Jatam tuntut PT GKP

Jatam. mendesak kepada Komnas HAM untuk turun tangan membantu membebaskan Jasmin dari tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga.

Jasmin menjadi salah satu dari 20 warga yang dilaporkan ke polisi oleh PT Gema Kreasi Perdana. Perusahaan yang bergerak di bidang tambang itu menganggap mereka merampas kemerdekaan seseorang. Padahal sebelum ditangkap Jasmin dan warga lainnya berusaha untuk menghalau perusahaan itu yang berusaha menerobos lahan masyarakat.

“Ditangkap Polda Sultra sore tadi pukul 17.00 WITA sore tanggal 24 November 2019 di rumah kakaknya di Kendari,” kata Divisi Hukum Jatam Muhamad Jamil dalam keterangan tertulisnya,

Jamil menjelaskan bahwa PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) yang juga merupakan anak usaha dari Harita Group sudah tiga kali menerobos lahan masyarakat. Dalam usaha terakhirnya, penerobosan itu bahkan dikawal ketat aparat kepolisian pada 22 Agustus 2019.

“Laporan warga atas penerobosan lahan itu tak kunjung ditindaklanjuti polisi, sebaliknya, laporan pihak PT GKP yang cenderung dengan mudah diproses oleh polisi,” tandasnya.

Karena itulah Jatam mendesak Komnas HAM, Kapolri dan Kapolda Sultra untuk memberikan perhatiannya terhadap warga Pulau Wawonii.

Kemudian mendesak Komnas HAM untuk segera menghubungi Kapolri dan Kapolda Sultra untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap petani dan warga Wawonii segera.

Jamil meminta kepada Komnas HAM untuk segera membuka ke publik terkait rekomendasi kepada Polda Sultra soal pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap warga dan petani Wawonii yang memperjuangkan lingkungan hidup dengan menolak tambang.

“Apalagi legalitas perusahaan tambang beserta Tersus pelabuhan PT. Gema Kreasi Perdana diduga tak lengkap dan tak memiliki izin lingkungan,” ujarnya.

Bukan hanya kepada Komnas HAM, Jatam juga mendesak kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk mengintervensi Kapolri membatalkan penahanan Jasmin dan segera membebaskannya. Pasalnya Jasmin ialah pejuangan lingkungan hidup dan masuk kategori Anti Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) sesuai dengan Pasal 66 UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Nomor 32 Tahun 2009.

“Meminta Komnas HAM segera mendesak Kapolda Sultra segera membebaskan seluruhnya 27 warga yang dikriminalisasi dan 3 sudah ditahan sekarang karena desakan perusahaan tambang,” tandasnya.

Virus Corona yang terjadi di kendari

Virus Corona. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan pasien MW (22) yang sempat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari tak terjangkit virus corona

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sultra Andi Hasnah mengatakan seseorang bisa dikatakan suspect corona jika mempunyai gejala demam atau riwayat penyakit batuk, pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia berat berdasarkan gejala klinis dan atau gambaran radiologis.


Meski demikian, klaim negatif virus corona terhadap pasien tersebut bukan atas dasar hasil uji laboratorium melainkan perkiraan riwayat perjalanannya ke Korea Selatan.

Menurut dia, MW sudah batuk lebih dulu sebelum berangkat ke Korea. Ia menduga, pasien mengalami sakit setelah tiba di tanah air karena kelelahan dalam perjalanan empat hari di Korea Selatan.

“Saya curigai akibat dari perjalanannya. Perjalanan jauh kan capek,” tuturnya.

Terhadap hasil uji laboratorium pasien, Dinkes Sultra baru meminta bahannya dari Kementerian Kesehatan untuk kemudian memeriksa kondisi MW.

“Tapi menurut pusat, kenapa harus diperiksa, dia itu bukan suspect corona,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Direktur RSU Bahteramas dr Sjarif Subijakto menyebut, diagnosa wabah corona adalah pneumonia berat, berasal dari China.

“Nah ini pasien cuma demam, batuk, tapi ada riwayat dari Korea. Dari dua kriteria itu saja tidak masuk kriteria diagnosis corona,” katanya.

Dokter, kata dia, sudah memeriksa fisik paru pasien dalam kondisi normal. Hanya saja, semua itu perlu dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui infeksi sekunder.

“Kenapa diisolasi, antisipasi saja karena ada wabah. Saat ini pasien cenderung normal ya diisolasi 7 hari lagi. Jadi flu saja. Yang bikin dicurigai ya karena riwayat dari Korea siapa tahu tertular. Tapi kriteria yang betul high risk ya riwayat dari Wuhan, atau dari China,” ujar Sjarif.

Sebelumnya, MW tergabung dalam rombongan 38 orang yang bepergian di Korea Selatan. Delapan orang dari Kendari, 28 orang dari Makassar dan 2 orang dari Jakarta.

MW bersama tujuh orang lainnya berangkat dari Kendari ke Jakarta pada 23 Januari 2020. Kemudian dari Jakarta bertolak ke Korea Selatan pada 24 Januari serta kembali di Kendari pada 27 Januari 2020.

Tiba di Kendari, pasien sempat masuk kerja. Namun, pada 1 Februari mengalami sakit dan ia sempat berobat ke Puskemas Poasia dengan keluhan demam dan sakit kepala.

Keluarga pasien kemudian merujuknya ke RSU Bahteramas pada 2 Februari 2020 karena tidak ada perubahan, hingga akhirnya dirawat di ruang isolasi khusus akibat kekhawatiran pasien terjangkit virus corona.

Namun, kata Sjarif, kondisi pasien saat ini sudah membaik usai mendapatkan pengobatan di RSU Bahteramas.

Pelatihan komputer untuk warga wawonii

PT. Gema Kreasi Perdana guna melahirkan generasi yang melek teknologi, salah satu perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan mengadakan Kursus Komputer. Hal ini telah dijalankan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) sejak bulan Januari 2019. Tempat kegiatan kursus terbagi dua Desa, yakni Sukarela Jaya dan Desa Nambo Jaya.

Khusus kursus komputer di desa Sukarela Jaya telah melahirkan seratusan alumninya. Kebanyakan pelajaran SMP dan SMA serta masyarakat umum. Bahkan empat orang telah direkrut menjadi staf administrasi di perusahaan GKP.

Seperti di ketahui januari 2019 lalu pihak perusahaan meresmikan tempat kursus komputer di desa sukarela jaya dan kali ini, PT Gema Kreasi Perdana kembali membuka dan meresmikan di desa nambo jaya.

Sementara itu, staf pengajar Pipit Aprianti yang juga Alumni universitas 17 agustus (untad) mengatakan, pihaknya terus berkomitmen melatih generasi pelajar untuk memahami pengoperasian komputer. Mereka diharapkan mampu menguasai Microsoft word, Excel, membuat power point dan perangkat lainnya.

Bahkan lanjut pipit perangkat desapun kami ajar agar paham mengoperasikan komputer.

Humas PT GKP, Marlion mengaku bahwa perusahaannya memiliki komitmen yang tinggi guna menciptakan generasi yang kelak melek teknologi. Buktinya, setelah membuka kursus komputer di Desa Sukarela Jaya sejak awal tahun. Maka pertengahan tahun ini kembali diresmikan kursus komputer di desa Nambo Jaya.

“Saat ini dan ke depan persaingan kerja hanya bisa digeluti oleh generasi yang paham digital. Dasar inilah yang membuat kami berkontribusi dikegiatan kursus komputer. Ini juga bagian komitmen perusahaan kami terhadap masyarakat lingkar tambang,” jelasnya, Minggu (21/7/2019) saat ditemui usai peresmian kursus komputer.

Bakori Island hadap depan

Pulau Bokori. Di Sulawesi Tenggara, ada pulau yang disebut-sebut sebagai Pulau Surga. Pulau Bokori namanya. Wisata ke sini serasa liburan di pulau pribadi.

Untuk bisa sampai disana diperlukan waktu sekitar 1,5-2 jam dari kota Kendari. Pulau Bokori masuk ke dalam wiayah Tanjung Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.

Dengan menyewa perahu tradisional sebesar Rp 100.000 (tarif antar jemput), berangkatlah ke Pulau Bokori. Laut biru dan tenang menemani perjalanan ke Pulau Bokori. 10-15 menit kemudian sampailah kami di Pulau Bokori.

Karena pada saat berkunjung pada hari biasa, maka sangat sedikit sekali pengunjung yang terlihat. Tiket masuknya sangat murah sekali, hanya sebessar Rp 6.000 per orang, berasa berada di pulau pribadi. Suasana tenang dan hanya terdengar sapuan gelombang air laut di pantai dan sapuan semilir angin di pantai.

Pulau Bokori memiliki air laut yang jernih dengan hamparan pasir putih juga dikelilingi oleh hutan mangrove dan tanaman pantai lainnya seperti‚ pohon kelapa dan cemara. Pantai Bokori telah dilengkapi pula dengan villa-villa yang bisa disewa untuk umum, termasuk vila-vila yang berjejer yang terapung di atas laut.

Namun sayang villa-villa tersebut terlihat kurang terawat dengan baik, termasuk keberadaan toilet umum yang juga tidak terawat dengan baik. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena memiliki pesona pemandangan yang sangat cantik, sayang apabla fasilitas pendukungnya tidak terawat dengan baik.

Hal ini harus menjadi perhatian khususnya dari instansi terkait dan pemerintahan setempat agar segera dibenahi sehingga bisa menjadi destinasi wisata yang tidak kalah dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia.

Berjalan-jalan sepanjang pantai sepanjang Pulau Bokori sungguh tidak membosankan, selain menikmati pemandangan laut yang menenangkan juga sangat menyehatkan. Selain berjalan kaki yang bisa mencapai 11 ribu lebih langkah kaki juga‚ karena udara yang masih bersih dan menyegarkan dan tentu saja banyak spot  spot foto yang instragrammable.

Tak terasa, hari semakin siang dan matahari juga semakin terik, akhirnya kami kembali ke dermaga dengan perahu tradisional yang sudah siap menunggu. Sepanjang perjalanan kembali ke dermaga, terlihat dari kejauhan rumah  rumah suku Bajo yang berderet sepanjang pantai.

Menurut informasi bahwa suku Bajo adalah penduduk asli dan nenek moyang mereka orang-orang yang ulung dalam hal melaut.

Akhirnya‚ sampailah di dermaga dan langsung melanjutkan perjalanan kembali ke kota Kendari menuju hotel untuk check out karena harus segera kembali ke Jakarta dengan penerbangan pada sore harinya.

Pertambangan Sultra

Pertambangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat rekonsiliasi bersama seluruh kepala daerah dan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Hotel Claro.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sultra, Ali Mazi, SH, meminta kepada para pemegang IUP untuk menuntaskan segala kewajiban untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, salah satu keseriusan Pemprov Sultra dalam menata para pemegang IUP adalah mewajibkan pemilik IUP memiliki kantor sendiri dan NPWP perusahaan berada di Sultra sampai akhir bulan September tahun ini, sesuai dengan surat edaran kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra.

“Tujuan dari hadirnya investasi pertambangan di Sultra untuk memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan di daerah kita,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, sambungnya, ketika akan melakukan perpanjangan IUP, harus mengajukan perubahan izin lingkungan dan studi kelayakan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban perpajakannya termasuk jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

Selain itu, pemilik IUP juga harus menggunakan alat berat yang berplat nomor daerah, dan menggunakan bahan bakar minyak industri dan bekerja sama dengan agen yang terdaftar sebagai wajib pungut di BAPENDA Provinsi Sultra.

Ali Mazi juga turut memberikan tanggapan terkait IUP di Pulau Wawonii. Menurutnya, sudah dijalankan sesuai aturan dan telah menjalankan kewajibannya, bahkan tanggung jawab sosial kemasyarakatan sudah dilaksanakan oleh perusahaan.

Langkah ini sebagai upaya dalam menata investasi yang baik, untuk kemajuan pembangunan daerah kita, sebab hadirnya mereka, selain bisa membuka lapangan kerja juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya

Hadirnya investasi pertambangan di Konawe Kepulauan (Konkep) sudah bisa membuka lapangan kerja bagi warga lingkar tambang. Selain itu juga, menghidupkan geliat perekonomian masyarakat di sana serta bisa meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Konkep dan Provinsi Sultra.

“Tujuan dari pemekaran supaya bisa mandiri dalam mengelola daerahnya, supaya tidak berharap dana dari pusat terus. Maka potensi pertambangan, perikanan, perkebunan harus di maksimalkan untuk dikelola secara baik,” pungkasnya.

Gema Kreasi Perdana Marlion

PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) melalui Marlion. SH selaku legal officer PT. menepis tudingan yang dilayangkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Tudingan Jatam menyebutkan, pelaporan oleh tim kuasa hukum terhadap para terduga pelaku penyekapan disertai kekerasan 10 Karyawan PT.GKP, pada Agustus lalu di Mapolda Sultra mengada-ada.

“Apa yang dituduhkan oleh kawan-kawan dari Jatam dan LBH Makassar justru membuktikan bahwa mereka tidak begitu faham tentang kondisi yang sebenarnya. Sebab, fakta yang terjadi, pada saat kejadian ada 10 orang karyawan PT.GKP, disandera disertai kekerasan, yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat disana,” tegas marlion saat dikonfirmasi oleh tim sorotsultra.com via selulernya, Jum’at, 29/11/2019.

Bahkan lanjut dia saat aksi penyanderaan berlangsung ada salah seorang warga sempat mengabadikanya lewat rekaman video, dan sempat beredar luas di sosial media facebook.

“Inikan aneh, ada korban penyanderaan lalu salah satu pelaku telah ditangkap namum penahananya ditangguhkan dan bahkan suda menyandang status tersangka masih disebut mengada ngada,” jadi yang ngawur siapa disini ,”tuturnya

Dia juga berharap agar secepatnya polda sultra segera menangkap semua pelaku yang telah di laporkanya dan meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan

Berkaitan tudingan lainnya menyebut perusahaan menerobos lahan warga, secara gamblang pria yang akrab disapa lionk ini juga menjelaskan, “PT. Gema kreasi perdana berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan bahwa lokasi yang di maksud itu dari segi legalitas telah kami kantongi izin IPPKH nya jadi dimana letak kesalahan perusahaan,” katanya

Diapun berharap, Komnas HAM Republik Indonesia (RI) untuk lebih jernih melihat persoalan yang terjadi disana, dan tidak hanya mengedepankan masukan dari warga yang katanya dikriminalisasi. Namun harus juga menemui pihak korban penyanderaan, dalam hal ini karyawan PT. GKP agar fair siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia

Senada dengan Marlion, Amir karim selaku humas Perusahaan juga menambahkan, tudingan dan tuduhan yang selama ini dialamatkan ke PT Gema harus segera dihentikan sebab semua itu tidak mendasar, “tudingan kriminalisasi, menyerobot lahan warga, dan bahkan perusahaan ilegal semua itu tidak benar

Kongres PAN akan digelar di Sultra

Sulawesi Tenggara. Wakil Ketua Umum PAN, Totok Daryanto mengatakan terdapat sembilan lokasi yang akan menjadi kandidat Kongres PAN pada awal 2020 mendatang.

Kesembilan lokasi tersebut yakni Sumut, Sumbar, Lampung, DKI Jakarta, Yogya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Selatan.

“Tadi sudah dikatakan ada sembilan lokasi, nanti masing-masing lokasi akan di survei,” kata Totok di lokasi Rakernas PAN, Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu, (7/12/2019).

Menurut dia dari kesemebilan lokasi tersebut Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi kandidat kuat pelaksanaan Kongres yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum PAN yang baru itu.

“Karena memenuhi kriteria prestasi, dan memenuhi kriteria buka daerah asal dari para kandidat,” katanya.

Totok mengatakan hampir semua daerah menginginkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres.

Hanya saja menurutnya, ada wacana agar Kongres PAN digelar di wilayah yang bukan menjadi daerah pemilihan Calon Ketua Umum, agar pelaksanaan Kongres berjalan netral.

Adapun sejumlah kader PAN yang digadang gadang maju dalam pemilihan yakni Zulkifli Hasan, Asman Abnur, Mulfachri Harahap, Hanafi Rais, dan Bima Arya.

“Memang ada wacana bahwa tempat kongres itu harus netral dalam arti daerah yang punya kedekatan khusus dengan calon. Itu fatsun aja. Semua saya kira setuju,” pungkasnya.

Tim GAKKUM izin GKP lengkap

Hasil Kunjungan Tim Gakkum. Tim Direktorat jenderal penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (GAKKUM) menyambangi kantor PT GKP di desa sukarela jaya kab konawe kepulauan.

Kehadiran tim Gakkum dari kementerian ini, diketahui guna melakukan verifikasi atas pengaduan laporan warga masyarakat yang menyebut bahwa PT GKP telah melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan

Dihadapan tim GAKKUM, Direktur Oprasional PT Gema Kreasi Perdana Bambang murtiyoso secara gamblang menjelaskan PT Gema kreasi perdana tidak pernah melakukan pengrusakan apalagi pencemaran lingkungan seperti apa yang di laporkan

“Bagaimana mungkin kami merusak dan mencemarkan lingkungan beraktivitas untuk menambang saja  belum, dan perusahaan kami sangat komitmen akan good minning practice “katanya selasa 17/12

Menyoal perihal perijinan pinjam pakai kawasan hutan dan perijinan lainnya, yang sempat di tanyakan oleh tim Gakkum Dir operasional PT GKP ini juga kembali menegaskan untuk persoalan ijin alhamdulillah semuanya sudah lengkap

Bambang juga mengingatkan soal ucapan presiden Jokowi saat rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) di Sentul International Covention Centre Bogor tanggal 13 November 2019 menyampaikan untuk menjaga dua agenda besar bangsa yaitu cipta lapangan kerja dan iklim investasi agar pelaku usaha dapat lebih leluasa di dalam menjalankan usahanya.

Keseriusan PT Gema Kreasi Perdana untuk berinvestasi di kabupaten konawe kepulauan tentunya tidak main main ini di buktikan dengan perekrutan ratusan tenaga kerja lokal disana dimana hal ini tentunya sudah sesuai dengan nawa cita presiden yakni menciptakan lapangan kerja,” tutur bambang murtiyoso

Tak hanya itu, bambang juga mengungkapkan beberapa program CSR PT Gema yang saat ini tengah berjalan dan menyentuh masyarakat yakni ” desa terang” dimana program ini telah berhasil menerangi ratusan rumah warga lingkar tambang serta pembagunan tower Base Transceiver Station demi memenuhi kebutuhan internet warga

Di tempat yang sama, Humas PT GKP amir karim sangat mengapresiasi atas kehadiran tim GAKKUM dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dimana kehadiran mereka bisa menyaksikan langsung sesuai kondisi yang terjadi di lapangan, “Saya yakin tim dari GAKKUM akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional,

Sementara itu Carles selaku perwakilan tim Gakkum dalam pertemuan dengan pihak perusahaan mengatakan Tujuan mereka datang untuk mengklarifikasi pengaduan dimana salah satu pengaduan bahwa PT. GKP diduga telah melakukan pencemaran lingkungan serta tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan.

Oleh perusahaan lalu memperlihatkan semua dokumen dan izin-izin sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Oprasional PT GKP 

PTPP Groundbreaking pabrik smelter

PTPP mulai Pembangunan smelter. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia telah melakukan pendandatanganan kontrak Pembangunan Pabrik Peleburan (Smelter) berteknologi Rotary Kiln Electric Furnance (RKEF) dengan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) selaku investor yang berlangsung di Kantor PT CNI Jakarta pada bulan April lalu. 

Dalam acara tersebut, Nurlistyo Hadi selaku Kepala Divisi EPC mewakili Perseroan menandatangani kontrak tersebut dimana dari CNI diwakili oleh Derian Sakmiwata selaku Direktur Utama. 

Sementara itu, Perseroan bersama PT CNI, PT PLN (Persero) serta perusahaan lain yang terlibat dalam proses pembangungan Smelter tersebut melakukan prosesi groundbreaking proyek Pembangunan Pabrik Smelter di lokasi proyek pada hari Sabtu (15/6/2019). 

Acara pemancangan tiang pertama tersebut ditandai dengan penekanan tombol bersama yang dihadiri oleh Direktur Operasi 3 Perseroan Abdul Haris Tatang, Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata, Menteri PANRB Syafruddin, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Bupati Kolaka Ahmad Safei. Selain itu, dalam pelaksanaan groundbreaking turut dihadiri oleh Jajaran Manajemen Perseroan dan PT CNI. 

Direktur Operasi 3 PTPP, Abdul Haris Tatang mengatakan bahwa dalam pembangunan proyek Smelter ini, Perseroan berperan sebagai kontraktor yang akan bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek yang akan bekerjasama dengan partner konsorsium ENFI (BUMN China) dimana Perseroan optimistis dapat menyelesaikan proyek tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan.

“Dengan keberhasilan Perseroan sebagai kontraktor EPC yang telah memiliki berbagai pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek pembangkit serta minyak dan gas, maka saat ini Perseroan mulai terjun ke area industri proses pengolahan mineral”, ujarnya, dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (17/6/2019). 

Menurut Abdul, proyek Pembangunan Smelter Feronikel yang berlokasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara ini akan menelan investasi Rp4 triliun untuk Tahap 1 dan akan dilanjutkan tahap berikutnya dengan nilai total investasi mencapai Rp14,5 triliun. 

“Pabrik Smelter yang memiliki total kapasitas sebesar 4×72 MVA ini ditargetkan akan dapat beroperasi pada tahun 2021 dan nantinya diperkirakan akan memproduksi sekitar 229.000 ton Feronikel (FeNi) setiap tahunnya dengan kadar nikel 22-24,” ucapnya. 

Ia mengungkapkan jika pembangunan pabrik Smelter ini menggunakan teknologi RKEF yang terdiri dari 4 (empat) tanur listrik jenis rectangular dimana teknologi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pembangunan Smelter Feronikel ini merupakan upaya yang dilakukan oleh PT CNI selaku perusahaan dalam negeri untuk dapat membantu meningkatkan devisa negara di sektor minerba. 

“Selain itu, dengan beroperasinya pabrik Smelter ini, penyerapan tenaga kerja di masyarakat sekitar dipastikan dapat membantu meningkatkan perekonomian,” pungkas Abdul. 

Tercatat, sampai dengan April 2019 ini, Perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp10,57 triliun atau berhasil merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 21% dari total target yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan, yaitu sebesar Rp50,30 triliun di tahun 2019. Manajemen pun optimistis target kontrak baru tahun ini akan tercapai. 

Pencapaian kontrak baru sebesar Rp10,57 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan sebesar Rp9,23 triliun dan Anak Perusahaan sebesar Rp1,34 triliun. Beberapa proyek yang berhasil diraih Perseroan sampai dengan April 2019, antara lain: RDMP RU V Balikpapan Tahap II sebesar Rp3,38 triliun, Jalan Tol Indrapura Kisaran (lanjutan) sebesar Rp3 triliun, Pesantren Mualimin Yogyakarta sebesar Rp470 miliar, Runway Soetta Section 1 (pekerjaan tambah) sebesar Rp455 miliar, Kereta Api Makassar Pare-Pare sebesar Rp450 miliar, Sapras SPBU Rest Area sebesar Rp334 miliar, RSUD Soreang sebesar Rp269 miliar, dsb. 

Sampai dengan April 2019, perolehan kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru Perseroan dengan kontribusi sebesar 65,88%, disusul oleh Swasta sebesar 25,04% dan Pemerintah (APBN) sebesar 9,08% dari total perolehan kontrak baru. Sedangkan, perolehan kontrak baru berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu: Power Plant sebesar 33,70%, Jalan & Jembatan sebesar 28,46%, Gedung sebesar 24,58%, Airport sebesar 4,31%, Railway sebesar 4,26%, Industri sebesar 3,06% dan Irigasi sebesar 1,66%. 

Dana Desa tertinggal membantu mengembangkan daerah

Program dana desa berhasil mengubah status 222 desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi desa berkembang selama periode 2015-2017.

“Penggunaan program dana desa di Sulawesi Tenggara dalam empat tahun ini sangat baik. Bahkan di Sulawesi Tenggara sudah terbangun ribuan kilometer jalan desa. Belum sarana air bersih, Polindes, PAUD. Kita lihat hasilnya, di Sulawesi Tenggara jumlah desa tertinggal berkurang cukup banyak. Desa berkembang baru juga cukup banyak,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daera Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Kendari, Jumat (22/2/2019).

Eko mengatakan, dalam empat tahun terakhir dana desa telah melakukan pembangunan infrastruktur dan sarana sosial dasar desa secara masif. Pembangunan tersebut, lanjutnya, telah memberikan pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat perdesaan.

“Kita lihat terjadi penurunan kemiskinan yang sangat besar di Indonesia. Untuk pertama kalinya angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi single digit yakni 9,66 persen di akhir tahun 2018. Dan kemiskinan di desa turunnya jauh lebih besar dari penurunan kemiskinan di kota,” ujarnya.

Untuk dana desa tahun 2019 menurutnya, akan memprioritaskan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, ia meminta desa memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, BUMDes akan sangat membantu desa menjadi mandiri secara ekonomi.

“Kita sudah banyak kerjasama dengan BUMN dan swasta terkait BUMDes. Sudah lebih dari 40 ribu BUMDes yang terbentuk. Dan sudah banyak yang mendapatkan penghasilan lebih dari Rp1 Miliar per tahun. Kalau sudah bisa menghasilkan pendapatan hingga miliaran, dana desa hanya akan menjadi stimulan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Tasman Taewa mengungkapkan, dana desa sejak tahun 2015-2018 di Sulawesi Tenggara berjumlah Rp4,5 Triliun. Anggaran tersebut telah membangun sepanjang 1,2 juta meter jalan desa, 1,5 ribu meter jembatan, 51 unit pasar desa, dan ragam infrastruktur desa lainnya.

“Sejak ada dana desa, sudah ada kemajuan dan nampak dirasakan oleh seluruh desa. Seluruh pendamping desa telah bekerja maksimal dalam mengawal pemanfaatan dana desa, sehingga bisa dikelola secara benar dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa telah memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan desa. Ia mencatat, dalam periode 2015-2017 desa sangat tertinggal di Sulawesi Tenggara berkurang dari 228 menjadi 160 desa. Tak hanya itu, desa berkembang juga bertambah 222 desa. Dari 209 desa berkembang menjadi 431 desa berkembang.

“Dari seluruh jumlah dana desa yang diterima, dengan kerjasama seluruh masyarakat, perangkat desa, dan pendamping desa, dana desa telah terbukti meningkatkan pembangunan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo bersama Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar melakukan Sosialisasi Dana Desa di Kendari Sulawesi Tengara, Jumat (22/2/2019). Di hadapan 1.125 pendamping desa se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Eko P Sandjojo meminta agar dana desa tahun ini diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa.