Smelter PT GKP

Rencana pembangunan smelter PT GKP (Gema Kreasi Perdana Perdana) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), dinilai dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Ahmad Zainul.

“Komitmen Pembangunan Smelter Nikel oleh PT GKP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep sebagaimana amanat undang undang untuk mendorong upaya hilirisasi dunia pertambangan. Ini dapat membawa Konkep menjadi sentrum pembangunan ekonomi nasional khususnya Indonesia Timur,” ujar Ahmad Zainul.

Ahmad Zainul menilai, pertumbuhan ekonomi Konkep baru tertopang oleh konsumsi atau belanja pemerintah daerah (pemda), ketimbang investasi maupun pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pemda perlu membangun kerja sama yang kuat dengan Direksi PT GKP dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat daerahnya, khususnya pembangunan smelter ini.

“Konkep sebagai kabupaten dengan wilayah paling strategis sebagai jalur pertambangan dapat berkembang pesat. Nantinya bisa menjadi sentrum perekonomian yang tentunya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Wawonii, dan Sultra secara umum,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Ahmad Zainul, dibutuhkan peran-peran krusial pemuda dan mahasiswa khususnya mahasiswa Konkep, melahirkan ide dan gagasan gemilang.

“Sebagai sosial kontrol, peran mahasiswa dibutuhkan untuk kedepannya komitmen serta bekerja sama dengan pemda dan PT GKP, sehingga mewujudkan perkembangan daerah ini lewat kerja sama yang telah dibangun,” pungkasnya.

Sumber: Berita Kota Kendari

Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) digoyang gempa, Kamis (31/12/2021). Kejadian lindu berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita.

Data BMKG Kendari menyebutkan, kekuatan gempa tektonik mengguncang Pulau Wawonii itu mencapai 3,9 Skala Richter.

Masih dari data BMKG, lokasi gempa berada pada 3,70 Lintang Selatan, 123,11 bujur Timur atau 38,5 km Timur Laut Wawonii Barat Kab Konawe Kepulauan dengan kedalaman 102 km.

“Mohon info jika merasakan gempa tersebut. Terima kasih,” tulis BMKG Kendari dalam kanal resminya.

 

Sumber: Lajur.co

Tokoh masyarakat Wawonii

Tokoh masyarakat Wawonii meminta untuk diberikan penjelasan kepada masyarakat terkait isi dari Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) pada Kamis, (30/9/2021) lalu.

MoU itu tentang rencana kegiatan usaha PT GKP di Konawe Kepulauan ini yang ditandatangani enam pihak yakni Pemkab Konkep diwakili oleh Bupati Konawe Kepulauan Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Irwan. Sementara PT GKP diwakili oleh Hendra Surya selaku Komisaris Utama dan Meris Wiryadi selaku Direktur Utama.

Ketua Lembaga Adat Sara Wawoni, Abdul Salam menyatakan masyarakat belum diberikan penjelasan secara terang mengenai isi dari MOU tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah

dan pihak perusahaan secepatnya bisa melakukan sosialisasi dengan mempertemukan tokoh masyarakat terkait utamanya penduduk lingkar tambang.

Ketua Lembaga Adat Sara Wawonii, Abdul Salam menyatakan masyarakat belum diberikan penjelasan secara terang mengenai isi dari MOU tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah

dan pihak perusahaan secepatnya bisa melakukan sosialisasi dengan mempertemukan tokoh masyarakat terkait utamanya penduduk lingkar tambang.

“Ini dilakukan guna menghindari hal-hal yang bisa berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan di Pulau Wawonii,” ujar Abdul Salam Ketua Lembaga Adat Sara Wawonii, Sabtu

(9/10/2021).

Kemudian, masyarakat juga mempertanyakan perihal tujuan sebenarnya dari beroperasinya PT. GKP di Wawonii. “Apakah hanya menambang atau sekaligus membangun smelter

serta ditunjukkan dokumen pendukung agar tidak terjadi polemik di masyarakat” imbuhnya.

Lanjut Abdul Salam, dalam perencanaan operasional investasi perusahaan tersebut kedepannya diharap melibatkan tokoh agar masyarakat atau tokoh adat Wawonii. Hal itu guna menunjang kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kearifan lokal yang berlaku di daerahnya.

Tambahnya, masyarakat juga diminta agar tidak terpengaruh isu-isu liar dari luar yang bisa memecah bekerukunan.

“Kami minta kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak terprovokasi” ujar Abdul salam.

Pada intinya masyarakat tidak menolak keberadaan tambang di Wawonii atau Konkep.

“Kami ini bukan harga mati untuk menolak pertambangan di Wawonii menguntungkan sepanjang masyarakat Pulau Wawonii,” tutup Ayatullah.

.

Sumber: BumiSultra.com

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar kegiatan padat karya. Pengerjaan pembukaan akses jalan menuju Menara Suar Tanjung Pemali di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Kepala Kantor Distrik Navigasi (Disnav) Kelas III Kendari, Abdul Kasim mengatakan padat karya tersebut diikuti oleh 40 warga sekitar dan berlangsung selama 10 hari.

“Padat karya berlangsung selama 10 hari dengan upah Rp120 ribu per orang per hari,” kata Abdul Kasim dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa 12 oktober 2021.

Abdul Kasim mengungkapkan, akses jalan di Pulau Wawonii yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut masih terisolir dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan sehingga para penjaga Menara Suar dan warga sekitar harus berjalan kaki saat membawa logistik.

Ia menjelaskan, kegiatan padat karya itu meliputi pembuatan jalan setapak yang berjarak 120 meter dan pembersihan lingkungan sekitarnya.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menghadirkan negara ke tengah-tengah masyarakat, sehingga tercipta solidaritas dan sinergi dalam upaya menciptakan kesejahteraan bersama, khususnya bagi masyarakat sekitar.

“Kegiatan padat karya ini dilakukan secara swakelola sehingga bisa melibatkan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berkelompok dengan diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal dari unsur masyarakat untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat.

Pertimbangan dan prioritas tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus, tidak bekerja dalam waktu yang lama, dan mempertimbangkan juga masyarakat yang memerlukan pekerjaan guna menyambung kelangsungan perekonomian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menjelaskan bahwa kegiatan padat karya ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat terutama yang terdampak oleh pandemi.

Ridwan yang merupakan putra asli Kendari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya padat karya di daerahnya tersebut.

“Padat karya ini memberikan kesempatan kerja pada masyarakat sehingga akan terjadi perputaran ekonomi. Makanya saya berterima kasih sebesar-besarnya (atas terselenggaranya padat karya tersebut),” kata Ridwan Bae.

Kegiatan padat karya dilaksanakan dalam rangka menyukseskan program pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat terutama di tengah masa pandemi.

Padat karya ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM.006/58/17/DJPL/2021 tanggal 03 September 2021 tentang Rencana Pelaksanaan Program Padat Karya Tahap II Tahun 2021 gelombang II dan gelombang IV pada UPT di lingkungan Ditjen Hubla.

Sumber: SuaraSulsel.id

Himapindo Sultra

Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai hadirnya smelter PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dapat memberikan dampak positif.

Ketua Umum Himapindo Korwil Sultra Ahmad Zainul memaparkan Sultra dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki produksi dan cadangan nikel terbesar di Indonesia namun belum mampu mengantar pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia memiliki dasar yang kuat.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konkep dan PT GKP telah menjalin kemitraan dalam kegiatan usaha tambang. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding- MoU), Kamis (30/9/2021) di Kendari kemarin.

Dengan adanya MoU ini memungkinkan PT GKP untuk menjalankan Rencana Kegiatan Usaha termasuk melakukan aktivitas pengembangan masyarakat di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep, Sultra.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekedar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat Undang-Undang,” ungkap Komisaris Utama PT GKP Hendra Surya.

Sumber: ZonaSultra.com

Tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Konawe unjuk rasa menyuarakan tuntutan pembayaran insentif di Kantor DPRD Konawe, Senin(12/4/2021).

Dalam unjuk rasa mereka menduduki kantor dewan, lantaran tak digubris para Anggota DPRD Konawe.

Para Nakes menyuarakan hak mereka yang belum disahuti Pemkab Konawe, dan nekat bertahan di kantor dewan hingga tuntutan mereka disahuti.

“Kita tunggu di gedung ini Anggota DPR untuk menemui kita,” ungkap Jasmilu, salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya.

Sementara itu, Kabag Umum Kabupaten Konawe, Jasman, hadir menjelaskan kepada massa pengunjuk rasa tak ada satu pun anggota dewan yang menemui mereka, karena bertugas di luar kota.

“Mereka lagi kunjungan tugas di luar kota,” katanya.

Jasman berjanji kepada pengunjuk rasa akan menyampaikan pada Komisi III DPRD Konawe, terkait tuntutan mereka hari ini.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih berada di Gedung DPRD Konawe menunggu kejelasan dewan soal nasib mereka.

Senin, 12 April, massa dari tenaga kesehatan Kabupaten Konawe, turun unjuk rasa mendesak pemerintah kabupaten segera membayarkan uang insentif penanganan Covid-19 yang empat sampai delapan bulan terkahir belum dibayarkan.

Sumber: DetikSultra

Lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beroprasi di Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), diduga kerap melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan.

Sebut saja, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak milik CV Yudhavia Energi Pratama (YEP).

Berdasarkan keluhan masyarakat, SPBU ini menjual BBM tidak sesuai harga, bertolak belakang dengan harga sesuai regulasi Pemerintah.

Menyikapi hal itu, PT Pertamina Regional Sulawesi mengaku telah mendapat keluhan dari masyarakat dengan adanya permainan harga BBM yang dilakukan oleh pihak SPBU dengan kode 76.933.02.

Senior Supervisor Communication & Relation PT Pertamina Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan mengatakan, lembaga penyalur BBM di Wawonii Barat sebelumnya bukan bernama SPBU satu harga, melainkan APMS.

Saat ini, untuk penyamarataan penyebutan nama, maka PT Pertamina menyebut dengan nama SPBU Kompak. Ia pun membeberkan, secara regulasi SPBU Kompak memang diberikan kewenangan BPH Migas untuk menyalurkan BBM dengan menggunakan drum.

“Jadi ini bukan BBM Satu Harga melainkan SPBU Kompak,” ujar dia saat dihubungi Detiksultra.com, Kamis (25/3/2021).

Terkait pelanggaran, Taufiq bilang, pihaknya sudah mendapat laporan dari masyarakat, bahwa pelanggaran SPBU terkait tidak menjual dengan sesuai standar harga BBM.

Mengenai hal itu, lanjut Taufiq, pertamina telah berulang kali memberikan teguran terhadap SPBU Kompak. Terbaru pihaknya kembali memberikan teguran, namun sifatnya pembinaan.

Lebih lanjut, dia mengatakan SPBU milik Yudhavia Energi Pratama merupakan lembaga penyalur satu-satunya di Konkep. Artinya, jika pihak Pertamina memberikan sanksi berat berupa pencabutan alokasi, berarti secara otomatis tidak ada lagi penyaluran di Konkep.

“Kita cenderung memikirkan masyarakat, ketika dicabut alokasinya, maka akan berdampak ke masyarakat itu sendiri,” katanya.

Dimana dijelaskannya lagi, sebelum ini, di Konkep ada dua SPBU Kompak, yang satunya berlokasi di Wawonii Tenggara berbendera PT Sangia Wawonii dan di Wawonii Barat milik PT Yudhavia Energi Pratama.

Namun, kini di Konkep tinggal satu SPBU Kompak yakni milik PT Yudhavia Energi Pratama. Sementara, SPBU milik PT Sangia Wawonii telah dicabut akibat melalukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh SPBU 76.933.02.

Sehingga pada saat itu, PT Pertamina menjatuhkan sanksi kepada PT Sangia Wawonii tutup permanen.

“Nah posisi disana (Konkep), hanya satu lembaga penyalur, jika kita berikan sanksi yang sama seperti PT Sangia Wawonii maka tidak akan ada lagi penyaluran ke masyarakat,” sebut dia.

Saat ini yang dilakukan oleh PT Pertamina, pertama, tetap melakukan pembinaan kepada PT Yudhavia Energi Pratama.

Kedua mempercepat proses pembangunan SPBU PT Sangia Wawonii yang sebelumnya diberikan sanksi. Pertamina mendorong agar PT Sangia kembali beroprasi supaya  PT Yudhavia Energi Pratama tidak menjadi pemain tunggal dalam hal penyaluran BBM.

Ketiga, Pertamina juga tengah melakukan percepatan pembangunan SPBU BBM satu harga baru diluar SPBU Kompak PT Sangia Wawonii dan PT Yudhavia Energi Pratama.

“Kedua SPBU BBM satu harga ini berlokasi di Wawonii Barat dan Wawonii Tenggara. SPBU ini menjual harga BBM sesuai standar, artinya sama dengan SPBU yang ada di daratan. Insyaallah akan beroperasi di 2021 sehingga harapanny akan ada 4 lembaga penyalur nantinya di Konkep,” jelas dia.

Keempat, pihak Pertamina juga turut mendorong Pemda Konkep agar berinisiatif membuka lembaga penyalur BBM.

Harapanya, ketika lembaga penyalur sudah banyak tersebar di Konkep, apalagi sudah ada SPBU BBM Satu Harga, maka demikian jika ada SPBU yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi dengan cara pengalihan kouta BBM ke SPBU lainnya.

“Tentu dengan banyaknya SPBU di Konkep, akan meminimalisir praktek-praktek kecurangan. Saat ini yang kami lakukan hanya memberikan teguran dan sanksi pembinaan karena kalau kita lakukan pencabutan alokasi, maka matilah penyaluran BBM di Konkep,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Taufiq, pihaknya menawarkan solusi kepada Pemda Konkep. Dimana, ia melihat masyarakat Konkep mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Oleh karena itu, pihaknya menawarkan untuk membuat SPBU nelayan. Yang nanti bisa melalui koperasi nelayan, kemudian diusulkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan setempat.

“Dari situ bisa diusulkan ke Pertamina untuk pembangunan SPBU nelayan,” tandasnya.

Sumber: DetikSultra

simulasi perhitungan suara

Dalam rangka menyukseskan pemilihan Calon Kepala Daerah (Cakada) tahun 2021 mendatang di Konawe Kepulauan (Konkep) yang terhitung tinggal 14 hari lagi, KPUD Konkep terus berupaya agar pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif sesuai regulasi PKPU

Untuk itu, KPUD Konkep menggelar pelatihan penggunaan uji coba aplikasi simulasi terhadap PPK, PPS, dan KPPS kecamatan Wawonii Barat di ruang rapat KPUD Konkep, Rabu (25/11/2020).

Badran selaku Koordinator Divisi Teknis KPUD Konkep menjelaskan kegiatan uji coba aplikasi simulasi dilaksanakan selama dua hari dan kegiatan tersebut berakhir hari ini (25/11).

“Kegiatan perhitungan suara hasil rekapitulasi (Rekap) ini dilaksanakan dalam bentuk uji coba penggunaan aplikasi ini dan sebelumnya sudah kami rapatkan bersama DPRD, Bawaslu dan KPU RI”, kata Badrun kepada Wartawan Tegas.co, Rabu (25/11/2020).

“Awalnya DPRD menolak penggunaan aplikasi simulasi tersebut untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020 dengan banyak pertimbangan, baik dari sumber daya manusia masing-masing kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak”, tambah Badran.

Tetapi untuk pemilihan tahun 2020 ini, kata Badran aplikasi simulasi tersebut tetap akan di uji coba kelayakan dan mencari kendala dari aplikasi simulasi tersebut untuk persiapan di pemilu tahun 2024 mendatang.

“Untuk perhitungan rekapitulasi suara tahun 2020 tetap masih manual. Untuk aplikasi simulasi hanya perbantuan dari manual agar memudahkan untuk mengirim hasil perhitungan suara ke link atau situs resmi KPU RI”, pungkasnya.

Sumber: Tegas.co

Indonesia kaya akan destinasi wisata. Namun, banyak yang belum dikelola dengan baik. Misalnya, destinasi wisata di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 
Air Terjun Tumburano menjadi wisata andalan di sana, namun kurangnya perhatian dari pemerintah membuat Air Terjun Tumburano masih sepi pengunjung.
 
Air Terjun Tumburano dijuluki air terjun tertinggi dan terbesar di Kecamatan Wawonii Utara. Air Terjun Tumburano memiliki ketinggian sekira 120 meter dengan tiga undakan air terjun besar dan beberapa undakan kecil.

Air Terjun Tumburano terbagi atas tiga tingkatan. Pada tingkatan ketiga merupakan air terjun tertinggi (80 meter) dan bisa diakses melalui air terjun tingkat kedua dengan tinggi sekitar 15 meter.
 
Tak hanya memesona, Air Terjun Tumburano memiliki kisah legenda tentang sepasang kekasih, Durubalewa dan Wulangkinokooti, yang tidak direstui kedua orang tuanya. Mereka memutuskan mengakhiri hidup di air terjun tersebut.
 
Untuk mencapai air terjun Tumburano dari Kota Langara, Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan, harus menempuh jarak 7 kilometer. Sebelum mencapai air terjun, pengunjung dihadapkan pada kondisi jalan yang rusak. Pengunjung harus menggunakan kendaraan doule cabin karena medan yang sulit.
 
Ketua Bappeda Kabupaten Konawe Kepulauan Syafiuddin Alibnas mengatakan, untuk membuka akses jalan ke Air Terjun Tumburano butuh pendekatan khusus dengan pemilik tanah. Sebab, untuk mencapai air terjun Tumburano harus melalui kebun warga.
 
Meskipun destinasi wisata di Pulau Wawonii atau Kabupaten Konawe Kepulauan belum tersentuh infrastruktur, Pemkab Konawe terus melakukan berbagai upaya mengenalkan kawasan wisata unggulan.
 
“Kita harus mempromosikan air terjun ini di Kota Kendari dan tempat-tempat pelabuhan. Misalnya, di Langara. Kita siapkan transportasi jika ada yang ingin melihat atau menikmati Air Terjun Tumburano,” kata Syafiuddin Alibnas.

Salah seorang pengunjung wisata Air Terjun Tumburano Helen mengatakan pesona Air Terjun Tumburano sangat indah dan pesona, namun terkendala sulitnya akses jalan.
 
“Infrastruktur jalan sangat memprihatinkan. Sebenarnya kalau pemerintah bisa memperbaiki infrasturktur menuju air terjun, tempat ini pasti banyak pengunjungnya,” ucap Helen.
 
Pj Bupati Konawe Kepulauan Muhamad Yusuf mengatakan destinasi wisata di daerahnya harus diperkenalkan hingga tingkat nasional.
 
“Untuk mengenalkan destinasi wisata di Kabupaten Konawe Kepulauan disatukan dengan wisata di Kota kendari, Pulau Bokori di Kabupaten Konawe, Pulau Labengki di Kabupaten Konawe Utara dan destinasi wisata di Kabupaten Muna,” ujarnya.
 
Sejak dimekarkan menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan, kabupaten ini baru memiliki bupati definitif satu periode, yakni Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Amrullah dan Wakil Bupati Muhamad Lutfi. Meraka terpilih pada Pilkada 2015. Saat ini, mereka kembali maju untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember.
 
Gubernur Sulawesi Tenggara menunjuk Muhamad Yusuf yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara untuk menjabat sebagai PJ Bupati Konawe Kepulauan.
 
Selain Air Terjun Tumburano masih ada sejumlah destinasi wisata lain yang tak kalah memukau, yaitu Air Terjun Kopea, Air Terjun Lanuku, dan Air Terjun Ringkulele di Sungai Mesolo.
 
Untuk wisata pantai, terdapat Pantai Kampa yang memiliki pemandangan indah dengan hamparan pasir putih sepanjang 1,3 kilometer. Selain itu ada juga Pantai Tengkera, Batu Belah, dan pemandian air panas.

Sumber: Medcom ID