perlu juga diperhatikan tata kelola niaga mengenai harga nikel, dan juga antara pemerintah pusat dan daerah harus diatur sistem bagi hasil yang jelas,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel memberi dampak positif pada perekonomian di Maluku Utara. Ekonomi di Maluku Utara tumbuh hingga 27% tahun ini akibat hilirisasi nikel.

“Saya cek berapa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara 27 persen dari mana ini saya cek. Bisa angka 27 dari mana, saya awal enggak percaya, setelah saya cek oh benar dulu ekspornya nikel hanya mentahan, sekarang sudah ada industri smelter di sana,” kata Jokowi dalam UOB Economic Outlook 2023.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan Maluku Utara Januari hingga Agustus 2022 sebesar USD3.212,88 juta. Sementara, ekspor golongan besi, baja, dan nikel tercatat tumbuh 10,34% month on month, terbanyak atau 100% ke Tiongkok.

Sementara itu Head of External Relation Harita Nickel Stevi Thomas mengatakan bahwa pihaknya kini tengah menggenjot produksi nikel yang ada di wilayah Maluku Utara guna memanfaatkan potensi serta peluang yang ada.

Stevi menegaskan Harita Nickel sangat mendukung kebijakan hilirisasi nikel dari pemerintah dan berupaya memenuhi kebutuhan pasokan nikel di Indonesia. “Harita Nickel telah berkontribusi untuk mendukung Pemerintah dalam Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,” kata Stevi.

Sumber: Okezone
Nikel laterit yang berada di Indonesia bagian timur

By:
On:
In: Pertambangan
With: 0 Comments

Akhir-akhir ini industri nikel ramai diperbincangkan publik karena semakin tingginya tren pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik di dunia.

Nikel sebagai salah satu komponen penting dalam baterai kendaraan listrik meningkat permintaannya hingga 3,04 juta ton pada tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 2,77 juta ton pada tahun 2021.

Fenomena ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara strategis yang dipandang dunia. Indonesia terkenal dengan komoditas nikel terbesar di dunia, baik dari sisi produksi maupun sumber dayanya.

Pada akhir tahun 2021, tercatat bahwa Indonesia telah memproduksi nikel sebesar 1.000.000 ton.

Total sumber daya nikel Indonesia per tahun 2020 mencapai 143 juta ton nikel dengan persebarannya secara umum dominan berada di Indonesia bagian timur.

Secara jenis, nikel yang berada di Indonesia bagian timur ini adalah tipe nikel laterit. Tipe ini dapat diolah, baik menggunakan teknologi pirometalurgi yang umumnya menghasilkan feronikel dan NPI maupun hidrometalurgi yang menghasilkan MHP.

Sentrum nikel yang dominan terpusat dan tersebar di Indonesia bagian timur bukanlah tanpa alasan.

Disana bijih nikel tipe laterit terbentuk dari proses pelapukan secara mekanik dan kimiawi yang berkepanjangan dari batuan dasar ultramafik berupa peridotit sebagai pembawa unsur nikel dan umumnya terjadi di daerah tropis dan subtropis, seperti New Caledonia, Australia, Filipina, dan Indonesia.

Pembentukan endapan nikel laterit berasal dari batuan peridotit yang mengalami proses pelapukan secara terus-menerus, sehingga menghasilkan mineral-mineral baru.

Pada profil lapisan bijih nikel laterit, semakin ke bawah/dasar, kandungan nikel, magnesium dan beberapa unsur lainnya semakin tinggi.

Mengacu pada formasi batuan di Indonesia, endapan nikel laterit sebagian besar terbentang di wilayah Indonesia Timur, mulai dari Pulau Sulawesi, Provinsi Maluku Utara, dan Pulau Papua dengan sebagian kecil ada di Provinsi Maluku dan Pulau Kalimantan.

Beberapa wilayah terbesar penghasil nikel di Indonesia dengan contoh perusahaan pengelolanya adalah sebagai berikut.

Sulawesi Tenggara : PT Antam UBPN, PT Macika Mada Madana (MMM),

PT Gema Kreasi Perdana (GKP)

Maluku Utara : PT Trimegah Bangun Persada (TBP),

PT Gane Permai Sentosa (GPS), PT Megah Surya Pertiwi (MSP)

Sulawesi Tengah : PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP),

PT Sulawesi Mining Investment

Sulawesi Selatan : PT Vale Indonesia, PT Ceria Nugraha Indotama (Cerindo)

Sumber: Radar Sultra
Smelter Nikel HPAL generasi ketiga

By:
On:
In: harita nickel, Pertambangan
With: 0 Comments

Indonesia saat ini menjadi produsen terbesar dunia untuk komoditas nikel. Per 2021 saja, Indonesia telah berhasil memproduksi nikel sebesar 1 juta ton. Jumlah kenaikan produksi ini tidak terlepas dari Indonesia yang saat ini menggunakan teknologi berbasis pirometalurgi dan hidrometalurgi.

Teknologi pirometalurgi atau biasa kita sebut smelting (peleburan) sudah digunakan di PT Antam yang menghasilkan Fe-Ni, PT Vale yang menghasilkan Ni Matte, dan PT IMIP yang menghasilkan NPI. Akan tetapi, proses tersebut memerlukan energi yang sangat tinggi dan hanya bisa mengolah bijih nikel tipe saprolit.

Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkanlah teknologi hidrometalurgi, salah satunya adalah HPAL (High Pressure Acid Leaching) yang mampu mengolah bijih nikel limonit dengan kebutuhan energi yang lebih kecil.

HPAL melibatkan proses pelindian pada temperatur dan tekanan yang tinggi (240-270°C, 33-55 atm). Teknologi ini pertama kali diterapkan di Cuba pada tahun 1959 dan tahun 2000 oleh 2 perusahaan yang berbeda, kemudian tiga perusahan di Australia menggunakan teknologi ini mulai tahun 1988-1999, serta di Filipina.

Dari semua proyek tersebut, hanya di Cuba dan Flipina yang berhasil dengan baik mengoperasikannya. Sumitomo, perusahaan investasi bisnis dan perdagangan global asal Jepang di Pulau Palawan, menggunakan teknologi HPAL generasi ketiga dan telah berhasil dengan baik yang menyempurnakan teknologi sebelumnya.

Teknologi generasi ketiga ini telah mengadopsi sistem pengendalian lingkungan yang efektif, yang ditandai dengan lebih sedikitnya jumlah sisa proses yang dibuang jika dibandingkan dengan proses teknologi generasi HPAL sebelumnya, termasuk terhadap proses peleburan.

Karena efektivitasnya dalam pengendalian lingkungan, teknologi HPAL generasi ketiga ini dikenal juga dengan sebutan “Proses Hijau”.

Di Indonesia, teknologi ini telah dikembangkan dan diimplementasi. Teknologi HPAL dari China berhasil dikembangkan di Pulau Obi di bawah PT Halmahera Persada Lygend (HPL), salah satu perusahaan milik Harita Nickel yang saat ini sudah beroperasi dengan kapasitas pengolahan pabrik sebesar 8,5 juta ton bijih.

HPAL yang dikembangkan menggunakan teknologi generasi ketiga, yakni generasi versi terbaru dan tercanggih.

Dengan kapasitas pengolahan pabrik sebesar 8,5 juta ton bijih per tahun, PT HPL menghasilkan produk akhir berupa nikel sulfat (NiSO4.7H2O) dan kobalt sulfat (CoSO4.7H2O) yang kadar Ni dan Co masing-masing 21% dan 20%. Dengan kapasitas yang besar tersebut, diperlukan pula pasokan bijih yang besar pula.

Pasokan bijih nikel untuk PT HPL saat ini berasal dari PT Trimegah Bangun Persada, PT Gane Permai Sentosa, PT Jikodolong Megah Pertiwi, PT Obi Anugerah Mineral, dan PT Gema Kreasi Perdana.

Dengan adanya teknologi HPAL ini, diharapkan Indonesia mampu untuk menjaga komitmen dalam memproduksi nikel dengan cara yang efektif, efisien, dan tentunya ramah lingkungan demi visi pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Kendari Aktual