Tenaga Kerja Lokal

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terkait rencana kegiatan usaha di Kabupaten Konkep, Sulawesi Tenggara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak di Swiss-Bel Hotel Kendari.

Salah satu komitmen PT GDP yang akan berinvestasi di Pulau Wawonii, Konkep adalah mereka akan mengutamakan untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Hal ini sesuai dengan tujuan bersama PT GDP dan Pemkab Konkep untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekadar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat undang-undang,” kata Komisaris Utama PT GKP, Hendra Surya kepada awak media.

Hendra menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama ini adalah tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2024.

Pada penandatanganan MoU ini, Pemkab Konawe diwakili oleh Bupati Konkep Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Konkep Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Konkep Irwan.

Sementara itu, di pihak PT GKP, Komisaris Utama mereka Hendra Surya dan Direktur Utama, Wiryadi menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Bupati Konkep, Amrullah menyampaikan rasa syukurnya setelah terbitnya peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konkep.

“Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara. Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, insyaallah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” kata Amrullah.

Lanjut Amrullah, dia berharap agar kerja sama dengan PT GKP bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia khususnya Sultra dan Kabupaten Konawe Kepulauan Tenaga Kerja Lokal

Untuk diketahui PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Di antaranya pembangunan menara telekomunikasi, program Desa Terang, dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Kendariinfo
investasi wawonii

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) bersama unsur pimpinan DPRD Konkep, Provinsi Sultra, sepakat menandatangani nota kesepahaman kerja (Memorandum of Understanding) dengan perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konkep demi investasi Wawonii.

Penandatanganan MoU dilakukan di salah satu hotel terkemuka di Kota Kendari, pada Kamis 30 September 2021.

Ada 6 pihak yang menandatangani MoU bersama tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Konkep ini.

Yakni Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Ir. H. Amrullah, M.T, Ketua DPRD Konawe Kepulauan Ishak S.E didampingi Wakil Ketua I DPRD Imanudin Sp.D dan Wakil Ketua II DPRD Irwan.

Sementara dari pihak PT GKP diwakili Hendra Surya selaku Komisaris Utama dan Meris Wiryadi S.IP, M.Si selaku Direktur Utama.

Sejumlah tokoh masyarakat dan unsur Forkopimda turut hadir dan menyaksikan  penandatanganan MoU tersebut. Antara lain Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Kapolres Kendari, Kajari Konawe, Dandim 1417 Kendari dan Kepala Bappeda Konawe Kepulauan.

Dengan adanya MoU tersebut, maka PT GKP sudah bisa menjalankan rencana kegiatan usaha, termasuk melakukan aktivitas pengembangan masyarakat di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekedar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat Undang-Undang,” ungkap Komisaris Utama PT GKP Hendra Surya.

Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT GKP merupakan tindak lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2040.

Aturan yang termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 dan disahkan pada akhir Juli lalu menjadi dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan bagi pertambangan.

Bupati Konawe Kepulauan, Ir. H. Amrullah, M.T mengungkapkan rasa syukur atas terbitnya Perda yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konawe Kepulauan ini.

Amrullah mengatakan, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara.

“Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, Insya Allah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” ujar bupati dua periode ini.

Amrullah juga menyampaikan harapan agar kegiatan yang dilaksanakan PT GKP bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Konawe Kepulauan. Hal ini disambut PT GKP dengan menyampaikan komitmen untuk mengutamakan serapan tenaga kerja lokal.

Mengenal PT Gema Kreasi Perdana PT Gema Kreasi Perdana (GKP) adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di lingkar tambang. Diantaranya pembangunan menara telekomunikasi, program desa terang dan pemberdayaan UMKM.

Sumber: Hallo!Sultra

Nikel adalah komoditas yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia melihat potensi nikel di masa depan sebagai primadona. Pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan ekspor nikel untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.

Sebenarnya daerah mana saja yang menjadi penghasil nikel terbesar di Indonesia? Mari simak ulasan di bawah ini.

1. Morowali, Sulawesi Tengah

Morowali bisa dikatakan surganya nikel. Betapa tidak, nikel daerah ini termasuk yang terbesar di Indonesia. Saat ini banyak berdiri sejumlah perusahaan tambang hingga banyak investor asing bergembira hati berinvestasi untuk mendirikan perusahaan tambang dan pabrik smelter di daerah ini. Wilayah Morowali yang kaya nikel terletak di Petasia Timur, Petasia, Bungku Timur, Bungku Pesisir, Bahadopi, dan Menui Kepulauan.

2. Halmahera Timur, Maluku Utara

Halmahera Timur menyimpan banyak potensi nikel hingga dijadikan pusat pembangunan pabrik smelter. Salah satunya smelter Smelter Pig Iron (NPI) milik PT Antam Tbk yang direncanakan rampung tahun ini. Persebaran nikel di Halmahera Timur ada di Maba, Maba Tengah, Buli, dan Wasilei.

3. Sulawesi Tenggara

Nikel di Sulawesi Tenggara dapat dijumpai di Kolaka dan Wawonii. Daerah ini merupakan penghasil nikel dengan cadangan terbesar di Sulawesi Tenggara. Sultra memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk salah satunya nikel yang memberikan kontribusi daerah yang besar kepada penerimaan Konawe Kepulauan. Di pulau ini banyak aktivitas penambangan nikel termasuk milik Harita Group melalui anak usahanya PT Gema Kreasi Perdana

4. Pulau Gag, Papua Barat

Pulau Gag merupakan salah satu pulau pada gugusan Kepulauan Rajaampat yang memiliki luas sekitar 6500 ha. 

5. Pulau Obi, Maluku Utara

Pulau Obi merupakan pulau terbesar yang terletak di gugusan Kepulauan Obi yang dibatasi oleh Laut Maluku di sebelah barat, Laut Seram di sebelah selatan, dan Selat Obi di sebelah Utara dan di sebelah Timur.  Pulau Obi juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk salah satunya nikel yang memberikan kontribusi daerah yang besar kepada penerimaan Halmahera Selatan. Di pulau ini banyak aktivitas penambangan nikel termasuk milik Harita Group melalui anak usahanya PT Trimegah Bangun Persada dan PT Megah Surya Pertiwi yang tengah mempersiapkan pabrik smelter.

Sumber: Dunia Tambang

Bijih Nikel Sultra

Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra) semakin mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satunya karena telah menjadi daerah otonom sejak ditetapkan tahun 1964 silam. Pesatnya kemajuan provinsi tersebut didukung oleh kekayaan alam dengan yang jumlah yang melimpah.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Sultra amatlah kaya dengan beragam jenis komoditas seperti nikel, aspal, hingga emas. Bahkan jumlah cadangan nikel di Sulawesi Tenggara disebut-sebut sebagai yang terbesar di Indonesia, dan termasuk dalam cadangan nikel terbesar di dunia.

Kekayaan alam itulah yang membuat investor berbondong-bondong untuk menanamkan modal mereka pada industri pertambangan di wilayah itu. Mereka pun tak akan berpikir dua kali untuk merogoh aset untuk kemudian dijadikan bagian dari usaha tambang. Hal inilah yang kemudian mencatatkan jumlah yang cukup banyak untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah yang ramai aktivitas tambangnya. Wilayah-wilayah itu seperti Konawe, Kolaka, Buton dan juga Bombana.

Lebih jauh, komoditas nikel yang sudah cukup lama di kawasan Sulawesi Tenggara. Di tempat itu pun berdiri megah kawasan mega industri. Di Wawonii, Kabupaten Konawe misalnya, berdiri perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dan membuka peluang lapangan pekerjaan.

Bergeser ke wilayah lebih utara, yakni di Kabupaten Konawe Utara juga terdapat aktivitas perusahaan tambang nikel yang cukup ramai. Kawasan tersebut biasa disebut blok Morombo yang dipenuhi oleh kegiatan penambangan nikel oleh sejumlah perusahaan.

PT. Gema Kreasi Perdana menggelar Lomba Senam Maumere berhadiah. Selain untuk menyehatkan badan, senam massal ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan ajang untuk saling menjalin kerja sama, kerukunan dan kekerabatan antar sesama khususnya di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan pada umumnya.

Kegiatan Senam Massal diikuti oleh ibu ibu dari Desa Sukarela Jaya, Desa Dompo Dompo, Desa Roko – Roko, Desa Mosolo, Desa Lawei, Desa Wawouso dan Desa Pu’uwatu.

Selain senam massal, diadakan pula Lomba Senam Maumere Competition 2019. Lomba ini diikuti oleh 7 Tim, dimana pesertanya adalah ibu – ibu dan pemuda pemudi yang berada di Roko – Roko Raya dan sekitarnya.

Untuk memeriahkan acara senam massal para peserta mendapat kupon undian yang nantinya akan di undi untuk mendapatkan Doorprize. hadiah hiburan yang disiapkan oleh panitia tim CSR PT. Gema Kreasi Perdana.

Sementara itu Humas PT GKP, Marlion menyatakan kegiatan yang digagas oleh Corporate Social Responsibility PT. Gema Kreasi Perdana ini bertujuan positif selain dapat mempererat tali silaturahmi dengan saudara dari desa lainnya kegiatan lomba senam ini juga untuk menyehatkan badan.

Hal senada dikatakan ibu zamnah salah seorang peserta dia mengatakan melalui kegiatan senam berhadiah ini, para ibu-ibu diharapkan bisa menjadi sehat sehingga keluarga pun menjadi bahagia sebab para ibu memiliki peran penting di dalam keluarga.

Sumber: kabarsulawesi

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaannya di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Akibat kebijakan perusahaan itu, sebanyak 300 karyawan terpaksa harus dirumahkan dan sebagian alat beratnya ditarik ke lokasi lain di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara.

Manager Operasional PT GKP, Bambang Murtiyoso menyatakan pihaknya menghentikan sementara aktivitas tambang karena mesti melakukan konsolidasi dan evaluasi kembali terhadap investasi mereka.

“Kita terhambat karena pembangunan jalan hauling oleh tiga pemilik lahan yang belum dibebaskan. Sementara, alat berat kita tarik,” kata Bambang, Rabu (12/2).

Bambang menyebut total karyawan yang bekerja dengan status kontrak di anak perusahaan Harita Group itu sebanyak 500 orang. Sebanyak 300 orang sudah di-PHK.

“Sisanya menyusul. Kita efisiensi dulu dan kita sesuaikan dengan masa kontrak mereka (pekerja),” jelasnya.

Ia mengatakan akibat penghentian aktivitas ini, perusahaannya merugi sebab selama 1,5 tahun menggaji karyawan tanpa produksi.

“Ini konsekuensi investasi dan kami berharap Pemda Konkep (Konawe Kepulauan) membantu memperhatikan situasi ini,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, penghentian ini sifatnya sementara saja. Perusahaan akan kembali beraktivitas jika komunikasi dengan pemerintah daerah sudah terbangun termasuk dengan tiga pemilik lahan yang enggan membebaskan tanahnya untuk jalan hauling perusahaan tambang nikel tersebut.

“Jadi, tidak semua alat berat ditarik. Hanya beberapa saja. Kita tidak berhenti, hanya setop sementara saja sambil lakukan pendekatan dengan pemda dan pemilik lahan,” imbuhnya.

Sejauh ini, kata dia, sudah 400 hektare lahan milik warga yang dibebaskan. Namun, aktivitas perusahaan terhalang tiga orang warga yang enggan melepas lahannya.

“Agak keras sekali tiga orang ini. Tanahnya tidak mau dijadikan lahan tambang. Kita akan kaji kembali dan mencari jalur alternatif yang lebih aman agar perusahaan tidak berurusan dengan konflik dan perseteruan,” tuturnya.

Bambang Mufioso, curhat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi

Direktur Oprasional PT Gema Kreasi Perdana (GKP), Bambang Mufioso, curhat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi.

Di hadapan Ali Mazi beserta pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Bambang Mufioso meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk dibukakan ruang menambang.

Sebab anak perusahaan Harita Group itu, terkendala ketika ingin masuk menambang di Pulau Wawonii tersebut.

“Kami memiliki kendala di Konkep tolong disuport, kabupaten sendiri juga itu harus melayani kita gitu. Pemprov juga harus mengingatkan kabupaten untuk melayani kita,” kata dia dalam kegiatan Rapat Rekonsiliasi IUP se-Sultra, Senin (26/8/2019).

Dirinya mengatakan, perusahaan yang dipimpinanya seakan dijadikan objek politik. Padahal kata dia, PT GKP masuk berinvestasi di Sultra dengan kelengkapan izin.

“Kita hanya investor murni dan ingin berivestasi di Sultra, tolong kami dibimbing, dibantu dan diberikan kemudahan,” pintanya.

Selain ingin berinvestasi di Sultra, lanjut Bambang PT GKP, juga sedang menjalankan Nawacita Jokowi.

“Kita ini menjalankan Nawacita Pak Jokowi ya sudah kami masuk disini dan sudah banyak dibimbing oleh Pemprov disini tapi begitu masuk di Konkep kami dikunci. Saya minta tolong bagaimana kami bisa masuk kesana. Dimana kami di saat sedang menggebu-gebu dan semangat berivestasi di Sultra dengan berbagai izin kita upayakan lengkap. Namun setelah masuk disana kami terkunci. Kami sudah penuhi semua, jadi tolong dibukakan pintu disana,” tandasnya.

Sumber: DetikSultra

konflik PT. GKP

Wahana lingkungan hidup (Walhi) Sulawesi tenggara (Sultra) angkat bicara terkait konflik yang terjadi di pulau Wawonii, kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dua pecan belakangan ini.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin menyoroti gubernur Sultra Ali Mazi yang mestinya merasa malu dengan konflik sosial sesama masyarakat di Pulau Kelapa tersebut. Konflik horizontal itu akibat masuknya investasi tambang yang menuai pro-kontra di tengah masyarakat.

Siapa yang tidak malu, kita di Sultra tiap hari di media muncul, ditahu kelakuan masyarakat seperti ini. Gubernur malulah harusnya dia, dibicarakan soal jeleknya Sultra kan tidak bagus”, tegas Saharuddin yang akrab disapa Udin saat ditemui di kantornya.

Hadirnya perusahaan tambang di Konawe Kepulauan (Konkep), seperti PT. GKP, dinilai akan menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat. Saharuddinmelanjutkan dirinya telah mengatakan dari awal hadirnya perusahaan tambang seperti PT. GKP akan memicu konflik horizontal di tengah – tengah masyarakat.

Sehingga dia menegaskan kembali Direktur PT. GKP, Bambang Mufioso harusnya sudah ditangkap, sebab dia telah menimbulkan konflik susoal di Pulau Kelapa itu.

“Seperti yang terjadi sekarang antara warga saja sudah tidak saling mengunjungi. Bagaimana kalua diidentifikasikan mana yang menolak mana yang tidak, kemudian dilempari rumahnya tiap malam. Siapa yang pusing dan tanggung itu pengamanan”, ujarnya.

“Mereka menyulut akar permasalahan di tengah masyarakat. Jadi tangkap saja mereka itu. Syukur ini tidak ada bentuk kekerasan hanya menghambat orang jalan, kalua ada kekerasan atau sweeping siapa yang bertangung jawab?”, sambungnya.

Saharuddin juga mengatakan, alangkah baiknya Pemprov Sultra harus kembali meninjau keputusannya.

“GKP kan sudah dihentikan sementara, kalua bisa langsung tutup saja semua perusahaan disana daripada menjadi konflik seperti saat ini”, tegasnya. Jadi, lanjut Saharuddin untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi konflik sosial, Pemprov harus mencabut IUP PT. GKP.

Tak hanya IUP PT. GKP di Konkep, Saharuddin meminta Pemprov juga harus mencabut IUP-IUP yang ada di pulau kecil. Sebagaimana diketahui IUP yang ada di pulau kecil hanya dua, yakni di Wawonii dan Kabaena.

“Solusi harus dicabut IUP PT. GKP dan seluruh IUP yang ada di pulau-pulau kecil. Sekarang yang terlihat izin itu hanya ada di pulau kecil yakni Wawonii sama Kabaena”, cetusnya.

Dia berharap Konkep segera bersih dari perusahaan-perusahaan tambang.

Senam Berhadiah Maumere dilaksankan oleh PT GKP

Senam berhadiah. Corporate Social Responsibility PT. Gema Kreasi Perdana menggelar Lomba Senam Maumaere berhadiah. kegiatan senam ini, dalam rangka memperingati Hari Olah Raga Nasional Tahun 2019.

Selain untuk menyehatkan badan, senam massal ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahim dan ajang untuk saling menjalin kerja sama, kerukunan dan kekerabatan antar sesama khususnya di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan pada umumnya.

Kegiatan Senam Massal diikuti oleh ibu ibu dari Desa Sukarela Jaya, Desa Dompo Dompo, Desa Roko – Roko, Desa Mosolo, Desa Lawei, Desa Wawouso dan Desa Pu’uwatu.

Selain senam massal, diadakan pula Lomba Senam Maumere Competition 2019. Lomba ini diikuti oleh 7 Tim, dimana pesertanya adalah ibu – ibu dan pemudi pemudi yang berada di Roko – Roko Raya dan sekitarnya.

Untuk memeriahkan acara senam massal para peserta mendapat kupon undian yang nantinya akan di undi untuk mendapatkan Doorprize. hadiah hiburan yang disiapkan oleh panitia tim CSR PT. Gema Kreasi Perdana.

Sementara itu Humas PT GKP, Marlion mengatakan kegiatan yang di gagas oleh Corporate Social Responsibility PT. Gema Kreasi Perdana ini bertujuan positif selain dapat mempererat tali silaturrahmi dengan saudara dari desa lainnya kegiatan lomba senam ini juga untuk menyehatkan badan.

Hal senada di katakan ibu zamnah salah seorang peserta dia mengatakan melalui kegiatan senam berhadiah ini, para ibu-ibu diharapkan bisa menjadi sehat sehingga keluarga pun menjadi bahagia sebab para ibu memiliki peran penting di dalam keluarga.

Jatam tuntut PT GKP

Jatam. mendesak kepada Komnas HAM untuk turun tangan membantu membebaskan Jasmin dari tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga.

Jasmin menjadi salah satu dari 20 warga yang dilaporkan ke polisi oleh PT Gema Kreasi Perdana. Perusahaan yang bergerak di bidang tambang itu menganggap mereka merampas kemerdekaan seseorang. Padahal sebelum ditangkap Jasmin dan warga lainnya berusaha untuk menghalau perusahaan itu yang berusaha menerobos lahan masyarakat.

“Ditangkap Polda Sultra sore tadi pukul 17.00 WITA sore tanggal 24 November 2019 di rumah kakaknya di Kendari,” kata Divisi Hukum Jatam Muhamad Jamil dalam keterangan tertulisnya,

Jamil menjelaskan bahwa PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) yang juga merupakan anak usaha dari Harita Group sudah tiga kali menerobos lahan masyarakat. Dalam usaha terakhirnya, penerobosan itu bahkan dikawal ketat aparat kepolisian pada 22 Agustus 2019.

“Laporan warga atas penerobosan lahan itu tak kunjung ditindaklanjuti polisi, sebaliknya, laporan pihak PT GKP yang cenderung dengan mudah diproses oleh polisi,” tandasnya.

Karena itulah Jatam mendesak Komnas HAM, Kapolri dan Kapolda Sultra untuk memberikan perhatiannya terhadap warga Pulau Wawonii.

Kemudian mendesak Komnas HAM untuk segera menghubungi Kapolri dan Kapolda Sultra untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap petani dan warga Wawonii segera.

Jamil meminta kepada Komnas HAM untuk segera membuka ke publik terkait rekomendasi kepada Polda Sultra soal pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap warga dan petani Wawonii yang memperjuangkan lingkungan hidup dengan menolak tambang.

“Apalagi legalitas perusahaan tambang beserta Tersus pelabuhan PT. Gema Kreasi Perdana diduga tak lengkap dan tak memiliki izin lingkungan,” ujarnya.

Bukan hanya kepada Komnas HAM, Jatam juga mendesak kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk mengintervensi Kapolri membatalkan penahanan Jasmin dan segera membebaskannya. Pasalnya Jasmin ialah pejuangan lingkungan hidup dan masuk kategori Anti Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) sesuai dengan Pasal 66 UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Nomor 32 Tahun 2009.

“Meminta Komnas HAM segera mendesak Kapolda Sultra segera membebaskan seluruhnya 27 warga yang dikriminalisasi dan 3 sudah ditahan sekarang karena desakan perusahaan tambang,” tandasnya.