Tenaga Kerja Lokal

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terkait rencana kegiatan usaha di Kabupaten Konkep, Sulawesi Tenggara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak di Swiss-Bel Hotel Kendari.

Salah satu komitmen PT GDP yang akan berinvestasi di Pulau Wawonii, Konkep adalah mereka akan mengutamakan untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Hal ini sesuai dengan tujuan bersama PT GDP dan Pemkab Konkep untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekadar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat undang-undang,” kata Komisaris Utama PT GKP, Hendra Surya kepada awak media.

Hendra menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama ini adalah tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2024.

Pada penandatanganan MoU ini, Pemkab Konawe diwakili oleh Bupati Konkep Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Konkep Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Konkep Irwan.

Sementara itu, di pihak PT GKP, Komisaris Utama mereka Hendra Surya dan Direktur Utama, Wiryadi menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Bupati Konkep, Amrullah menyampaikan rasa syukurnya setelah terbitnya peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konkep.

“Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara. Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, insyaallah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” kata Amrullah.

Lanjut Amrullah, dia berharap agar kerja sama dengan PT GKP bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia khususnya Sultra dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tenaga Kerja Lokal

Untuk diketahui PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Di antaranya pembangunan menara telekomunikasi, program Desa Terang, dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Kendariinfo
Smelter PT GKP

Rencana pembangunan smelter PT GKP (Gema Kreasi Perdana Perdana) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), dinilai dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Ahmad Zainul.

“Komitmen Pembangunan Smelter Nikel oleh PT GKP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep sebagaimana amanat undang undang untuk mendorong upaya hilirisasi dunia pertambangan. Ini dapat membawa Konkep menjadi sentrum pembangunan ekonomi nasional khususnya Indonesia Timur,” ujar Ahmad Zainul.

Ahmad Zainul menilai, pertumbuhan ekonomi Konkep baru tertopang oleh konsumsi atau belanja pemerintah daerah (pemda), ketimbang investasi maupun pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pemda perlu membangun kerja sama yang kuat dengan Direksi PT GKP dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat daerahnya, khususnya pembangunan smelter ini.

“Konkep sebagai kabupaten dengan wilayah paling strategis sebagai jalur pertambangan dapat berkembang pesat. Nantinya bisa menjadi sentrum perekonomian yang tentunya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Wawonii, dan Sultra secara umum,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Ahmad Zainul, dibutuhkan peran-peran krusial pemuda dan mahasiswa khususnya mahasiswa Konkep, melahirkan ide dan gagasan gemilang.

“Sebagai sosial kontrol, peran mahasiswa dibutuhkan untuk kedepannya komitmen serta bekerja sama dengan pemda dan PT GKP, sehingga mewujudkan perkembangan daerah ini lewat kerja sama yang telah dibangun,” pungkasnya.

Sumber: Berita Kota Kendari

Himapindo Sultra

Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai hadirnya smelter PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dapat memberikan dampak positif.

Ketua Umum Himapindo Korwil Sultra Ahmad Zainul memaparkan Sultra dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki produksi dan cadangan nikel terbesar di Indonesia namun belum mampu mengantar pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia memiliki dasar yang kuat.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Dengan adanya MoU ini memungkinkan PT GKP untuk menjalankan Rencana Kegiatan Usaha termasuk melakukan aktivitas pengembangan masyarakat di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep, Sultra.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekedar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat Undang-Undang,” ungkap Komisaris Utama PT GKP Hendra Surya.

Sumber: ZonaSultra.com

Kesejahteraan Pulau Wawonii

Polemik keberadaan perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi perdebatan serius beberapa pekan terakhir. Beberapa kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan terus menyuarakan penolakan anak perusahaan Harita Group itu beroperasi di Wawonii. Namun tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang mendukung agar PT GKP melangsungkan aktivitas penambangan di wilayah mereka agar berdampak kepada Kesejahteraan Pulau Wawonii.

Aksi penolakan kerap dilakukan sebagian masyarakat dan aktivis lingkungan dikarenakan mereka menilai, aktivitas penambangan di Pulau Wawonii yang hanya memiliki luas wilayah 715 kilometer persegi, bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Alasan penolakan juga didasari oleh kekhawatiran akan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sebab kegiatan penambangan dinilai akan merusak kawasan pesisir termasuk ekosistemnya, meningkatkan kerawanan bencana, serta mengancam sumber air bersih. Dan yang dianggap paling merasakan dampak buruk dari kegiatan tambang adalah nelayan dan petani di sekitar lokasi penambangan.

Mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangan mineral cukup beralasan jika sebagian masyarakat bahkan aktivis lingkungan dengan keras menyuarakan penolakan.

Namun kita juga harus dengan adil mengakui bahwa tidak selamanya kegiatan penambangan hanya membawa dampak buruk, tetapi ada pula dampak positif, khususnya bagi kehidupan sosial dan ekonomi yang menjadi alasan sebagian masyarakat mendukung kegiatan penambangan di wilayahnya. Aktivitas perusahaan di sektor pertambangan akan membuka lapangan pekerjaan yang besar, khususnya bagi masyarakat lokal atau masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. 

Aktivitas pertambangan juga dapat mendorong meningkatnya kegiatan UMM di masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak hanya berkesempatan untuk menjadi tenaga kerja pada industri pertambangan, tetapi dimungkinkan pula menjadi rekan bisnis perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah mereka.

Kemudian, pendapatan masyarakat di wilayah pertambangan secara umum akan

meningkat karena efek dominan dari keberadaan perusahaan telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarat. Selain itu, setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan diwajibkan menajalankan tanggung jawab sosial atau program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dimanfaatkan oleh mayarakat.

Sehingga, perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, tetapi juga dapat memberikan manfaat bag masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Idealnya seperti itu.

Dampak positif atau pun dampak negatif yang akan ditimbulkan jika kegiatan penambangan dilakukan di Pulau Wawonii, sebenarnya PT. GKP sudah punya jawaban untuk meyakinkan masyarakat. Mengingat group Harita bukan perusahaan yang baru bergerak di sektor pertambangan.

Sebagai referensi, kita bisa melihat kegiatan Harita Nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dimana perusahaan raksasa itu tidak hanya melakukan kegiatan penambangan namun juga telah membangun fasilitas pengelolahan dan pemurnian nikel (smelter) melalui perusahaan di bawah naungannya PT Halmahera Persada Lygend.

Hal tersebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat Pulau Obi Halmahera Selatan mengalami perubahan signifikan sejak adanya kegiatan industry pertambangan. Rata-rata pendapatan masyarakat dan aktivitas UMKM meningkat serta kemajuan di sektor pendidikan dan kesehatan karena dukungan perusahaan dan pemerintah setempat di sektor tersebut cukup konsisten. 

Sementara dari sis dampak kerusakan lingkungan, group Harita juga punya rekam jejak yang bisa dijadikan referensi. Salah satunya kegiatan reklamasi pasca tambang yang dilakukan anak perusahaannya di Kalimantan Timur. Dimana, revegetasi dan reklamasi lahan pasca tambang yang dilakukan di konsesi Lana Harita Indonesia menjadi proyek percontohan reklamasi pasca tambang di Indonesia.

Berbagai dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan yang dilakukan Harita Group di beberapa wilayah di Indonesia hanyalah sebuah referensi khususnya bagi masyarakat Pulau Wawonii yang rencananya akan menjadi lokasi kegiatan penambangan PT. GKP. Pertanyaan yang masih menjadi akar pro kontra tentang keberadaan PT GKP hingga saat ini, jika aktivitas penambangan mineral dilakukan, apakah akan berdampak pada kesejahteraan atau justru menjadi bencana bagi masyarakat Pulau Wawonii?

Menurut penulis, dari berbagai rekam jejak aktivis perusahaan tabang di beberapa daerah di Indonseia, pertanyaan itu hanya bisa dijawab melalui komitmen bersama antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah setempat.

Bagi masyarakat, setiap keputusan harus dilandasi dengan berbagai pertimbangan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sebab masyarakat sekitar lokasi pertambangan lah yang paling merasakan dampak, sejahtera atau justru sebaliknya.

Bagi perusahaan, kegiatan penambangan dilakukan dengan memprioritaskan tanggung jawab sosial maupun lingkungan. Perusahaan jangan hanya menikmati sendiri manfaat dari hasil mengeruk kekayaan alam, namun yang terpenting masyarakat juga harus merasakan Kesejahteraan Pulau Wawonii.

Kemudian yang terpenting adalah peran pemerintah. Pemerintah harus menjadi pengarah dan mengatur jalannya kegiatan pertambangan dengan baik dan benar. Setiap regulasi yang dibuat Pemerintah diharapkan selalu pro terhadap masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama.

Penulis: Rian Rinaldi, Sekertaris Ketua II PMII UHO

Sumber: PenaSultra.com

bahan baku baterai

Saat dunia berbondong-bondong melakukan transisi energi dari fosil ke energi terbarukan, dunia diramal akan mengalami kekurangan pasokan mineral seperti seperti nikel, lithium, dan kobalt yang merupakan bahan baku baterai.

Pemakaian kendaraan listrik terus digencarkan dunia sehingga permintaan untuk baterai kendaraan listrik diprediksi akan melonjak. Sejumlah analis menilai peningkatan kebutuhan baterai ini berpotensi membuat kekurangan pasokan bahan baku mineral.

Melansir Reuters, harga lithium yang tinggi telah gagal memacu adanya investasi kapasitas baru karena harga kontrak jangka panjangnya lebih rendah, sementara masalah pasokan kobalt adalah sebagian besar merupakan produk sampingan dari tembaga, ini berarti keputusan investasi didasarkan pada harga tembaga.

Selain itu, kebutuhan nikel bakal dipenuhi dari proyek-proyek baru yang akan segera hadir di Indonesia dan memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan demikian, kemungkinan kekurangan pasokan secara signifikan baru akan terjadi menjelang akhir dekade ini.

Namun kekhawatiran tentang pasokan nikel untuk bahan baku baterai mereda setelah produsen nickel pig iron (NPI) China Tsingshan Holding Group mengatakan akan mengubah NPI menjadi nickel matte, yang dapat digunakan untuk membuat bahan kimia untuk baterai.

“Sekarang ada proyek dengan total 300.000 ton per tahun untuk mengubah NPI menjadi produk yang dapat diubah menjadi sulfat untuk baterai,” kata analis Macquarie Jim Lennon.

Menurutnya, nikel itu berada di ambang super siklus. Bakal ada oversupply bahan baku baterai hingga setidaknya pertengahan 2020-an. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh menjamurnya perusahaan perusahaan penambang baru di Indonesia seperti PT PAM Mineral, PT Harum Energy dan PT Gema Kreasi Perdana.

Lennon juga memperkirakan proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Indonesia akan menghasilkan antara 400.000-600.000 ton nikel per tahun untuk sebagian besar dekade ini.

Pasokan nikel global diperkirakan sekitar 2,6 juta ton tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar dua pertiganya akan digunakan untuk stainless steel, sebagian besar di China, sementara konsumsi kendaraan listrik kurang dari 10%.

Tsingshan mengatakan pada bulan Maret akan memasok 100.000 ton nickel matte kepada pelanggan.

“Ada operator lain di Indonesia yang bisa mengikuti Tsingshan,” kata analis BoA Securities Michael Widmer, yang memperkirakan pasokan NPI berkontribusi pada surplus pada 2024 dan 2025.

harta karun tambang

Indonesia dianugerahi “harta karun” di sektor komoditas tambang, yakni nikel. Tak tanggung-tanggung, Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia untuk besaran jumlah sumber daya nikel. Indonesia disebut memiliki sumber daya harta karun tambang berupa nikel sebesar 23,7% dari total sumber daya nikel dunia.

Menyusul Indonesia yaitu Australia dengan persentase 21,5%, lalu Brazil 12,4%, Rusia 8,6%, dan lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey. Dia juga mengatakan, Indonesia memproduksi bijih nikel tahunan terbesar di dunia. Adapun perusahaan penambang pun makin lama makin banyak bermunculan mulai dari PT ANTAM, PT WIKA – PT CNI, PT Harum, PT Trinitan  dan PT GKP. 

“Bangsa ini dikenal memiliki volume cadangan nikel terbesar di dunia, 23,7% dari dunia,” ungkapnya dalam diskusi ‘Battery Electric Vehicles Outlook‘, Kamis (06/05/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia memiliki dua daerah endapan nikel primer, terletak di Pulau Sulawesi dan Halmahera. Namun, sebelum adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun lalu, sebagian besar bijih mentah nikel diekspor untuk peleburan di luar negeri.

“Seperti banyak bijih mineral lainnya di Indonesia, sebagian besar bijih mentah nikel secara tradisional diekspor untuk peleburan ke luar negeri,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa cadangan nikel yang dimiliki Indonesia mencapai 21 juta ton. Indonesia menduduki peringkat pertama soal cadangan nikel, mengalahkan Australia di peringkat kedua dengan total cadangan 20 juta ton.

Lalu, disusul Brazil dengan cadangan sebesar 16 juta ton dan posisi keempat adalah Rusia dengan cadangan nikel sebesar 7 juta ton.

Hal tersebut diungkapkan Luhut dalam CNBC Indonesia Mining Forum dengan Tema “Prospek Industri Minerba 2021”, Rabu (24/3/2021). Dia mengatakan bahwa data tersebut merupakan data antar negara di tahun 2019.

“Ini cadangan menurut negara di 2019. Ini akan membawa Indonesia ke era industrialisasi,” kata Luhut, Rabu (24/3/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui industrialisasi ini Indonesia akan bergerak ke arah energi baru terbarukan (EBT). Apalagi, Indonesia punya potensi besar harta karun tambang dalam mengembangkan baterai lithium.

“Betul-betul dengan industrialisasi, energi baru terbarukan kita punya potensi,” tegas Luhut.

pasar mobil listrik

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid optimistis, Indonesia akan menjadi produsen baterai lithium dan pasar mobil listrik terbesar di dunia. 

Optimisme itu diungkapkan Arsjad seiring besarnya pasokan nikel untuk pembuatan baterai lithium,  yang menjadi bahan  utama pengembangan mobil listrik.

ndonesia memiliki  kandungan nikel yang luar biasa banyak. Nikel adalah  bahan utama pembuatan baterai lithium,  yang digunakan untuk mobil listrik. Jadi,  seharusnya kita bisa menguasai salah satu rantai pasok baterai lithium   dan pengembangan mobil listrik dunia,” kata Arsjad dalam keterangannya Kamis (15/4). 

Arsjad yang juga calon ketua umum Kadin Indonesia, periode 2021-2026, menyatakan bahwa pengembangan mobil listrik akan menimbulkan efek domino dan meningkatkan peran  pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada industri otomotif dalam negeri.

Apa yang telah dicanangkan Bapak Presiden Jokowi untuk mengembangkan industri baterai lithium dan pasar mobil listrik adalah ide yang luar biasa.  Kita harus siap kalau ingin berkembang dan berkompetisi.  Kita bisa leading,” ujar Arsjad.  

Namun ia mengingatkan bahwa  ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain terdepan dalam industri mobil listrik dunia. 

Selain memiliki sumber daya alam melimpah berupa nikel, Indonesia juga harus memperlengkapi diri dengan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing tinggi, memanfaatkan  komponen tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan membeli teknologi dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia. 

“Kita beli teknologi dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia. Yang penting, ending-nya adalah intellectual property milik Indonesia.  TKDN, komponennya banyak di Indonesia dan cost baterai buatan Indonesia akan lebih kompetitif. Kita berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang kokoh,” jelas Arsjad. 

Presiden Joko Widodo,  juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor  55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. 

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2017, Indonesia mampu menghasilkan 2,12 juta ton nikel pig iron (NPI) dan 482.400 ton feronikel (FeNi) pada tahun 2017. 

Data Badan Geologi menyebutkan bahwa per tahun 2012, Indonesia memiliki 1,02 miliar ton dari total cadangan nikel,  terutama berlokasi di Sulawesi dan Maluku. Dikelola oleh berbagai macam perusahaan seperti PT. ANTAM, PT. Vale Indonesia, PT. Gema Kreasi Perdana dan PT. Virtue Dragon Nickel Industry

nikel indonesia

Indonesia punya tiga jenis komoditas mineral yang menjadi kebutuhan untuk komponen kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Di antaranya nikel, tembaga, dan bauksit. Kita berbicara tentang nikel indonesia.

Khusus untuk nikel cadangan yang dimiliki Indonesia mencapai 21 juta ton. Indonesia menjadi ranking pertama soal cadangan nikel mengalahkan Australia di peringkat dua dengan total cadangan 20 juta ton.

Tidak mengherankan bila hal tersebut mampu menggerakan roda perekonomian di daerah-daerah penghasil nikel. Sebut saja di Morowali dengan raksasa IMIP atau di Sultra dengan PT VDNI dan PT GKP. 

Disusul Brazil dengan cadangan sebesar 16 juta ton dan posisi keempat adalah Rusia dengan cadangan nikel sebesar 7 juta ton.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam CNBC Indonesia Mining Forum dengan Tema “Prospek Industri Minerba 2021”, Rabu (24/3/2021) mengatakan ini merupakan data antar negara di tahun 2019.

“Cadangan menurut negara di 2019. Ini akan membawa Indonesia ke era industrialisasi,” kata Luhut, Rabu (24/3/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan melalui industrialisasi ini Indonesia akan bergerak ke arah energi baru terbarukan (EBT). Apalagi Indonesia punya potensi besar dalam mengembangkan baterai lithium.

“Betul-betul dengan industrialisasi yang energi baru terbarukan kita punya potensi,” tegas Luhut.

Selain nikel, cadangan Indonesia untuk komoditas mineral lain tembaga dan bauksit cukup tinggi. Berdasarkan data paparan yang disampaikan Luhut cadangan bauksit Indonesia berada di peringkat enam dunia.

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap dua bagi lansia di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara di antaranya Kota Kendari 18.634 sasaran, Kabupaten Konawe 18.397 orang, Kolaka 15.280 orang.Berikutnya, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) 7.136 orang, Bombana 10.495 orang, Konawe Kepulauan (Konkep) 2.625 orang, Kolaka Timur (Koltim) 6.945 orang.

“Selanjutnya Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) 21.232 orang, Buton Tengah (Buteng) 9.466 orang, Kota Baubau 12.772 orang, Buton Selatan (Busel) 7.817 orang,” jelasnya.

Kemudian, Kabupaten Muna Barat (Mubar) 7.294 orang, Buton Utara (Butur) 5.312 orang, Wakatobi 12.292 orang, Buton 9.439 orang, Muna 21.148 orang dan Kabupaten Konawe Utara (Konut) sasaran vaksinasi sebanyak 4.214 orang.

“Meskipun saat ini sudah ada vaksinasi namun kita terus mengajak agar terus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan utamanya berakan 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air mengalir,” kata Rabiul.

Yakni dengan potensi cadangan bauksit sebesar 1 juta ton. Sementara untuk tembaga cadangan Indonesia 28 juta ton 

geopolitik nikel

Indonesia merupakan pemain penting dalam tata niaga nikel dunia. United States Geological Survey (USGS) melaporkan negeri khatulistiwa ini memiliki cadangan bijih nikel sebesar 21 juta ton dengan produksi 800 ribu ton pada 2019. Fakta geopolitik itu menempatkan Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia. 

Letak cadangan nikel tersebut berada  di bagian timur Indonesia, yang bisa dibilang surga nikel. Berbagai perusahaan pertambangan bereksplorasi di sana, mulai dari perusahaan asing seperti PT Vale hingga perusahaan-perusahaan lokal seperti PT Gema Kreasi Perdana.

Di sisi lain, Wood Mackenzie memperkirakan kebutuhan nikel dunia akan meningkat dari 2,4 juta ton pada 2019 menjadi 4 juta ton pada 2040. 

Peningkatan tersebut disumbangkan oleh produksi baja tahan karat (stainless steel) dan baterai. Kebutuhan nikel untuk baja tahan karat meningkat dari 1,65 juta ton pada 2019 menjadi 1,9 juta ton pada 2040, sementara itu kebutuhan untuk baterai meningkat dari 163 ribu ton menjadi 1,22 juta ton. Meningkatnya kebutuhan baterai ini didorong oleh berkembangnya penggunaan kendaraan listrik.

Sumber daya nikel menjadi salah satu keunggulan komparatif Indonesia. Pertama, bijih yang diproduksi memiliki kadar nikel yang lebih tinggi dibanding negara-negara produsen di kawasan Asia Pasifik seperti Filipina, Australia, dan Kaledonia Baru. Selain itu, deposit nikel Indonesia banyak terdapat di tanah (laterit) yang lebih mudah ditambang dibandingkan deposit dalam batuan.

Kedua, jarak Indonesia lebih dekat dengan pasar utama nikel dunia seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dia menilai secara geopolitik Indonesia memiliki hubungan baik dengan keempat negara tersebut yang potensial menjadi pasar utama produk nikel Indonesia. Ketiga, keamanan dalam negeri yang terjamin membuat investor nyaman dalam melakukan aktivitas pertambangan.

Indonesia memiliki semua komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi baterai kendaraan bermotor listrik. Namun terkecuali untuk litium yang harus impor dari negara produsen seperti Australia, China, dan beberapa negara di Amerika Selatan dan Afrika. 

Pendiri Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handojo menambahkan besarnya cadangan nikel Indonesia menarik minat banyak investor asing. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya harga nikel yang kini mencapai kisaran US$15.000/ton, meskipun pada awal tahun sempat jatuh hingga mencapai sekitar US$11.000/ton. 

“Bisnis nikel kan lagi naik daun. Arahnya bukan stainless steel seperti sendok, garpu, dan panci, kita enggak bicara lagi terlalu kecil. Paling penting kan sekarang buat baterai untuk kendaraan bermotor. Dari mobil yang pakai listrik baterai, 70% bahannya nickel metal hybrid. Itu 70%-nya kan nikel,” ungkapnya kepada Alinea.id, Selasa (3/11).

Meskipun perusahaan kendaraan bermotor listrik (KBL) berlomba-lomba datang, Handojo menilai teknologi pengembangan baterai harus dikuasai oleh Indonesia sebagai tuan rumah. Hal ini berkaca pada dominasi China dalam industri stainless steel lantaran menguasai semua lini produksinya seperti nikel dan krom.

Geopolitik Indonesia hanya memiliki nikel karena masih minimnya krom yang tersedia. Sementara itu, perusahaan-perusahaan China banyak membeli dan membuka tambang krom di Afrika.

Dengan potensi yang ada, Ketua Indonesia Smelter and Mineral Processing Association (ISPA) Raden Sukhyar menilai sebenarnya Indonesia mampu menjadi pemain penting dalam industri berbasis nikel.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama dalam aspek pendanaan dan teknologi yang selama ini menjadi masalah utama dalam hilirisasi nikel.

Untuk menjamin kelangsungan pasar, kata Sukhyar, aliansi dengan negara-negara konsumen nikel harus dijalin. Nikel, kata dia, harus dijadikan sebagai posisi tawar untuk menghasilkan aliansi yang menguntungkan bagi Indonesia.

“Kita punya nikel lho, mari kita kerjasama. Kalian punya teknologi canggih dan kita pasok baterainya. Bagaimana kita jadi bargaining position (posisi tawar) yang kuat untuk membangun hilirisasi sejauh mungkin,” katanya.

Sukhyar menambahkan pemerintah juga mesti berperan aktif dalam mendorong inovasi dan menciptakan permintaan. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang memberi insentif pemotongan pajak super (super tax deduction) bagi perusahan yang melakukan kegiatan vokasi dan riset untuk mendorong inovasi.

Terkait permintaan, pemerintah harus dapat memastikan bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri serta mendorong produsen dan konsumen dalam negeri untuk duduk bersama.

“Kemudian, kalau kita punya resources bagus, kita lihat di dalam negeri. Kita punya populasi terbesar di Asia Tenggara. Market size kita gede banget tuh. Pertanyaannya apakah kita bisa memproses nikel sampai produk tertentu? Mungkin sampai finished product yang bisa dimanfaatkan di dalam negeri,” ujarnya.

mobil listrik

Indonesia pernah merasakan sebagai salah satu negara penghasil minyak dan pernah menjadi negara eksportir minyak di dunia. Sekarang negara kita menjadi salah satu negara importir minyak dunia. Dampak dari berkembangnya industri otomotif di Indonesia sehingga konsumsi bahan bakar setiap tahun mengalami peningkatan dan lambatnya pemerintah khususnya Pertamina melakukan investasi di sektor perminyakan. Negara maju seperti Eropa dan Amerika sudah lama mengembangkan mobil listrik, sebagai respon atas terbatasnya supply bahan bakar minyak dunia dan menipisnya cadangan minyak dunia.

Pemerintah Indonesia melihat keterbatasan pasokan minyak dunia ini sebagai peluang dalam mengembangkan industri battery mobil listrik di mana bahan baku dari baterai listrik NiHM ( Nickel Metal Hydride ) dari bahan baku Nikel.

Indonesia menjadi negara terbesar di dunia yang memiliki cadangan nikel mencapai 3,57 miliar ton. Melalui UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang kebijakan pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dan setiap industri tambang berkewajiban membangun smelter.

Untuk menangkap peluang yang ada di depan mata tersebut , pemerintah membangun dan menyediakan kawasan ekonomi secara khusus di daerah penghasil nikel terbesar di Sulawesi. Banyak investor baik dari dalam negeri dan luar negeri datang dan melakukan investasi di daerah tersebut. Indonesia saat ini sudah mampu memproduksi 800.000 ton per tahun, sementara produksi dunia tahun 2019 mencapai 2,67 juta ton. 

Dengan banyaknya perusahaan yang menambang di Sulawesi seperti PT. VDNI, PT Vale dan PT Gema Kreasi Perdana, Indonesia menjadi negara terbesar di dunia disusul Philipina yang mampu memproduksi 420.000 ton per tahun.

Orientasi Industri otomotif dunia kedepan akan berubah dari kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Dengan perubahan tersebut tentunya kebutuhan nikel sebagai bahan baku battery mobil listrik akan meningkat. Sebagai gambaran satu unit mobil listrik yang produksi Tesla rata-rata membutuhkan nikel sebanyak 55 kg. Tesla tahun 2025 akan memproduksi 3.8 juta mobil listrik, dengan asumsi jumlah produksi tersebut maka akan dibutuhkan 209.000 ton nikel.

Elon Musk pemilik Tesla menyampaikan bahwa nikel dari Indonesia adalah Nikel dengan kualitas terbaik di dunia. Inilah yang menjadi salah satu alasan Tesla tertarik untuk membangun pabrik battery mobil listrik di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah.

Membangun pabrik komponen battery mobil listrik di negara penghasil nikel terbesar di dunia sangat penting bagi manajemen Tesla untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan produksi dan supply bahan baku dalam jangka panjang. Selain Indonesia, negara Asia lain seperti India juga sedang melakukan pendekatan kepada Tesla. Untuk menarik investor, selain memiliki sumber bahan baku, faktor keamanan merupakan kunci utama bagi para pelaku usaha. Mereka tidak ingin modal yang sudah diinvestasikan untuk menggerakan bisnis terhambat karena faktor keamanan.

Hendaknya para elite yang berseberangan secara politik dengan pemerintah bisa menahan diri untuk tidak melakukan gerakan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan negara dengan membawa agama tertentu untuk kepentingan politik. Rakyat membutuhkan rasa aman untuk bisa bekerja, dan investor yang memiliki modal juga membutuhkan rasa aman untuk melakukan investasi bila stabilitas keamanan suatu negara terjamin dengan baik.

Selama masa pandemic covid-19, banyak perusahaan yang merumahkan karyawan, banyak industry untuk sementara mengurangi kegiatan produksi, karena daya beli masyarakat menurun. Jika para elite tertentu selalu memprovokasi kepada masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi dan turun ke jalan, tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat lainya.