Tenaga Kerja Lokal

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terkait rencana kegiatan usaha di Kabupaten Konkep, Sulawesi Tenggara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak di Swiss-Bel Hotel Kendari.

Salah satu komitmen PT GDP yang akan berinvestasi di Pulau Wawonii, Konkep adalah mereka akan mengutamakan untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Hal ini sesuai dengan tujuan bersama PT GDP dan Pemkab Konkep untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekadar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat undang-undang,” kata Komisaris Utama PT GKP, Hendra Surya kepada awak media.

Hendra menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama ini adalah tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2024.

Pada penandatanganan MoU ini, Pemkab Konawe diwakili oleh Bupati Konkep Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Konkep Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Konkep Irwan.

Sementara itu, di pihak PT GKP, Komisaris Utama mereka Hendra Surya dan Direktur Utama, Wiryadi menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Bupati Konkep, Amrullah menyampaikan rasa syukurnya setelah terbitnya peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konkep.

“Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara. Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, insyaallah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” kata Amrullah.

Lanjut Amrullah, dia berharap agar kerja sama dengan PT GKP bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia khususnya Sultra dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tenaga Kerja Lokal

Untuk diketahui PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Di antaranya pembangunan menara telekomunikasi, program Desa Terang, dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Kendariinfo
Smelter PT GKP

Rencana pembangunan smelter PT GKP (Gema Kreasi Perdana Perdana) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), dinilai dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Ahmad Zainul.

“Komitmen Pembangunan Smelter Nikel oleh PT GKP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep sebagaimana amanat undang undang untuk mendorong upaya hilirisasi dunia pertambangan. Ini dapat membawa Konkep menjadi sentrum pembangunan ekonomi nasional khususnya Indonesia Timur,” ujar Ahmad Zainul.

Ahmad Zainul menilai, pertumbuhan ekonomi Konkep baru tertopang oleh konsumsi atau belanja pemerintah daerah (pemda), ketimbang investasi maupun pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pemda perlu membangun kerja sama yang kuat dengan Direksi PT GKP dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat daerahnya, khususnya pembangunan smelter ini.

“Konkep sebagai kabupaten dengan wilayah paling strategis sebagai jalur pertambangan dapat berkembang pesat. Nantinya bisa menjadi sentrum perekonomian yang tentunya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Wawonii, dan Sultra secara umum,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Ahmad Zainul, dibutuhkan peran-peran krusial pemuda dan mahasiswa khususnya mahasiswa Konkep, melahirkan ide dan gagasan gemilang.

“Sebagai sosial kontrol, peran mahasiswa dibutuhkan untuk kedepannya komitmen serta bekerja sama dengan pemda dan PT GKP, sehingga mewujudkan perkembangan daerah ini lewat kerja sama yang telah dibangun,” pungkasnya.

Sumber: Berita Kota Kendari

Tokoh masyarakat Wawonii

Tokoh masyarakat Wawonii meminta untuk diberikan penjelasan kepada masyarakat terkait isi dari Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) pada Kamis, (30/9/2021) lalu.

MoU itu tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Konawe Kepulauan ini yang ditandatangani enam pihak yakni Pemkab Konkep diwakili oleh Bupati Konawe Kepulauan Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Irwan. Sementara PT GKP diwakili oleh Hendra Surya selaku Komisaris Utama dan Meris Wiryadi selaku Direktur Utama.

Ketua Lembaga Adat Sara Wawoni, Abdul Salam menyatakan masyarakat belum diberikan penjelasan secara terang mengenai isi dari MOU tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah

dan pihak perusahaan secepatnya bisa melakukan sosialisasi dengan mempertemukan tokoh masyarakat terkait utamanya penduduk lingkar tambang.

Ketua Lembaga Adat Sara Wawonii, Abdul Salam menyatakan masyarakat belum diberikan penjelasan secara terang mengenai isi dari MOU tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah

dan pihak perusahaan secepatnya bisa melakukan sosialisasi dengan mempertemukan tokoh masyarakat terkait utamanya penduduk lingkar tambang.

“Ini dilakukan guna menghindari hal-hal yang bisa berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan di Pulau Wawonii,” ujar Abdul Salam Ketua Lembaga Adat Sara Wawonii, Sabtu

(9/10/2021).

Kemudian, masyarakat juga mempertanyakan perihal tujuan sebenarnya dari beroperasinya PT. GKP di Wawonii. “Apakah hanya menambang atau sekaligus membangun smelter

serta ditunjukkan dokumen pendukung agar tidak terjadi polemik di masyarakat” imbuhnya.

Lanjut Abdul Salam, dalam perencanaan operasional investasi perusahaan tersebut kedepannya diharap melibatkan tokoh agar masyarakat atau tokoh adat Wawonii. Hal itu guna menunjang kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kearifan lokal yang berlaku di daerahnya.

Tambahnya, masyarakat juga diminta agar tidak terpengaruh isu-isu liar dari luar yang bisa memecah bekerukunan.

“Kami minta kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak terprovokasi” ujar Abdul salam.

Pada intinya masyarakat tidak menolak keberadaan tambang di Wawonii atau Konkep.

“Kami ini bukan harga mati untuk menolak pertambangan di Wawonii menguntungkan sepanjang masyarakat Pulau Wawonii,” tutup Ayatullah.

.

Sumber: BumiSultra.com

investasi wawonii

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) bersama unsur pimpinan DPRD Konkep, Provinsi Sultra, sepakat menandatangani nota kesepahaman kerja (Memorandum of Understanding) dengan perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konkep demi investasi Wawonii.

Penandatanganan MoU dilakukan di salah satu hotel terkemuka di Kota Kendari, pada Kamis 30 September 2021.

Ada 6 pihak yang menandatangani MoU bersama tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Konkep ini.

Yakni Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Ir. H. Amrullah, M.T, Ketua DPRD Konawe Kepulauan Ishak S.E didampingi Wakil Ketua I DPRD Imanudin Sp.D dan Wakil Ketua II DPRD Irwan.

Sementara dari pihak PT GKP diwakili Hendra Surya selaku Komisaris Utama dan Meris Wiryadi S.IP, M.Si selaku Direktur Utama.

Sejumlah tokoh masyarakat dan unsur Forkopimda turut hadir dan menyaksikan  penandatanganan MoU tersebut. Antara lain Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Kapolres Kendari, Kajari Konawe, Dandim 1417 Kendari dan Kepala Bappeda Konawe Kepulauan.

Dengan adanya MoU tersebut, maka PT GKP sudah bisa menjalankan rencana kegiatan usaha, termasuk melakukan aktivitas pengembangan masyarakat di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekedar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat Undang-Undang,” ungkap Komisaris Utama PT GKP Hendra Surya.

Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT GKP merupakan tindak lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2040.

Aturan yang termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 dan disahkan pada akhir Juli lalu menjadi dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan bagi pertambangan.

Bupati Konawe Kepulauan, Ir. H. Amrullah, M.T mengungkapkan rasa syukur atas terbitnya Perda yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konawe Kepulauan ini.

Amrullah mengatakan, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara.

“Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, Insya Allah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” ujar bupati dua periode ini.

Amrullah juga menyampaikan harapan agar kegiatan yang dilaksanakan PT GKP bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Konawe Kepulauan. Hal ini disambut PT GKP dengan menyampaikan komitmen untuk mengutamakan serapan tenaga kerja lokal.

Mengenal PT Gema Kreasi Perdana PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Diantaranya pembangunan menara telekomunikasi, program desa terang dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Hallo!Sultra

Himapindo Sultra

Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai hadirnya smelter PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dapat memberikan dampak positif.

Ketua Umum Himapindo Korwil Sultra Ahmad Zainul memaparkan Sultra dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki produksi dan cadangan nikel terbesar di Indonesia namun belum mampu mengantar pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia memiliki dasar yang kuat.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Dengan adanya MoU ini memungkinkan PT GKP untuk menjalankan Rencana Kegiatan Usaha termasuk melakukan aktivitas pengembangan masyarakat di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep, Sultra.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekedar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat Undang-Undang,” ungkap Komisaris Utama PT GKP Hendra Surya.

Sumber: ZonaSultra.com

Kesejahteraan Pulau Wawonii

Polemik keberadaan perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi perdebatan serius beberapa pekan terakhir. Beberapa kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan terus menyuarakan penolakan anak perusahaan Harita Group itu beroperasi di Wawonii. Namun tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang mendukung agar PT GKP melangsungkan aktivitas penambangan di wilayah mereka agar berdampak kepada Kesejahteraan Pulau Wawonii.

Aksi penolakan kerap dilakukan sebagian masyarakat dan aktivis lingkungan dikarenakan mereka menilai, aktivitas penambangan di Pulau Wawonii yang hanya memiliki luas wilayah 715 kilometer persegi, bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Alasan penolakan juga didasari oleh kekhawatiran akan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sebab kegiatan penambangan dinilai akan merusak kawasan pesisir termasuk ekosistemnya, meningkatkan kerawanan bencana, serta mengancam sumber air bersih. Dan yang dianggap paling merasakan dampak buruk dari kegiatan tambang adalah nelayan dan petani di sekitar lokasi penambangan.

Mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangan mineral cukup beralasan jika sebagian masyarakat bahkan aktivis lingkungan dengan keras menyuarakan penolakan.

Namun kita juga harus dengan adil mengakui bahwa tidak selamanya kegiatan penambangan hanya membawa dampak buruk, tetapi ada pula dampak positif, khususnya bagi kehidupan sosial dan ekonomi yang menjadi alasan sebagian masyarakat mendukung kegiatan penambangan di wilayahnya. Aktivitas perusahaan di sektor pertambangan akan membuka lapangan pekerjaan yang besar, khususnya bagi masyarakat lokal atau masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. 

Aktivitas pertambangan juga dapat mendorong meningkatnya kegiatan UMM di masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak hanya berkesempatan untuk menjadi tenaga kerja pada industri pertambangan, tetapi dimungkinkan pula menjadi rekan bisnis perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah mereka.

Kemudian, pendapatan masyarakat di wilayah pertambangan secara umum akan

meningkat karena efek dominan dari keberadaan perusahaan telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarat. Selain itu, setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan diwajibkan menajalankan tanggung jawab sosial atau program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dimanfaatkan oleh mayarakat.

Sehingga, perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, tetapi juga dapat memberikan manfaat bag masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Idealnya seperti itu.

Dampak positif atau pun dampak negatif yang akan ditimbulkan jika kegiatan penambangan dilakukan di Pulau Wawonii, sebenarnya PT. GKP sudah punya jawaban untuk meyakinkan masyarakat. Mengingat group Harita bukan perusahaan yang baru bergerak di sektor pertambangan.

Sebagai referensi, kita bisa melihat kegiatan Harita Nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dimana perusahaan raksasa itu tidak hanya melakukan kegiatan penambangan namun juga telah membangun fasilitas pengelolahan dan pemurnian nikel (smelter) melalui perusahaan di bawah naungannya PT Halmahera Persada Lygend.

Hal tersebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat Pulau Obi Halmahera Selatan mengalami perubahan signifikan sejak adanya kegiatan industry pertambangan. Rata-rata pendapatan masyarakat dan aktivitas UMKM meningkat serta kemajuan di sektor pendidikan dan kesehatan karena dukungan perusahaan dan pemerintah setempat di sektor tersebut cukup konsisten. 

Sementara dari sis dampak kerusakan lingkungan, group Harita juga punya rekam jejak yang bisa dijadikan referensi. Salah satunya kegiatan reklamasi pasca tambang yang dilakukan anak perusahaannya di Kalimantan Timur. Dimana, revegetasi dan reklamasi lahan pasca tambang yang dilakukan di konsesi Lana Harita Indonesia menjadi proyek percontohan reklamasi pasca tambang di Indonesia.

Berbagai dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan yang dilakukan Harita Group di beberapa wilayah di Indonesia hanyalah sebuah referensi khususnya bagi masyarakat Pulau Wawonii yang rencananya akan menjadi lokasi kegiatan penambangan PT. GKP. Pertanyaan yang masih menjadi akar pro kontra tentang keberadaan PT GKP hingga saat ini, jika aktivitas penambangan mineral dilakukan, apakah akan berdampak pada kesejahteraan atau justru menjadi bencana bagi masyarakat Pulau Wawonii?

Menurut penulis, dari berbagai rekam jejak aktivis perusahaan tabang di beberapa daerah di Indonseia, pertanyaan itu hanya bisa dijawab melalui komitmen bersama antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah setempat.

Bagi masyarakat, setiap keputusan harus dilandasi dengan berbagai pertimbangan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sebab masyarakat sekitar lokasi pertambangan lah yang paling merasakan dampak, sejahtera atau justru sebaliknya.

Bagi perusahaan, kegiatan penambangan dilakukan dengan memprioritaskan tanggung jawab sosial maupun lingkungan. Perusahaan jangan hanya menikmati sendiri manfaat dari hasil mengeruk kekayaan alam, namun yang terpenting masyarakat juga harus merasakan Kesejahteraan Pulau Wawonii.

Kemudian yang terpenting adalah peran pemerintah. Pemerintah harus menjadi pengarah dan mengatur jalannya kegiatan pertambangan dengan baik dan benar. Setiap regulasi yang dibuat Pemerintah diharapkan selalu pro terhadap masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama.

Penulis: Rian Rinaldi, Sekertaris Ketua II PMII UHO

Sumber: PenaSultra.com

nikel indonesia

Indonesia punya tiga jenis komoditas mineral yang menjadi kebutuhan untuk komponen kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Di antaranya nikel, tembaga, dan bauksit. Kita berbicara tentang nikel indonesia.

Khusus untuk nikel cadangan yang dimiliki Indonesia mencapai 21 juta ton. Indonesia menjadi ranking pertama soal cadangan nikel mengalahkan Australia di peringkat dua dengan total cadangan 20 juta ton.

Tidak mengherankan bila hal tersebut mampu menggerakan roda perekonomian di daerah-daerah penghasil nikel. Sebut saja di Morowali dengan raksasa IMIP atau di Sultra dengan PT VDNI dan PT GKP. 

Disusul Brazil dengan cadangan sebesar 16 juta ton dan posisi keempat adalah Rusia dengan cadangan nikel sebesar 7 juta ton.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam CNBC Indonesia Mining Forum dengan Tema “Prospek Industri Minerba 2021”, Rabu (24/3/2021) mengatakan ini merupakan data antar negara di tahun 2019.

“Cadangan menurut negara di 2019. Ini akan membawa Indonesia ke era industrialisasi,” kata Luhut, Rabu (24/3/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan melalui industrialisasi ini Indonesia akan bergerak ke arah energi baru terbarukan (EBT). Apalagi Indonesia punya potensi besar dalam mengembangkan baterai lithium.

“Betul-betul dengan industrialisasi yang energi baru terbarukan kita punya potensi,” tegas Luhut.

Selain nikel, cadangan Indonesia untuk komoditas mineral lain tembaga dan bauksit cukup tinggi. Berdasarkan data paparan yang disampaikan Luhut cadangan bauksit Indonesia berada di peringkat enam dunia.

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap dua bagi lansia di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara di antaranya Kota Kendari 18.634 sasaran, Kabupaten Konawe 18.397 orang, Kolaka 15.280 orang.Berikutnya, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) 7.136 orang, Bombana 10.495 orang, Konawe Kepulauan (Konkep) 2.625 orang, Kolaka Timur (Koltim) 6.945 orang.

“Selanjutnya Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) 21.232 orang, Buton Tengah (Buteng) 9.466 orang, Kota Baubau 12.772 orang, Buton Selatan (Busel) 7.817 orang,” jelasnya.

Kemudian, Kabupaten Muna Barat (Mubar) 7.294 orang, Buton Utara (Butur) 5.312 orang, Wakatobi 12.292 orang, Buton 9.439 orang, Muna 21.148 orang dan Kabupaten Konawe Utara (Konut) sasaran vaksinasi sebanyak 4.214 orang.

“Meskipun saat ini sudah ada vaksinasi namun kita terus mengajak agar terus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan utamanya berakan 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air mengalir,” kata Rabiul.

Yakni dengan potensi cadangan bauksit sebesar 1 juta ton. Sementara untuk tembaga cadangan Indonesia 28 juta ton 

harga nikel

Harga nikel bergerak sangat fluktuatif dalam beberapa waktu terakhir. Sempat menyentuh level tertingginya di US$ 16.455 per ton pada Jumat (27/11). Lalu harga bergerak turun ke US$ 15.954 per ton. 

Walaupun, merujuk Bloomberg, pada Jumat (4/12), harga nikel kontrak pengiriman tiga bulanan sudah kembali naik ke level US$ 16.399 per ton. 

Analis Central Capital Futures Wahyu Laksono menyebut pergerakan harga nikel saat ini tergolong masih wajar. Menurutnya, setiap terjadinya tren positif penguatan, lalu akan disusul dengan terjadinya koreksi. Namun, dengan fundamental yang baik, nikel pun akan kembali rebound dan melanjutkan tren penguatan. 

Hal ini tercermin dari pergerakan nikel sepanjang tahun ini. Pada kuartal I-2021, harga nikel sempat jatuh hingga 19,73% seiring terjadinya pandemi. Namun, pada kuartal II-2020, nikel berbalik rebound hingga 13,85%. Bahkan, tren kenaikan masih terus terjadi pada kuartal III-2020, tercatat, nikel kembali naik sebesar 13,85%. 

“Sebenarnya pergerakan logam industri, termasuk nikel, itu mengekor tren harga tembaga, dan harga tembaga sendiri masih berada dalam tren positif. Apalagi, cadangan nikel di London Metal Exchange (LME) tercatat lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, sementara permintaan tetap tinggi,” jelas Wahyu kepada Kontan.co.id, Senin (7/12).

Secara fundamental, Wahyu menyebut nikel diselimuti sentimen positif seiring kebutuhan akan baterai untuk kendaraan listrik tetap tinggi sekalipun di tengah pandemi virus corona. Nikel sendiri digunakan sebagai salah satu bahan utama baterai mobil listrik tentu ikut mengalami kenaikan permintaan.  

Bahkan, Giga Metal melaporkan, ketersediaan nikel untuk baterai lithium ion bisa saja mengalami defisit lebih cepat dari perkiraan pabrik pembuat komponen. Salah satu faktor tingginya permintaan nikel adalah upaya Tesla, salah satu pabrikan kendaraan listrik, yang semakin gencarnya produksi mobil listrik.  

Wahyu juga bilang, pengembangan dan produksi kendaraan listrik di China ke depannya akan semakin berkembang pesat dan masif. China memiliki ambisi untuk menjadi negara yang menjadi pusat produksi kendaraan listrik pada 2025 mendatang. Artinya, secara jangka panjang, prospek nikel masih akan tetap cerah. 

“Tak hanya itu, China juga menargetkan setiap pabrik di negaranya menghasilkan produk-produk dengan nilai yang lebih tinggi. Dan ini memerlukan teknologi yang lebih canggih untuk bisa menghasilkan produk berkualitas, dan teknologi yang canggih selalu membutuhkan keberadaan nikel dalam jumlah yang besar,” tambah Wahyu. 

Dengan permintaan akan nikel yang masih akan tetap tinggi ke depan, Wahyu memperkirakan tren positif nikel belum akan berhenti dalam waktu dekat. Apalagi, pada Desember ini akan kembali ada pembahasan soal stimulus yang mungkin menekan kembali dolar AS, praktis komoditas, termasuk nikel akan diuntungkan dengan kondisi ini. 

Hal ini tentunya menguntungkan bagi para pemegang usaha tambang nikel Indonesia seperti PT ANTAM, PT GKP dan PT NHM

Sementara untuk tahun depan, selain faktor perkembangan produksi mobil listrik, sentimen vaksin dan pemulihan ekonomi disebut Wahyu masih akan tetap menjadi salah satu faktor yang punya pengaruh terhadap harga nikel pada tahun depan.  

Proyeksi Wahyu, pada sisa tahun ini, nikel masih akan terus mencoba menguat dan menembus level US$ 17.000 per ton. Sementara untuk 2021, nikel kemungkinan akan menguji target level tertingginya yakni, US$ 18.842 per ton yang terjadi pada September tahun lalu.  

Artinya, nikel besar kemungkinan akan bergerak di kisaran US$ 18.000 per ton pada tahun depan.

EV atau electrical vehicle merupakan konsep kendaraan dengan menggunakan sumber energi listrik. EV memiliki keunggulan daripada kendaraan berbahan bakar minyak dikarenakan EV mengeluarkan emisi yang jauh lebih sedikit dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

Kedepannya, pengembangan EV diharapkan dapat menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil dan membuat isu lingkungan berkurang dengan konsep energi yang berkelanjutan.

Pengembangan EV sebagai pengganti mobil berbahan bakar fosil diprakasai secara tidak langsung dengan adanya Paris Agreement pada tahun 2015. Paris Agreement 2015 merupakan perjanjian antar negara di seluruh dunia yang dimana salah satu bunyinya sepakat untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan investasi terhadap teknologi karbon rendah. Negara – negara seperti United Kingdom, Rusia, Jepang, China, Indonesia, dll menandatangani perjanjian ini. Dengan penandatanganan ini, pengembangan EV merupakan salah satu poin utama untuk menerapkan hasil dari perjanjian ini.

Penggunaan komponen baterai dalam EV akan meningkatkan kebutuhan akan nikel sebagai salah satu komponen baterai. Secara tidak langsung, pengembangan EV akan memainkan peran besar untuk peningkatan aktivitas produksi nikel. Berdasarkan data Wood Mackenzie, dengan meningkatnya kebutuhan nikel, China telah membangun empat fasilitas nikel baru yang akan diimplementasikan pada produksi EV ke depan.

Oleh karena itu dukungan terus diberikan oleh para perusahaan yang mengolah nikel di berbagai wilayah Indonesia. Dari Indonesia Timur sebagai contoh PT Gema Kreasi Perdana yang menambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Di samping menambang, perusahaan-perusahaan ini juga turut memajukan ekonomi masyarakat lingkar tambang melalui program CSR mereka. 

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dimana salah satu isinya adalah pengembangan mobil listrik di Indonesia. Menurut antaranews.com (Indonesia Konsisten Ratifikasi Perjanjian Paris), Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2029-2030. Dengan adanya peraturan tersebut dan pengembangan EV, kedepannya konsumsi nikel di negara Indonesia menjadi suatu hal yang amat penting.

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mendeklarasikan wadah silaturahmi, komunikasi, koordinasi dan konsolidasi bagi 23 anggota di seluruh Indonesia. 

Forum ini menghimpun 23 smelter nikel dengan kapasitas terpasang 3.79 Juta MT NPI per tahun dan 0.8 Juta MT per tahun sedang dalam pembangunan atau total hampir 90% kapasitas smelter nasional, disamping beberapa perusahaan tambang nikel dan turunannya mulai bergabung.

“Tujuan dibentuknya FINI adalah agar bisa menjadi forum komunikasi dan koordinasi yang terpercaya dan berdayaguna dalam membangun industri nikel Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan kebangsaan, memiliki daya saing dan peduli terhadap lingkungan sesuai dengan semangat Undang Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yakni makin mantap menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh,” kata DR Alexander Barus yang dipercaya sebagai Ketua Umum FINI kepada pers di Jakarta.

FINI, ungkap Alexander diharapkan bisa maju bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini industri nikel Indonesia menyumbangkan devisa yang sangat besar untuk pendapatan negara.

“Kami ingin memberikan kontribusi positif dalam membentuk hubungan usaha yang saling menguntungkan dengan sektor pertambangan dan industri turunan nikel dalam negeri. Terutama dalam menjaga keseimbangan dan kemajuan bersama antara bisnis antara usaha turunannya,” jelasnya.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Alexander Barus menyebut strategi FINI adalah dengan menjadi media komunikasi dan koordinasi efektif bagi kepentingan anggotanya agar terjadi interaksi yang saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme.

“Kepentingan ini bisa dalam rangka pelaksanaan usaha dan menyebarluaskan serta mensosilalisasikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri pengolahan maupun pemurnian nikel. Termasuk industri pengguna nikel khususnya yang berhubungan dengan misi dari perkumpulan ini,” jelasnya.

Tentu tujuan dan cita-cita FINI inline dengan keunggulan sumber daya alam Indonesia. Sebagai salah satu negara pemilik bijih nikel terbesar di dunia, sudah sepatutnya Indonesia memikirkan berbagai strategi pengolahan bijih nikel yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah lebih besar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini adalah salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia. Data menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan 25% dari kebutuhan nikel dunia.

“Maka dari itu, sebagai penghasil sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaan potensi nikel harus diatur oleh negara dengan bijaksana untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan,”ucap Alexander.

Dengan tujuan tersebut, melalui Undang-undang No. 4 tahun 2009 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel di awal tahun 2014 yang memang merupakan masa 5 tahun persiapan menuju industri, dengan mewajibkan para penambang untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian. Industri pengolahan dan pemurnian ini guna meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Beberapa pihak telah mulai membangun industri smelter nikel dengan keterbatasan dana dan teknologi.

“Ini yang penting dan menjadi concern Anggota FINI soal kemudahan investasi menjadi harapan para pengusaha industri nikel untuk dapat membangun dan menjalankan amanah undang-undang yang dibuat pemerintah bersama Legislatif,”ucap Barus.

Dari keterbatasan tersebut, lanjut dia, kebijakan pemerintah membuka kembali kran ekspor akan sangat merugikan negara dalam jangka panjang dan investor sebagai pelaku industri. Jaminan terhadap keberlangsungan investasi diragukan.

“Jika bijih nikel ore tetap diekspor maka akan berpengaruh pada cadangan bahan baku untuk pabrik yang sudah dibangun dengan investasi yang tidak sedikit,”tandasnya.

Tiingginya permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah cadangan nikel yang tidak bisa diperbarukan membuat pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus dengan menerapkan kebijakan strategis bukan hanya kepentingan sesaat. Pada kuartal IV tahun 2019 saja pemerintah menerbitkan kembali larangan ekspor bijih nikel yang efektif diberlakukan pada Januari 2020. Pelarangan ekspor nikel tersebut dikukuhkan melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara. Kebijakan ini berdampak sangat positif bagi tumbuhnya hilirisasi industri nikel Indonesia.

Nikel dan Lithium Sultra

Sulawesi Tenggara semakin mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satunya karena telah menjadi daerah otonom sejak ditetapkan tahun 1964 silam. Pesatnya kemajuan provinsi tersebut didukung oleh kekayaan alam dengan yang jumlah yang melimpah.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara amatlah kaya dengan beragam jenis komoditas seperti nikel, aspal, hingga emas. Bahkan jumlah cadangan nikel di Sulawesi Tenggara disebut-sebut sebagai yang terbesar di Indonesia, dan termasuk dalam cadangan nikel terbesar di dunia.

Kekayaan alam itulah yang membuat investor berbondong-bondong untuk menanamkan modal mereka pada industri pertambangan di wilayah itu. Mereka pun tak akan berpikir dua kali untuk merogoh aset untuk kemudian dijadikan bagian dari usaha tambang. 

Bergeser ke wilayah lebih utara, yakni di Kabupaten Konawe Utara juga terdapat aktivitas perusahaan tambang nikel yang cukup ramai. Kawasan tersebut biasa disebut di pulau Wawonii yang dipenuhi oleh kegiatan penambangan nikel oleh sejumlah perusahaan. Diketahui, perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di wilayah tersebut adalah PT Gema Kreasi Perdana. Perusahaan telah mampu menyumbang banyak lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Indonesia akan begitu perkasa saat sudah mampu membuat baterai kendaraan listrik dan dapat berperan menjadi pengekspor utama baterai secara utuh atau CBU ke berbagai belahan dunia.