By:
On:
In: Nasional
With: 0 Comments

Kebijakan pemerintah melarang ekspor bijih nikel masih menjadi buah bibir yang hangat. Sebagai salah satu reaksi atas kebijakan tersebut adalah Uni Eropa yang merasa risih mengadu ke WTO. Bagaimana tidak, Uni Eropa akan mengalami kerugian dalam industri baja karena bahan baku dipasok dari Indonesia.

Indonesia saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia. Nilai ekspor nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam sebesar 18% pada kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Nikel adalah komoditas yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia melihat potensi nikel di masa depan sebagai primadona. Pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan ekspor nikel untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.

Salah satunya di pulau Obi yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk salah satunya nikel yang memberikan kontribusi daerah yang besar kepada penerimaan Halmahera Selatan. Nikel di Sulawesi Tenggara dapat dijumpai di Kolaka dan Wawonii. Daerah ini merupakan penghasil nikel dengan cadangan terbesar di Sulawesi Tenggara. Sultra memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk salah satunya nikel yang memberikan kontribusi daerah yang besar kepada penerimaan Konawe Kepulauan. Di pulau ini banyak aktivitas penambangan nikel termasuk milik Harita Group melalui anak usahanya PT Gema Kreasi Perdana

Sebelum mencuatnya pengaduan Uni Eropa ke WTO, sebenarnya larangan ekspor bijih mineral Indonesia sudah didengungkan sudah sejak lama. Hal ini guna untuk memberi nilai tambah produk dibandingkan dengan mengekspor dalam bentuk bijih mentah.

Larangan ekspor mineral termasuk nikel pada 2014-2017 turut berdampak pada turunnya ekspor bijih nikel Indonesia sekitar 1,5 miliar USD per tahun. Selain kebijakan melarang ekspor nikel, Uni Eropa juga keberatan dengan kebijakan Indonesia yang membebaskan pajak dan bea masuk impor untuk pembangunan smelter.

Menindaklanjuti pengaduan Uni Eropa ke WTO, Presiden Joko Widodo mengaku tak masalah atas gugatan tersebut. Menurutnya, ekspor nikel dihentikan sebagai upaya pemerintah untuk menekan defisit neraca berjalan.

Pelarangan ekspor ini mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

–

Sumber: Dunia Tambang

By:
On:
In: Nasional
With: 0 Comments

PT. Gema Kreasi Perdana menggelar Lomba Senam Maumere berhadiah. Selain untuk menyehatkan badan, senam massal ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan ajang untuk saling menjalin kerja sama, kerukunan dan kekerabatan antar sesama khususnya di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan pada umumnya.

Kegiatan Senam Massal diikuti oleh ibu ibu dari Desa Sukarela Jaya, Desa Dompo Dompo, Desa Roko – Roko, Desa Mosolo, Desa Lawei, Desa Wawouso dan Desa Pu’uwatu.

Selain senam massal, diadakan pula Lomba Senam Maumere Competition 2019. Lomba ini diikuti oleh 7 Tim, dimana pesertanya adalah ibu – ibu dan pemuda pemudi yang berada di Roko – Roko Raya dan sekitarnya.

Untuk memeriahkan acara senam massal para peserta mendapat kupon undian yang nantinya akan di undi untuk mendapatkan Doorprize. hadiah hiburan yang disiapkan oleh panitia tim CSR PT. Gema Kreasi Perdana.

Sementara itu Humas PT GKP, Marlion menyatakan kegiatan yang digagas oleh Corporate Social Responsibility PT. Gema Kreasi Perdana ini bertujuan positif selain dapat mempererat tali silaturahmi dengan saudara dari desa lainnya kegiatan lomba senam ini juga untuk menyehatkan badan.

Hal senada dikatakan ibu zamnah salah seorang peserta dia mengatakan melalui kegiatan senam berhadiah ini, para ibu-ibu diharapkan bisa menjadi sehat sehingga keluarga pun menjadi bahagia sebab para ibu memiliki peran penting di dalam keluarga.

–

Sumber: kabarsulawesi

Sulawesi tenggara memiliki potensi yang sangat besar di dunia tambang

By:
On:
In: Daerah, Pertambangan
With: 0 Comments

Potensi sumber daya alam pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki nilai produksi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 303 ribu triliun.    

Gubernur Sultra Nur Alam pada acara pembukaan tripartit antara pemerintah, perbankan dan pelaku usaha di Bau-Bau, Sabtu (31/1), mengatakan, kekayaan alam strategis di bidang pertambangan di daerah itu antara lain nikel dengan deposit sekitar 97,4 miliar ton dengan nilai produksi sekitar Rp 23 ribu triliun.

Selain itu, terdapat tambang aspal di Pulau Buton yang memiliki deposit sekitar 3,8 miliar ton dengan nilai produksi sekitar Rp 1,841 triliun.     

Provinsi Sultra, kata Nur Alam, juga memiliki kandungan emas yang diperkirakan depositnya sekitar 1,125 juta ton dengan nilai produksi Rp 277 ribu triliun. “Pemerintah yakin rakyat Sultra akan sejahtera jika kekayaan alam ini dapat dikelola dengan baik,” kata Nur Alam yang didampingi Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Investasi Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaluddin.

Gubernur mengemukakan, pemerintah bersama rakyat Sultra harus optimistis bahwa di masa mendatang, daerah itu akan lebih maju daripada daerah lain, bahkan akan dikenal di dunia karena berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki.     

“Kita bisa bayangkan bahwa potensi tambang saja dengan perkiraan nilai produksi sekitar Rp 303 ribu triliun, apalagi dengan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan, kekayaan daerah itu kalau dikelola dengan baik, akan membawa kesejahteraan di masa depan,” ujarnya.      Oleh karena itu, gubernur mengajak investor menanamkan modalnya untuk mengolah potensi sumber daya alam tersebut sesuai prinsip kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat daerah setempat.     

Pemerintah, kata Nur Alam, juga sangat mendukung kehadiran investor untuk mengolah potensi sumber daya di Sultra, dan Pemerintah Provinsi Sultra juga terus berupaya membenahi pembangunan infrastruktur perekonomian di daerah ini.    

Nur Alam juga minta lembaga perbankan di Sultra untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan investasi, terutama pengolahan potensi sumber daya alam di daerah ini, dengan memberikan permodalan usaha kepada dunia usaha.     

Gubernur menilai, aktivitas perbankan di Sultra cukup menggembirakan dengan nilai aset tahun 2008 mencapai sekitar Rp 5,86 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2007 sebanyak Rp 5,1 triliun.

csr pt gkp sembako ramadhan

By:
On:
In: Daerah, harita nickel, Pertambangan
With: 0 Comments

Di setiap bulan Ramadhan banyak masyarakat , lembaga maupun instansi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ada yang berbagi-bagi takjil, berinfaq, dan memberikan sembako gratis.

Seperti yang dilakukan oleh PT. GKP (Gema Kreasi Perdana) melalui program CSR yang biasa mereka lakukan. PT. GKP membagikan 1.600 paket sembako kepada masyarakat Wawonii, Sulawesi tenggara.

Humas PT. GKP, Marlion mengatakan sekiranya 1.600 paket sembako ramadhan disalurkan di setiap desa yang ada di kecamatan Wawonii tenggara. Setiap desa mendapatkan 100 paket. “Totalnya ada 1.600 paket sembako yang kami siapkan. Semua sudah kami salurkan kepada warga “, kata Marlion, Humas PT. GKP.

Senyum semringah terlihat di wajah Wa Ati (30). Warga desa Roko-Roko, kecamatan Wawonii Tenggara, Konawe Kepulauan (Konkep), yang merupakan salah satu dari ribuan warga yang mendapat paket sembako dari PT. GKP. “Alhamdulillah, paket sembako Ramadhan ini sangat membantu sekali”, ujar Wa Ati usai menerima paket sembako.

Manajemen PT. GKP juga menyalurkan paket sembako di desa Lawey, kecamatan Wawonii Selatan. Desa itu dekat dengan lokasi perusahaan pertambangan milik Harita Group. Bulan Ramadhan ini menjadi momentum berbagi kebaikan oleh PT. GKP sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga yang ada disekitar lokasi pertambangan. “1.600 paket sembako ini menjadi bagian dari program CSR PT. GKP. Walaupun kami belum beroperasi, tetapi perhatian kepada masyarakat begitu besar”, ujar putra daerah asli Wawonii tersebut.

Marlion menambahkan, program desa bersinar yang digagas oleh PT. GKP juga sudah difungsikan. Masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Wawonii tenggara sudah dapat menikmati listrik 24 jam dari PT. GKP. “Program desa terang yang digagas oleh GKP mulai dari desa Roko-Roko Raya hingga Nambo Jaya. Ini kami lakukan sebagai bentuk apresiasi manajemen PT. GKP”, tambah Marlion.

PT. GKP juga sudah banyak menyalurkan CSR. Mulai dari perbaikan dua jembatan di Wawonii tenggara, membenahi jalan poros Bobolio-Wawouso, kecamatan Wawonii selatan. Saat ini PT. GKP sedang membuat tempat wudhu dan toilet di masjid desa Dompo-Dompo Jaya.

Direktur Operasional PT. GKP, Bambang Murtiyoso, mengapresiasi masyarakay Roko-roko Raya karena program CSR PT. GKP dapat diterima dengan baik. “PT. GKP bisa menjadi bagian dari masyarakat Roko-Roko Raya untuk bersama memajukan daerah. Dibulan yang penuh berkah ini, mari kita jaga hubungan silaturahmi agar selalu terjalin dengan baik”, ujarnya.

Sumber: kendaripos.co.id

konflik PT. GKP

By:
On:
In: Pertambangan, Politik
With: 0 Comments

Wahana lingkungan hidup (Walhi) Sulawesi tenggara (Sultra) angkat bicara terkait konflik yang terjadi di pulau Wawonii, kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dua pecan belakangan ini.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin menyoroti gubernur Sultra Ali Mazi yang mestinya merasa malu dengan konflik sosial sesama masyarakat di Pulau Kelapa tersebut. Konflik horizontal itu akibat masuknya investasi tambang yang menuai pro-kontra di tengah masyarakat.

Siapa yang tidak malu, kita di Sultra tiap hari di media muncul, ditahu kelakuan masyarakat seperti ini. Gubernur malulah harusnya dia, dibicarakan soal jeleknya Sultra kan tidak bagus”, tegas Saharuddin yang akrab disapa Udin saat ditemui di kantornya.

Hadirnya perusahaan tambang di Konawe Kepulauan (Konkep), seperti PT. GKP, dinilai akan menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat. Saharuddinmelanjutkan dirinya telah mengatakan dari awal hadirnya perusahaan tambang seperti PT. GKP akan memicu konflik horizontal di tengah – tengah masyarakat.

Sehingga dia menegaskan kembali Direktur PT. GKP, Bambang Mufioso harusnya sudah ditangkap, sebab dia telah menimbulkan konflik susoal di Pulau Kelapa itu.

“Seperti yang terjadi sekarang antara warga saja sudah tidak saling mengunjungi. Bagaimana kalua diidentifikasikan mana yang menolak mana yang tidak, kemudian dilempari rumahnya tiap malam. Siapa yang pusing dan tanggung itu pengamanan”, ujarnya.

“Mereka menyulut akar permasalahan di tengah masyarakat. Jadi tangkap saja mereka itu. Syukur ini tidak ada bentuk kekerasan hanya menghambat orang jalan, kalua ada kekerasan atau sweeping siapa yang bertangung jawab?”, sambungnya.

Saharuddin juga mengatakan, alangkah baiknya Pemprov Sultra harus kembali meninjau keputusannya.

“GKP kan sudah dihentikan sementara, kalua bisa langsung tutup saja semua perusahaan disana daripada menjadi konflik seperti saat ini”, tegasnya. Jadi, lanjut Saharuddin untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi konflik sosial, Pemprov harus mencabut IUP PT. GKP.

Tak hanya IUP PT. GKP di Konkep, Saharuddin meminta Pemprov juga harus mencabut IUP-IUP yang ada di pulau kecil. Sebagaimana diketahui IUP yang ada di pulau kecil hanya dua, yakni di Wawonii dan Kabaena.

“Solusi harus dicabut IUP PT. GKP dan seluruh IUP yang ada di pulau-pulau kecil. Sekarang yang terlihat izin itu hanya ada di pulau kecil yakni Wawonii sama Kabaena”, cetusnya.

Dia berharap Konkep segera bersih dari perusahaan-perusahaan tambang.

Tim GAKKUM izin GKP lengkap

By:
On:
In: Pemerintahan, Pertambangan
With: 0 Comments

Hasil Kunjungan Tim Gakkum. Tim Direktorat jenderal penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (GAKKUM) menyambangi kantor PT GKP di desa sukarela jaya kab konawe kepulauan.

Kehadiran tim Gakkum dari kementerian ini, diketahui guna melakukan verifikasi atas pengaduan laporan warga masyarakat yang menyebut bahwa PT GKP telah melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan

Dihadapan tim GAKKUM, Direktur Oprasional PT Gema Kreasi Perdana Bambang murtiyoso secara gamblang menjelaskan PT Gema kreasi perdana tidak pernah melakukan pengrusakan apalagi pencemaran lingkungan seperti apa yang di laporkan

“Bagaimana mungkin kami merusak dan mencemarkan lingkungan beraktivitas untuk menambang saja  belum, dan perusahaan kami sangat komitmen akan good minning practice “katanya selasa 17/12

Menyoal perihal perijinan pinjam pakai kawasan hutan dan perijinan lainnya, yang sempat di tanyakan oleh tim Gakkum Dir operasional PT GKP ini juga kembali menegaskan untuk persoalan ijin alhamdulillah semuanya sudah lengkap

Bambang juga mengingatkan soal ucapan presiden Jokowi saat rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) di Sentul International Covention Centre Bogor tanggal 13 November 2019 menyampaikan untuk menjaga dua agenda besar bangsa yaitu cipta lapangan kerja dan iklim investasi agar pelaku usaha dapat lebih leluasa di dalam menjalankan usahanya.

Keseriusan PT Gema Kreasi Perdana untuk berinvestasi di kabupaten konawe kepulauan tentunya tidak main main ini di buktikan dengan perekrutan ratusan tenaga kerja lokal disana dimana hal ini tentunya sudah sesuai dengan nawa cita presiden yakni menciptakan lapangan kerja,” tutur bambang murtiyoso

Tak hanya itu, bambang juga mengungkapkan beberapa program CSR PT Gema yang saat ini tengah berjalan dan menyentuh masyarakat yakni ” desa terang” dimana program ini telah berhasil menerangi ratusan rumah warga lingkar tambang serta pembagunan tower Base Transceiver Station demi memenuhi kebutuhan internet warga

Di tempat yang sama, Humas PT GKP amir karim sangat mengapresiasi atas kehadiran tim GAKKUM dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dimana kehadiran mereka bisa menyaksikan langsung sesuai kondisi yang terjadi di lapangan, “Saya yakin tim dari GAKKUM akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional,

Sementara itu Carles selaku perwakilan tim Gakkum dalam pertemuan dengan pihak perusahaan mengatakan Tujuan mereka datang untuk mengklarifikasi pengaduan dimana salah satu pengaduan bahwa PT. GKP diduga telah melakukan pencemaran lingkungan serta tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan.

Oleh perusahaan lalu memperlihatkan semua dokumen dan izin-izin sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Oprasional PT GKP