Sulawesi tenggara memiliki potensi yang sangat besar di dunia tambang

Potensi sumber daya alam pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki nilai produksi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 303 ribu triliun.    

Gubernur Sultra Nur Alam pada acara pembukaan tripartit antara pemerintah, perbankan dan pelaku usaha di Bau-Bau, Sabtu (31/1), mengatakan, kekayaan alam strategis di bidang pertambangan di daerah itu antara lain nikel dengan deposit sekitar 97,4 miliar ton dengan nilai produksi sekitar Rp 23 ribu triliun.

Selain itu, terdapat tambang aspal di Pulau Buton yang memiliki deposit sekitar 3,8 miliar ton dengan nilai produksi sekitar Rp 1,841 triliun.     

Provinsi Sultra, kata Nur Alam, juga memiliki kandungan emas yang diperkirakan depositnya sekitar 1,125 juta ton dengan nilai produksi Rp 277 ribu triliun. “Pemerintah yakin rakyat Sultra akan sejahtera jika kekayaan alam ini dapat dikelola dengan baik,” kata Nur Alam yang didampingi Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Investasi Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaluddin.

Gubernur mengemukakan, pemerintah bersama rakyat Sultra harus optimistis bahwa di masa mendatang, daerah itu akan lebih maju daripada daerah lain, bahkan akan dikenal di dunia karena berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki.     

“Kita bisa bayangkan bahwa potensi tambang saja dengan perkiraan nilai produksi sekitar Rp 303 ribu triliun, apalagi dengan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan, kekayaan daerah itu kalau dikelola dengan baik, akan membawa kesejahteraan di masa depan,” ujarnya.      Oleh karena itu, gubernur mengajak investor menanamkan modalnya untuk mengolah potensi sumber daya alam tersebut sesuai prinsip kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat daerah setempat.     

Pemerintah, kata Nur Alam, juga sangat mendukung kehadiran investor untuk mengolah potensi sumber daya di Sultra, dan Pemerintah Provinsi Sultra juga terus berupaya membenahi pembangunan infrastruktur perekonomian di daerah ini.    

Nur Alam juga minta lembaga perbankan di Sultra untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan investasi, terutama pengolahan potensi sumber daya alam di daerah ini, dengan memberikan permodalan usaha kepada dunia usaha.     

Gubernur menilai, aktivitas perbankan di Sultra cukup menggembirakan dengan nilai aset tahun 2008 mencapai sekitar Rp 5,86 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2007 sebanyak Rp 5,1 triliun.

csr pt gkp sembako ramadhan

Di setiap bulan Ramadhan banyak masyarakat , lembaga maupun instansi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ada yang berbagi-bagi takjil, berinfaq, dan memberikan sembako gratis.

Seperti yang dilakukan oleh PT. GKP (Gema Kreasi Perdana) melalui program CSR yang biasa mereka lakukan. PT. GKP membagikan 1.600 paket sembako kepada masyarakat Wawonii, Sulawesi tenggara.

Humas PT. GKP, Marlion mengatakan sekiranya 1.600 paket sembako ramadhan disalurkan di setiap desa yang ada di kecamatan Wawonii tenggara. Setiap desa mendapatkan 100 paket. “Totalnya ada 1.600 paket sembako yang kami siapkan. Semua sudah kami salurkan kepada warga “, kata Marlion, Humas PT. GKP.

Senyum semringah terlihat di wajah Wa Ati (30). Warga desa Roko-Roko, kecamatan Wawonii Tenggara, Konawe Kepulauan (Konkep), yang merupakan salah satu dari ribuan warga yang mendapat paket sembako dari PT. GKP. “Alhamdulillah, paket sembako Ramadhan ini sangat membantu sekali”, ujar Wa Ati usai menerima paket sembako.

Manajemen PT. GKP juga menyalurkan paket sembako di desa Lawey, kecamatan Wawonii Selatan. Desa itu dekat dengan lokasi perusahaan pertambangan milik Harita Group. Bulan Ramadhan ini menjadi momentum berbagi kebaikan oleh PT. GKP sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga yang ada disekitar lokasi pertambangan. “1.600 paket sembako ini menjadi bagian dari program CSR PT. GKP. Walaupun kami belum beroperasi, tetapi perhatian kepada masyarakat begitu besar”, ujar putra daerah asli Wawonii tersebut.

Marlion menambahkan, program desa bersinar yang digagas oleh PT. GKP juga sudah difungsikan. Masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Wawonii tenggara sudah dapat menikmati listrik 24 jam dari PT. GKP. “Program desa terang yang digagas oleh GKP mulai dari desa Roko-Roko Raya hingga Nambo Jaya. Ini kami lakukan sebagai bentuk apresiasi manajemen PT. GKP”, tambah Marlion.

PT. GKP juga sudah banyak menyalurkan CSR. Mulai dari perbaikan dua jembatan di Wawonii tenggara, membenahi jalan poros Bobolio-Wawouso, kecamatan Wawonii selatan. Saat ini PT. GKP sedang membuat tempat wudhu dan toilet di masjid desa Dompo-Dompo Jaya.

Direktur Operasional PT. GKP, Bambang Murtiyoso, mengapresiasi masyarakay Roko-roko Raya karena program CSR PT. GKP dapat diterima dengan baik. “PT. GKP bisa menjadi bagian dari masyarakat Roko-Roko Raya untuk bersama memajukan daerah. Dibulan yang penuh berkah ini, mari kita jaga hubungan silaturahmi agar selalu terjalin dengan baik”, ujarnya.

Sumber: kendaripos.co.id

Senam Berhadiah Maumere dilaksankan oleh PT GKP

Senam berhadiah. Corporate Social Responsibility PT. Gema Kreasi Perdana menggelar Lomba Senam Maumaere berhadiah. kegiatan senam ini, dalam rangka memperingati Hari Olah Raga Nasional Tahun 2019.

Selain untuk menyehatkan badan, senam massal ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahim dan ajang untuk saling menjalin kerja sama, kerukunan dan kekerabatan antar sesama khususnya di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan pada umumnya.

Kegiatan Senam Massal diikuti oleh ibu ibu dari Desa Sukarela Jaya, Desa Dompo Dompo, Desa Roko – Roko, Desa Mosolo, Desa Lawei, Desa Wawouso dan Desa Pu’uwatu.

Selain senam massal, diadakan pula Lomba Senam Maumere Competition 2019. Lomba ini diikuti oleh 7 Tim, dimana pesertanya adalah ibu – ibu dan pemudi pemudi yang berada di Roko – Roko Raya dan sekitarnya.

Untuk memeriahkan acara senam massal para peserta mendapat kupon undian yang nantinya akan di undi untuk mendapatkan Doorprize. hadiah hiburan yang disiapkan oleh panitia tim CSR PT. Gema Kreasi Perdana.

Sementara itu Humas PT GKP, Marlion mengatakan kegiatan yang di gagas oleh Corporate Social Responsibility PT. Gema Kreasi Perdana ini bertujuan positif selain dapat mempererat tali silaturrahmi dengan saudara dari desa lainnya kegiatan lomba senam ini juga untuk menyehatkan badan.

Hal senada di katakan ibu zamnah salah seorang peserta dia mengatakan melalui kegiatan senam berhadiah ini, para ibu-ibu diharapkan bisa menjadi sehat sehingga keluarga pun menjadi bahagia sebab para ibu memiliki peran penting di dalam keluarga.

Jatam tuntut PT GKP

Jatam. mendesak kepada Komnas HAM untuk turun tangan membantu membebaskan Jasmin dari tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga.

Jasmin menjadi salah satu dari 20 warga yang dilaporkan ke polisi oleh PT Gema Kreasi Perdana. Perusahaan yang bergerak di bidang tambang itu menganggap mereka merampas kemerdekaan seseorang. Padahal sebelum ditangkap Jasmin dan warga lainnya berusaha untuk menghalau perusahaan itu yang berusaha menerobos lahan masyarakat.

“Ditangkap Polda Sultra sore tadi pukul 17.00 WITA sore tanggal 24 November 2019 di rumah kakaknya di Kendari,” kata Divisi Hukum Jatam Muhamad Jamil dalam keterangan tertulisnya,

Jamil menjelaskan bahwa PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) yang juga merupakan anak usaha dari Harita Group sudah tiga kali menerobos lahan masyarakat. Dalam usaha terakhirnya, penerobosan itu bahkan dikawal ketat aparat kepolisian pada 22 Agustus 2019.

“Laporan warga atas penerobosan lahan itu tak kunjung ditindaklanjuti polisi, sebaliknya, laporan pihak PT GKP yang cenderung dengan mudah diproses oleh polisi,” tandasnya.

Karena itulah Jatam mendesak Komnas HAM, Kapolri dan Kapolda Sultra untuk memberikan perhatiannya terhadap warga Pulau Wawonii.

Kemudian mendesak Komnas HAM untuk segera menghubungi Kapolri dan Kapolda Sultra untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap petani dan warga Wawonii segera.

Jamil meminta kepada Komnas HAM untuk segera membuka ke publik terkait rekomendasi kepada Polda Sultra soal pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap warga dan petani Wawonii yang memperjuangkan lingkungan hidup dengan menolak tambang.

“Apalagi legalitas perusahaan tambang beserta Tersus pelabuhan PT. Gema Kreasi Perdana diduga tak lengkap dan tak memiliki izin lingkungan,” ujarnya.

Bukan hanya kepada Komnas HAM, Jatam juga mendesak kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk mengintervensi Kapolri membatalkan penahanan Jasmin dan segera membebaskannya. Pasalnya Jasmin ialah pejuangan lingkungan hidup dan masuk kategori Anti Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) sesuai dengan Pasal 66 UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Nomor 32 Tahun 2009.

“Meminta Komnas HAM segera mendesak Kapolda Sultra segera membebaskan seluruhnya 27 warga yang dikriminalisasi dan 3 sudah ditahan sekarang karena desakan perusahaan tambang,” tandasnya.

Pelatihan komputer untuk warga wawonii

PT. Gema Kreasi Perdana guna melahirkan generasi yang melek teknologi, salah satu perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan mengadakan Kursus Komputer. Hal ini telah dijalankan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) sejak bulan Januari 2019. Tempat kegiatan kursus terbagi dua Desa, yakni Sukarela Jaya dan Desa Nambo Jaya.

Khusus kursus komputer di desa Sukarela Jaya telah melahirkan seratusan alumninya. Kebanyakan pelajaran SMP dan SMA serta masyarakat umum. Bahkan empat orang telah direkrut menjadi staf administrasi di perusahaan GKP.

Seperti di ketahui januari 2019 lalu pihak perusahaan meresmikan tempat kursus komputer di desa sukarela jaya dan kali ini, PT Gema Kreasi Perdana kembali membuka dan meresmikan di desa nambo jaya.

Sementara itu, staf pengajar Pipit Aprianti yang juga Alumni universitas 17 agustus (untad) mengatakan, pihaknya terus berkomitmen melatih generasi pelajar untuk memahami pengoperasian komputer. Mereka diharapkan mampu menguasai Microsoft word, Excel, membuat power point dan perangkat lainnya.

Bahkan lanjut pipit perangkat desapun kami ajar agar paham mengoperasikan komputer.

Humas PT GKP, Marlion mengaku bahwa perusahaannya memiliki komitmen yang tinggi guna menciptakan generasi yang kelak melek teknologi. Buktinya, setelah membuka kursus komputer di Desa Sukarela Jaya sejak awal tahun. Maka pertengahan tahun ini kembali diresmikan kursus komputer di desa Nambo Jaya.

“Saat ini dan ke depan persaingan kerja hanya bisa digeluti oleh generasi yang paham digital. Dasar inilah yang membuat kami berkontribusi dikegiatan kursus komputer. Ini juga bagian komitmen perusahaan kami terhadap masyarakat lingkar tambang,” jelasnya, Minggu (21/7/2019) saat ditemui usai peresmian kursus komputer.

Pertambangan Sultra

Pertambangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat rekonsiliasi bersama seluruh kepala daerah dan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Hotel Claro.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sultra, Ali Mazi, SH, meminta kepada para pemegang IUP untuk menuntaskan segala kewajiban untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, salah satu keseriusan Pemprov Sultra dalam menata para pemegang IUP adalah mewajibkan pemilik IUP memiliki kantor sendiri dan NPWP perusahaan berada di Sultra sampai akhir bulan September tahun ini, sesuai dengan surat edaran kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra.

“Tujuan dari hadirnya investasi pertambangan di Sultra untuk memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan di daerah kita,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, sambungnya, ketika akan melakukan perpanjangan IUP, harus mengajukan perubahan izin lingkungan dan studi kelayakan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban perpajakannya termasuk jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

Selain itu, pemilik IUP juga harus menggunakan alat berat yang berplat nomor daerah, dan menggunakan bahan bakar minyak industri dan bekerja sama dengan agen yang terdaftar sebagai wajib pungut di BAPENDA Provinsi Sultra.

Ali Mazi juga turut memberikan tanggapan terkait IUP di Pulau Wawonii. Menurutnya, sudah dijalankan sesuai aturan dan telah menjalankan kewajibannya, bahkan tanggung jawab sosial kemasyarakatan sudah dilaksanakan oleh perusahaan.

Langkah ini sebagai upaya dalam menata investasi yang baik, untuk kemajuan pembangunan daerah kita, sebab hadirnya mereka, selain bisa membuka lapangan kerja juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya

Hadirnya investasi pertambangan di Konawe Kepulauan (Konkep) sudah bisa membuka lapangan kerja bagi warga lingkar tambang. Selain itu juga, menghidupkan geliat perekonomian masyarakat di sana serta bisa meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Konkep dan Provinsi Sultra.

“Tujuan dari pemekaran supaya bisa mandiri dalam mengelola daerahnya, supaya tidak berharap dana dari pusat terus. Maka potensi pertambangan, perikanan, perkebunan harus di maksimalkan untuk dikelola secara baik,” pungkasnya.

Gema Kreasi Perdana Marlion

PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) melalui Marlion. SH selaku legal officer PT. menepis tudingan yang dilayangkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Tudingan Jatam menyebutkan, pelaporan oleh tim kuasa hukum terhadap para terduga pelaku penyekapan disertai kekerasan 10 Karyawan PT.GKP, pada Agustus lalu di Mapolda Sultra mengada-ada.

“Apa yang dituduhkan oleh kawan-kawan dari Jatam dan LBH Makassar justru membuktikan bahwa mereka tidak begitu faham tentang kondisi yang sebenarnya. Sebab, fakta yang terjadi, pada saat kejadian ada 10 orang karyawan PT.GKP, disandera disertai kekerasan, yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat disana,” tegas marlion saat dikonfirmasi oleh tim sorotsultra.com via selulernya, Jum’at, 29/11/2019.

Bahkan lanjut dia saat aksi penyanderaan berlangsung ada salah seorang warga sempat mengabadikanya lewat rekaman video, dan sempat beredar luas di sosial media facebook.

“Inikan aneh, ada korban penyanderaan lalu salah satu pelaku telah ditangkap namum penahananya ditangguhkan dan bahkan suda menyandang status tersangka masih disebut mengada ngada,” jadi yang ngawur siapa disini ,”tuturnya

Dia juga berharap agar secepatnya polda sultra segera menangkap semua pelaku yang telah di laporkanya dan meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan

Berkaitan tudingan lainnya menyebut perusahaan menerobos lahan warga, secara gamblang pria yang akrab disapa lionk ini juga menjelaskan, “PT. Gema kreasi perdana berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan bahwa lokasi yang di maksud itu dari segi legalitas telah kami kantongi izin IPPKH nya jadi dimana letak kesalahan perusahaan,” katanya

Diapun berharap, Komnas HAM Republik Indonesia (RI) untuk lebih jernih melihat persoalan yang terjadi disana, dan tidak hanya mengedepankan masukan dari warga yang katanya dikriminalisasi. Namun harus juga menemui pihak korban penyanderaan, dalam hal ini karyawan PT. GKP agar fair siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia

Senada dengan Marlion, Amir karim selaku humas Perusahaan juga menambahkan, tudingan dan tuduhan yang selama ini dialamatkan ke PT Gema harus segera dihentikan sebab semua itu tidak mendasar, “tudingan kriminalisasi, menyerobot lahan warga, dan bahkan perusahaan ilegal semua itu tidak benar

Tim GAKKUM izin GKP lengkap

Hasil Kunjungan Tim Gakkum. Tim Direktorat jenderal penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (GAKKUM) menyambangi kantor PT GKP di desa sukarela jaya kab konawe kepulauan.

Kehadiran tim Gakkum dari kementerian ini, diketahui guna melakukan verifikasi atas pengaduan laporan warga masyarakat yang menyebut bahwa PT GKP telah melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan

Dihadapan tim GAKKUM, Direktur Oprasional PT Gema Kreasi Perdana Bambang murtiyoso secara gamblang menjelaskan PT Gema kreasi perdana tidak pernah melakukan pengrusakan apalagi pencemaran lingkungan seperti apa yang di laporkan

“Bagaimana mungkin kami merusak dan mencemarkan lingkungan beraktivitas untuk menambang saja  belum, dan perusahaan kami sangat komitmen akan good minning practice “katanya selasa 17/12

Menyoal perihal perijinan pinjam pakai kawasan hutan dan perijinan lainnya, yang sempat di tanyakan oleh tim Gakkum Dir operasional PT GKP ini juga kembali menegaskan untuk persoalan ijin alhamdulillah semuanya sudah lengkap

Bambang juga mengingatkan soal ucapan presiden Jokowi saat rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) di Sentul International Covention Centre Bogor tanggal 13 November 2019 menyampaikan untuk menjaga dua agenda besar bangsa yaitu cipta lapangan kerja dan iklim investasi agar pelaku usaha dapat lebih leluasa di dalam menjalankan usahanya.

Keseriusan PT Gema Kreasi Perdana untuk berinvestasi di kabupaten konawe kepulauan tentunya tidak main main ini di buktikan dengan perekrutan ratusan tenaga kerja lokal disana dimana hal ini tentunya sudah sesuai dengan nawa cita presiden yakni menciptakan lapangan kerja,” tutur bambang murtiyoso

Tak hanya itu, bambang juga mengungkapkan beberapa program CSR PT Gema yang saat ini tengah berjalan dan menyentuh masyarakat yakni ” desa terang” dimana program ini telah berhasil menerangi ratusan rumah warga lingkar tambang serta pembagunan tower Base Transceiver Station demi memenuhi kebutuhan internet warga

Di tempat yang sama, Humas PT GKP amir karim sangat mengapresiasi atas kehadiran tim GAKKUM dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dimana kehadiran mereka bisa menyaksikan langsung sesuai kondisi yang terjadi di lapangan, “Saya yakin tim dari GAKKUM akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional,

Sementara itu Carles selaku perwakilan tim Gakkum dalam pertemuan dengan pihak perusahaan mengatakan Tujuan mereka datang untuk mengklarifikasi pengaduan dimana salah satu pengaduan bahwa PT. GKP diduga telah melakukan pencemaran lingkungan serta tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan.

Oleh perusahaan lalu memperlihatkan semua dokumen dan izin-izin sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Oprasional PT GKP 

PT GKP siap menjawab pernyataan KMS

PT GKP Membantah Pernyataan KMS. Direktur Operasional PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP), Bambang Murtiyoso, membantah seluruh pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) bela Wawonii.

Bambang menyebut, pernyataan tersebut tidak benar dan diminta agar dibuktikan secara hukum.

“Tidak benar sama sekali, dan tidak berdasar. Silahkan dibuktikan secara hukum,” jelas Bambang, Selasa (27/8/2019).

PT GKP ini Membantah melalui Bambang mengatakan, siap bertemu dengan seluruh organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bela Wawonii untuk membuka data perusahaan.

Saya sampaikan, kepada orang orang itu, kalau mau ketemu saya, pintu terbuka. Saya jelaskan dan bedah satu persatu mengenai izin perusahaan kami,” katanya

Bambang menganggap, perusahaannya tak menutupi apapun dan telah terbuka menyampaikan seluruh izin perusahaan.

“Kalau begini kami menganggap tidak ada hal saya sembunyikan dan transparan. Kami sangat terbuka, karena kami memiliki izin yang lengkap,” punhkasnya.

PT GKP mempunyai izin surat pertambangan yang lengkap

 Tim Direktorat jenderal penegakan Hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (GAKKUM) yang melakukan pemeriksaan atas aduan masyarakat terhadap PT Gema Kreasi Perdana (GKP) tak menemukan adanya potensi pelanggaran yang di lakukan oleh perusahaan tersebut

Dari informasi yang diterima awak media ini, perusahaan PT Gema Kreasi Perdana belum sama sekali beroprasi sehingga belum ada potensi pencemaran atau perusakan lingkungan seperti yang diadukan

Hal ini Berdasarkan pemeriksaan terhadap materi aduan atas kegiatan penambangan nikel PT Gema Kreasi Perdana yang di lakukan oleh tim penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Adapun Kegiatan eksisting yang sudah dilakukan oleh perusahaan yaitu baru tahap konstruksi berupa pembangunan jalan hauling, terminal khusus. stockpile, bangunan sarana pendukung di area terminal khusus berupa kantor. mess karyawan, gudang limbah B3 laundry, tangki timbun bahan baker, Tower Base Transceiver Station (BTS), Laboratorium, klinik, workshop, kantin. mushola dan gudang.

Dan Berdasarkan Ground Check titik kordinat 42,43” BT 123° 6′ 33,69 , lahan yang di klaim oleh warga atas dugaan penyerobotan, ternyata masih tepat berada didalam Izin Koridor dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan milik PT Gema Kreasi perdana.

Menyikapi hasil Berita Acara tim (Gakkum), selaku Direktur Operasional PT Gema Kreasi Perdana Bambang Murtiyoso mengatakan hasil pengawasan dan verifiaksi yang di laksanakan oleh tim (Gakkum) merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi, karena tim Gakkum yang datang tentunya adalah orang yang ahli dibidangnya.

“Bahwa dengan tidak ditemukannya potensi pencemaran dan perusakan lingkungan adalah bukti komitmen perusahaan akan pola Good Minning Practice yang diterapkan sejak dini untuk menjadikan GKP sebagai tambang yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab” tandas dia. 

Dan berdasarkan keterangan perusahaan, terdapat 2 (dua) Iahan yang diklaim oleh Sdr. Wa Ana dan Sdr. Labaa yang berada di dalam IPPKH dan izin koridor PT Gama Kreasl Perdana.

Sementara itu, pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim Gakkum terdapat jalan hauling tambang PT Gema Kreasi Perdana yang ditutup oleh warga dengan menggunakan kayu sejak 24 agustus 2019 lalu dengan koordinat LS 4° 14’ 42,43” BT 123° 6’ 33,69